Larangan KPU untuk Mencantumkan Gambar Tokoh Nasional di Pilpres 2019 Banyak Menuai Tanggapan

0
298

Jakarta, namalonews.com- Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, dalam sosialisasi peraturan kampanye di Hotel San Pacific, Jakarta, Senin (26/2/2018) menyatakan, partai politik dilarang mencantumkan gambar/foto tokoh nasional yang tidak ada kaitannya dengan parpol. Hal tersebut ternyata banyak menuai pro kontra anggota dewan.
Larangan tersebut sesuai UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, serta PKPU Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Peraturan ini secara tegas melarang gambar tokoh nasional yang bukan pengurus partai, seperti Sukarno, Soeharto, BJ Habibie, Gus Dur, termasuk juga tokoh nasional lain, misalnya pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim Asyari.
Peraturan ini memberikan pengecualiaan kepada Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono, karena kedua tokoh nasional tersebut tercatat sebagai pimpinan di parpol. Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDIP, sedangkan SBY adalah Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

Beberapa anggota DPR menyoroti perlu tidaknya peraturan itu dikeluarkan. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardali Ali Sera, berpendapat aturan itu niatnya baik. Katanya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, larangan partai politik memasang foto tokoh nasional dalam Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Komisi Pemilihan Umum sudah tepat.

Disisi lain, Mardani menilai, akan efektif lagi jika  KPU membuat peraturan yang lebih substantif ketimbang mengurusi materi APK, seperti peraturan dana kampanye.  “Mestinya fokus ke pengetatan masalah finansial kampanye,” kata Mardani.

Lain halnya pendapat Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno yang menyatakan, partainya menolak aturan tersebut dan mendesak Komisi II DPR RI agar merevisi UU Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 tahun 2017.

Hendrawan menyatakan, partainya menolak aturan tersebut dan mendesak Komisi II DPR RI agar merevisi UU Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 tahun 2017. “Kami akan meminta klarifikasi dan telah menugaskan Komisi II DPR untuk memanggil KPU,” katanya.

Sementara itu Komarudin, Ketua Desk Pemilihan Umum PKB, Daniel Johan berpendapat lain. Katanya, larangan mencantumkan foto tokoh-tokoh selain pengurus partai berpeluang memutus tali sejarah dan menghapus identitas partainya.

Daniel beralasan, dengan peraturan KPU ini foto sosok seperti KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai pendiri partai, serta KH Hasyim Asyari sebagai simbol partai yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama tidak bisa dipasang dalam alat peraga kampanye.  “Jangan sampai pelarangan membuat kesan tokoh-tokoh bangsa ini jadi seperti tokoh terlarang,” terang anggota dewan yang lahir di Jakarta, 10 April 1972.

Berbeda dengan PKS, PDIP dan PKB, Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Golkar, TB Ace Hasan Syadzily menyatakan, partainya tidak mempersoalkan larangan penggunaan foto tokoh nasional dalam alat peraga kampanye.  “Kami tidak ada masalah. Memang tokoh-tokoh tersebut tidak seharusnya dimonopoli oleh partai-partai tertentu,” kata Ace.

Ace menyatakan, Partai Golkar tidak dirugikan meskipun tidak bisa menggunakan foto Suharto dan Jokowi dalam alat peraga kampanye mereka. Karena, menurut Ace, dalam gelaran Pilkada yang terpenting adalah program-program para kandidat.

Sementara itu, Pakar Politik dari Universitas Airlangga, Siti Aminah menilai, peraturan KPU tersebut bisa membuat pemilih lebih rasional di Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. “Mereka (pemilih) memilih karena kedekatan ideologis atau ketokohan, tapi lebih rasional berdasarkan visi misi partai,” kata Aminah.

Menurutnya, pemilu dilaksanakan tidak semata-mata pesta partai politik  yang penuh hura-hura, melainkan juga sebuah pendidikan politik untuk menjadi pemilih yang rasional.  Aminah berkata, tanpa adanya gambar tokoh-tokoh tertentu sebenarnya partai politik tetap dapat menyebarkan ideologinya dan memberitahukan sejarahnya melalui kaderisasi internal mereka.

Editor: Agus Yanto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here