KPPU Gandeng KPK Atasi Manipulasi dalam Proyek Infrastruktur

0
131

Jakarta, namalonews.com- Sepanjang 2015, tercatat 70-80 persen dari proyek Infrastruktur dicorengi oleh kasus komplotan tender proyek yang difasilitasi pemerintah.

Hal ini dikemukakan oleh Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Munrokhim Misanam di kantornya pada Selasa (13/12/2016). “Kondisi ini terjadi karena diakomodasi oleh pemerintah. Misalnya, perusahaan yang sudah diandalkan, sekalipun banyak melanggar prosedur perizinanan tetapi tetap diizinkan. Sebaliknya, yang tidak dijagokan akan langsung diganti jika melakukan kesalahan sedikit,” jelasnya.

Dia mencontohkan pemenangan lelang proyek. Ada perusahan konstruksi tertentu yang memiliki spesifikasi produk dan biasa diandalkan dalam proyek infrastruktur pemerintah. Dengan demikian, perusahaan ini akan dengan mudah memenangkan lelang.

Lebih lanjut, KPPU menilai bahwa proyek-proyek infrastruktur menjadi ladang aksi usaha tidak sehat melalui beragam bentuk komplotan. Alih-alih mengadakan lelang proyek, kontraktor justru melancarkan aksi komplotan pemberian hak konstruksi di tengah banjirnya proyek infrastruktur.

“Yang bermain di area ini banyak. Kita itu kreatif, seolah-olah bersaing di dalam lelang tetapi direkayasa untuk mengelabuhi aturan. Bahkan, jumlah anggota komplotan ini bisa mengalahkan kartel yang non-tender,”ujar Munrokhim.

Aksi curang itu, menurut KPPU, terbaca juga oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Lebih lanjut, data KPPU selaras dengan yang diperkirakan KPK. KPK menyebutkan bahwa diprediksi 80 persen kasus korupsi merupakan kasus tender proyek pemerintah; baik di daerah maupun di pusat.

Oleh karena itu, KPPU menegaskan akan terus gandeng KPK lebih baik lagi untuk melawan komplotan dalam proyek infrastruktur. “Komplotan tender di proyek infrastruktur ini besar. Jadi, kita harus gandeng KPK untuk mengatasinya,” ujarnya.

Penulis: Boni Ogur

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here