Kapolri Siapkan Perkap untuk Menindaklanjuti UMD3

0
195

Jakarta, namalonews.com- Buntut dari disahkannya Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3), Polri kini tengah mempersiapkan Peraturan Polri (Perkab) sebagai tindak lanjut peraturan UMD3 tersebut.

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, di Mabes Polri, Kamis (15/3/2018).  “ Perkap dikeluarkan sebagai panduan Polri dalam melaksanakan undang-undang tersebut. UU MD3 itu nanti kita jabarkan dengan Perkap,” ujar Setyo di Mabes Polri,

Dalam UU MD3, diatur soal kewajiban Polri menghadirkan paksa seseorang atas permintaan anggota dewan untuk diminta keterangan di DPR.

Dalam klausul Pasal 73 revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD , ditambahkan frase “wajib” bagi polisi membantu memanggil paksa pihak yang diperiksa DPR, namun yang bersangkutan tidak hadir.

Selama ini Polri mengacu pada UU Polri dan KUHAP dalam operasional. Dengan adanya penambahan undang-undang tersebut (UMD3), maka akan diharmonisasikan dalam bentuk Perkap. Jadi, penerapan UU MD3 akan digabung dengan beberapa aturan yang sudah ada.

“Kita lihat saja nanti bagaimana pelaksanaannya itu, apakah caranya panggil paksa atau melaksanakan yang dimaksud dalam pasal pemanggilan paksa itu seperti apa nanti. Nanti diatur dalam Perkap,” kata Setyo.

Penulis : Agus Yanto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here