KPK: Hati-Hati dengan Hadiah dari Pihak Tertentu

0
130

Jakarta, namalonews.com- KPK meminta calon legislatif dan calon kepala daerah peserta pilkada 2018 dan pemilu 2019 untuk lebih hati-hati dalam menerima hadiah dari pihak tertentu.

Untuk itu, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah berharap calon legislatif dan kepala daerah peserta pilkada 2018 dan pemilu 2019 untuk lebih mendalam memahami poin-poin dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Febri menilai pemahaman akan UU Tipikor akan membantu kepala daerah terpilih terhindar dari kubangan korupsi.

“Karena tahap pertama, caleg dan calon kepala daerah itu perlu mengetahui batas antara yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dengan berpedoman pada UU Tipikor,” katanya di Gedung KPK Jakarta pada Kamis (15/03/2018).

Para caleg dan calon kepala daerah, menurut Febri, harus mengerti dan menilai sebelum mengambil keputusan terkait penerimaan hadiah dari pihak-pihak tertentu. Hal ini bertujuan untuk menghindari dari kasus gratifikasi.

“Apakah boleh penyelenggara menerima sesuatu nanti? Atau kalau diberikan kado atau hadiah yang meskipun tidak meminta apa-apa. Dari yang memiliki konflik kepentingan, mereka harus memahami bagaimana melaporkannya,”jelasnya.

Selain itu, KPK juga mengingatkan caleg dan calon kepala daerah bahwa penerimaan gratifikasi yang tidak dilaporkan akan beresiko pada potensi pidana yang cukup berat.

Oleh karena itu, “caleg dan calon kepala daerah perlu dilatih oleh KPK untuk mengetahui cara penanganan penerimaan gratifikasi dan isu-isu korupsi lainnya demi menghasilkan penyelenggara negara yang bersih,”lanjutnya.

Setidaknya terdapat 4 poin pembenahan integritas yang dibuat KPK dan Parpol. Di antaranya, soal pendanaan parpol harus disertai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Selanjutnya, sistem rekrutmen pejabat publik melalui parpol.

Selain itu, kaderisasi harus terstruktur dan berjenjang di Parpol serta pengaturan dan penegakan kode etik.

Keterbukaan dan kerja sama antara pemerintah dan Parpol akan sangat mendukung keberhasilan program pencegahan. Tujuannya, menuruf Febri, agar pejabat publik terpilih tidak melakukan korupsi dan berorientasi pada kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat.

Penulis:Boni Ogur

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here