Beda Persepsi Amien Rais – Luhut, Pemerintah Tak Boleh Arogan Tanggapi Kritik

0
513

Jakarta, namalonews.com Perbedaan pandangan yang terjadi antara Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional, Amien Rais dengan Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman rupanya menyita banyak perhatian dari pelbagai pihak.

Tak terkecuali Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono pun angkat bicara perihal terkait. Beliau berharap kedua tokoh tersebut berdamai merampungkan persoalan secara kekeluargaan.

“Kedua-duanya ini adalah sahabat saya. Saya berharap masalah ini bisa diselesaikan dengan baik,” kata SBY seperti dikutip dari siaran pers resmi Partai Demokrat, Rabu (21/3/2018).

Semestinya pemerintah menghargai kritikan yang membangun. Pemerintah tak boleh anti terhadap kritik yang disampaikan dengan baik serta didukung data yang konkret dan valid.

“Itu tak boleh dihalang-halangi. Hak rakyat untuk mengkritik pemerintahnya jika dianggap belum menjalankan tugas dengan benar. Pemerintah tak boleh alergi dengan hal ini,” ujar SBY. Siapa pun itu yang mengkritisi hendaknya berhati-hati, lebih bijak, dan tidak menimbulkan kegaduhan. Apalagi yang menyampaikan kritikan itu tergolong senior.

“Kritik kepada pemerintah boleh saja, asal tidak fitnah. Pemerintah juga jangan cepat marah kalau ada kritik dari rakyatnya,” kata Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Di sisi lain, dosen komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai serangan Amien Rais ke Presiden Joko Widodo sebagai kritik rakyat ke pemerintah. Sebaliknya, Ancaman Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan ke Amien Rais dinilai dapat memperburuk citra komunikasi publik pemerintah ke rakyat.

“Yang jelas jadi nggak bagus terutama dari sisi pemerintah, karena keras bangat (tanggapan Luhut), kan rakyat kaget gitu, kok pemerintah ke rakyatnya nyerang balik gitu ngancam-ngancam. Jadi sangat tidak elok gitu, yang jadi terpuruk atau jelek citranya ya pemerintah,” ujar Hendri kepada media, Selasa (21/3/2018).

Pemerintah harus hati-hati dalam menerima kritik dari masyarakat. Pemerintah harus lebih membangun komunikasi publik yang baik jelang pemilihan presidan tahun 2019 mendatang.

“Pemerintah tak perlu arogan dalam menanggapi kritik. Negeri ini dibangun bukan untuk menjadi negara kekuasaan. Karena itu, kedaulatan berada di tangan rakyat. Tapi rakyat juga tak boleh absolut,” ujar Pemimpin Umum Partai Demorat itu.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here