Hukuman Pancung TKI Zaini, Raja Arab Saudi Tak Bisa Intervensi

0
450

Jakarta, namalonews.com- Indonesia gagal dalam mendeplomasi terkait kasus yang dialami TKI asal Madura Muhamad Zaini Misrin. Hal ini disanggah oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

“Fahri berarti tidak paham hukum yang berlaku di Arab Saudi. Hukum pidana di sana itu ada dua. Pidana Ammaah (umum) seperti merusak lingkungan, mengganggu ketertiban dan lain sebagainya, ini yang bisa didiplomasikan dan diintervensi negara melalui raja,” ujar Ketua BNP2TKI Nusron Wahid saat dimintai konfirmasi, Selasa (20/3/2018) malam.

Dalam keterangannya, Nusron Wahid menambahkan, “Ada juga pidana syakhsiyyah (personal) seperti pembunuhan kepada seseorang. Selama keluarganya tidak memaafkan, ya hukum fiqh di sana tidak bisa diintervensi oleh siapa pun (termasuk) raja mereka sendiri, apalagi pemerintah Indonesia,” tambahnyan pada media kemarin.

Siapa pun tidak bisa mengintervensi pidana mati di Saudi Arabia. Termasuk Raja Saudi pun. Jika keluarga tak memaafkan pelaku. Namun, jikalau keluarga korban ada niatan memaafkan pelaku, persoalan berbeda lagi. Sebenarnya pihak pemerintah Indonesia bisa dikatakan berhasil menundanya. Hal ini terbukti malah sejak tahun 2008.

Di tempat lain, masalah TKI pemerintah tentunya akan menempuh segala cara agar terhindar darihal tersebut.  “Pemerintah akan melakukan upaya optimal dengan semua jalur yang memungkinkan. Mau yang resmi, tidak resmi, mau diplomatik, tidak diplomatik, langkah hukum maupun nonhukum pasti dilakukan, diambil semaksimal mungkin,” kata Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Selasa (20/3/2018).

Lebih lanjut, Hanif akan menerapkan langkah-langkah tepat agar semua TKI terhindar dari permasalahannya di tempatnya bekerja. Pemerintah bakal meningkatkan kualitas negosiasi bilateral untuk memastikan skema perlindungan pekerja migran di luar negeri menjadi lebih baik, memperbaiki tata kelola di dalam negeri dan Pemerintah mendorong para calon tenaga kerja yang akan berangkat ke luar negeri memiliki daya saing lebih.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here