Pemerintah Izinkan Swasta Bangun Infranstruktur

0
218

Jakarta, namalonews.com- Pemerintah terus gencar mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah buka peluang gandeng investor swasta untuk membantu mempercepat pembangunan infrastruktur.

Dalam hubungan dengan ini, Pemerintah, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan biaya pembelanjaan infrastruktur mencapai Rp 5.519 triliun. Dari anggaran tersebut, pemerintah berharap swasta bersedia membiayai 37 persen.

Hal ini disebabkan persediaan dana pemerintah masih terbatas.

“Persediaan dana pemerintah sangat terbatas dan tidak bisa membiayai sepenuhnya,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Jumat (6/4/2018).

Lebih lanjut, Menteri Basuki menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya fokus pada jalan tol, tetapi juga sarana air bersih, sanitasi, dan perumahan.

Peluang di sektor air minum, lanjutnya, dari permintaan akan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk yang terus melonjak dan juga hiruk-pikuk aktivitas masyarakat. Kebutuhan air minum domestik perkotaan tercatat mencapai 160 ribu liter per detik pada 2015.

Sementara itu, permintaan kebutuhan industri diperkirakan meningkat dari 14 ribu liter per detik pada 2013 menjadi 29 ribu pada 2030.

Di samping itu, Menurut Basuki, salah satu proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha yang terwujud dilaksanakan adalah sistem penyediaan air minum (SPAM) umbulan. SPAM umbulan berfungsi untuk menyuplai air bersih bagi 2 juta penduduk di Provinsi Jawa Timur. Total investasi untuk pembangunan SPAM diprediksi mencapai Rp 2,05 triliun.

Lebih lanjut dijelaskan, pemerintah mengalokasikan dana dukungan pembangunan infrastruktur mencapai Rp 818 miliar. Dana ini akan digunakan untuk meningkatkan kelayakan finansial sehingga biayanya bisa dijangkau masyarakat.

Selain ini, pemerintah juga memberikan dukungan berupa menyediakan pipa dari sumber sampai ke distribusi utama.

Menteri Basuki kembali menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program prioritas nasional untuk meningkatkan ekonomi dan daya saing global. Pembangunan infrastruktur juga, lanjutnya, bertujuan untuk memangkas kesenjangan atau ketimpangan antarwilaya di tiap provinsi.

Sejauh ini, lanjut Basuki, pemerintah dan badan usaha telah sukses membangun 39 ruas jalan tol dengan nilai Rp 328 triliun. 39 ruas jalan tersebut ditargetkan akan mulai beroperasi pada awal 2019.

Basuki mengakui bahwa pembangunan ruas jalan tol sempat terhenti karena terkendala masalah pembebasan lahan.

Namun, sekarang pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 30 tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Perpres nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi kepentingan umum dan pembentukan lembaga manajemen aset negara di bawah kementerian keuangan yang menyediakan dana talangan pengadaan tanah.

Pemerintah juga, lanjut Basuki, memberikan dana dukungan tunai infrastruktur berupa jaminan dan APBN. Dana ini akan alokasikan untuk pembangunan sebagian konstruksi ruas jalan tol sehingga bisa menjamin kelayakan finansial.

Penulis: Boni Ogur

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here