Antisipasi Sengketa, KPU dan KY Sepakati MoU

0
203

Jakarta, namalonews,com- Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepakat menandatangani nota kesepahaman. MoU tersebut terkait dengan proses tentang pengawasan sengketa pemilihan umum tahun 2019.

Dalam keterangannya, “Sebetulnya Komisi Pemilihan Umum sudah merancang pembuatan MoU denga Komisi Yudisial. Namun melihat perkembangan tahapannya, KPU dan KY sama sama sepakat segera mempercepat prosesnya,” kata Ketua KPU Arief Budiman pada media, di Jakarta, Kamis (12/04/2018).

Proses MoU dipercepat karena waktu tahapan pendaftaran calon anggota legislative, calon anggota presiden dan wakil presiden, maupun calon anggota DPD sudah terlalu mendesak.

Komisi Pemilihan Umum berharap, dengan penandatanganan nota kesepahaman tersebut pengawasan proses sengketa pemilu yang mungkin terjadi di tahun 2019 di pengadilan bisa diselesaikan dengan sempurna oleh Mahkamah Yudisial.

“Seperti yang diatur dalam udang-undang membuka kemungkinan terjadinya sengketa.” Tambah Arief. KPU berharap, nota kesepahaman tersebut bisa mmembuat proses persidangan dapat dilaksanakan pengawasannya oleh Komisi Yudisial.

Disinggung insan media mengenai putusan PTUN tentang gugatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia(PKPI) yang mengajukan peninjaun kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA), “KPU mempertimbangkan bilamana diperlukan jug akan melaukan upaya pennjauan kembali terhadap putusan terrsebut.” Komisi Pemilihan Umum juga telah menindaklanjuti putusan yang bernomor 56/G/SPPU/2018/PTUN.JKT yang dimaksud.

KPU telah melakukan pembuatan laporan dan konsulidasi dengan Komisi Yudisial terkalit kode etik yang dilakukan hakim PTUN.

“Kami berharap ada analisis dan eksaminasi yang nanti bisa dipakai Komisi Pemilihan Umumn (KPU) untuk mengambil sikap atau kebijakan yang diperlukan,” tambah Arief.

Menanggapi hal tersebut, Hasyim Ashari, Komisioner KPU, “Harus dipelajari dulu. Kalau perlu dibaca satu per satu dulu, ada hal apa yang bisa dijadikan alat bukti baru,”terangnya.

Sebagaimana sebelumnya PKPI dinyatakan kurang memenuhi persyaratan. Yakni sekurang-kurangnya di 75 % di kabupaten atau kota. PKPI juga kurang persyaratan dalam 50% dari jumlah kecamatan pada 75% kabupaten/kota di seluruh propinsi Indonesia.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here