Koruptor Akan Dilarang Ikut Pileg 2019

0
162

Jakarta, namalonews.com- Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan tetap mengatur larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi maju dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2019. Hal tersebut dikatakan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, Senin (16/4/2018).

“Tetap diberlakukan walaupun mayoritas fraksi di DPR saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) menolaknya,” begitu katanya.

Rencana pelarangan mantan napi kasus korupsi untuk ikut dalam pemilu legislatif (Pileg) 2019, menurut Wahyu,  tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu (UU Pemilu). Pelarangan tersebut akan diatur dalam Peraturan KPU (PKPU).

Menurut Wahyu, korupsi merupakan kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa. Sehingga, KPU perlu mengatur pelarangan tersebut secara lebih tegas melalui peraturan KPU (PKPU) .

“Kami memahami bahwa dalam UU yang dimaksud kejahatan luar biasa itu adalah kejahatan seksual terhadap anak dan narkoba tetapi kita memandang pula bahwa korupsi itu adalah kejahatan yang daya rusaknya luar biasa. Sehingga KPU memperluas tafsir,” ujar Wahyu.

“Yang semula hanya dua poin yaitu kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba, kami perluas dengan satu norma lagi yaitu korupsi,” tutur Wahyu.

Wahyu mengakui bahwa PKPU tersebut rentan digugat oleh pihak-pihak yang tidak setuju. Ia pun mempersilakan mereka yang tak sepakat dan ingin mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA). Menurutnya, banyak pihak menganggap larangan bagi mantan napi korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu (UU Pemilu).

Dalam Pasal 240 UU Pemilu, seorang mantan terpidana yang dipidana lima tahun penjara tetap bisa mendaftar sebagai caleg selama ia mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana. “Kan ada mekanisme pengujian PKPU melalui MA,” imbuh Wahyu.

Penulis: Agus Yanto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here