Fahri Hamzah: Pencemaran Nama Baiknya Harus Diusut Tuntas

0
359

Jakarta, namalonews.com- Ada pepatah yang mengatakan ‘Mulutmu adalah Harimaumu’. Barang siapa yang tidak bisa menjaga ucapannya maka di suatu saat bakal menjadi boomerang bagi empunya. Hal serupa dianggap sama seperti yang baru dialami oleh kasus yang menimpa Fahri Hamzah.

Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan segera panggil saksi ahli tentang bahasa dan juga ahli pidana terkait penyelidikan kasus pencemaran nama baik Fahri Hamzah.

Tentang hal terkait, Fahri melaporkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Sohibul Iman ke Mapolda Metro Jaya. Sohibul dilaporkan pada tanggal 8 Maret 2018 silam dianggap telah mencemarkan nama baik dan reputasinya dengan menyebutnya Fahri sebagai pembangkang dan pembohong.

Dalam keterangannya, Kombes Adi Deroyan, Dirkrimsus Polda Metro Jaya, “Penyidik akan segera mengambil keterangan dari ahli. Baik ahli bahasa maupun ahli bidang pidana,” terangnya pada media di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 10/02/2018.

Namun demikian Adi belum menginformasikan kapan dapat memastikan waktu pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap saksi. Pihak Mapolda masih mencari waktu yang tepat untuk jadwal pemeriksaannya. Hal ini di antaranya karena pihak Mapolda yang mengikuti jadwal ahli bahasa tersebut. Jadi bisa dibilang pasif waktunya.

Sejauh ini, polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap Fahri Hamzah sebagai pelapor dan juga kepada Sohibul Iman sebagai terlapor. Dan pemeriksaan terhadap Sohibul Iman sudah selesai per Senin kemarin lusa (09/04/2018). Dari semua hasil pemeriksaan, Sohibul Iman membantah semua tuduhan yang disangkakan oleh Fahri.

Dalam teknis pemeriksaannya, Sohibul ditemani oleh Indra sebagai kuasa hukumnya. Sohibul membawa serta sejumlah barang bukti di antaranya berupa 49 screenshoot tentang percakapannya, tiga dokumen, dan juga enam video untuk memperyakin tuduhannya tentang bantahan terhadap Fahri Hamzah.

Sesuai aturan yang ada jika terbukti, Sohibul bakal terancam pasal 27 ayat 3 dan pasal 43 ayat 3 UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU Nomer 11 Tahun 2008, yakni informasi dan transaksi elektronik (ITE) dan Pasal 331 atau pasal 310 KUHP.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here