PPATK : Rp 25,9 Triliun Nunggak di Dirjen Pajak

0
365

Jakarta, namalonews.com- Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kiagus Ahmad Badarudin mensinyalir ada aliran dana sebesar Rp 340 miliar dalam kasus pembelian Helikopter AW-101 ke Singapura dan Inggris.

Lebih lanjut Kiagus menyebutkan analisis PPATK atas pembayaran ke Singapura disangkakan ke sebuah perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan yang menyediakan AW-101.

“Ada aliran dana oleh perusahaan penyedia barang ke luar negeri dengan nilai Rp 340 miliar. Yaitu ke Singapura dan Inggris,” terangnya pada media saat rapat kerja di Gedung DPR, Rabu 18/04/2018. Disinyalir dana tersebut dikarenakan adanya mark up anggaran dari kontrak awal. Yakni sebesar Rp 514 miliar menjadi  Rp 738 miliar. Penggelembungan yang signifikan terjadi.

Selain itu dalam analisis PPATK juga mensinyalir ada kerugian negara yang ditimbulkan adanya selisih dana dari pembayaran dengan dana yang diteriam perusahaan penyedia barang sebesar Rp 150 miliar.

“Hal ini sudah kami sampaikan terkait kasus pengadaan Helikopter ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan informasi transaksi keuangan kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia(TNI) maupun Kepala Staf Angkatan Udara,” jelasnya.

Lebih rinci, baik Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) maupun Pusat Polisi Militer (Puspom) Tentara Nasional Indonesia telah menetapkan tersangkanya. Dalam kasus ini, telah ditetapkan sejak bulan Agustus yang lalu. Namun demikian, hingga kini baru Direktur Utama PT Diratama Jaya Mandiri(DJM), Irfan Kurnia Saleh yang ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu, Wakil Gubernur Akademi Angkatan Udara, Marsekal Pertama Fachri Adamy dalam kapasitasnya sebagai pejabat pembuat komitmen atau Kepala Staf Pengadaan TNI AU tahun 2016-2017, ditetapkan Puspom TNI sebagai tersangka.

Disinyalir, PT Diratam Jaya Mandiri (DJM) melakukan kontrak secara langsung dengan perusahaan pembuat helicopter AW-101 sebesar Rp514 miliar. Dan pada Februari 2016 silam menjadi Rp738 kenaikan teken kontraknya.

Lebih lanjut, Ahmad Badaruddin, Kepala PPATK merilis sejumlah kasus besar yang terjadi rentang tahun 2017. Setidaknya ada tiga kasus yakni e-KTP, First Travel, dan Heli AW. Lebih jauh, Ahmad berharap supaya PPATK bisa lebih maksimal dalam penerimaan negara dengan mengusut kejanggalan aliran dana yang merugikan negara. Ada sebanyak 2.961 wajib pajak yang menunggak kepada Dirjen Pajak dengan total kerugian Rp25,9 triliun.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here