KPK Dana Kampanye Harus Jelas

0
182

Jakarta, namalonews.com- Pengkajian solusi terhadap calon kepala daerah maupun calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sedang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini dimaksudkan agar calon kepala daerah  serta calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat maupun Daerah tidak terlalu banyak dalam mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan kampanye.

Lebih lanjut, Komisi Pemberantasan Korupsi sedang berupaya agar calon kandidat tidak usah mengeluarkan biaya untuk pencalonannya.  Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Komoisi Pemberantasan Korupsi, Alexander Marwata kepada media, di Jakarta, Rabu, 25 April 2018.

Kajian yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Alexander Marwata menegaskan, “ Pihaknya mengusulkan agar pemerintah mau membayar ongkos calon dalam berkampanye. Sehingga bakal didapati calon -calon yang berkualitas maupun berintegritas tinggi,” ujarnya pada media.

Salah satu penyebab mahalnya ongkos dalam pencalonan kepala daerah merupakan penyebab bakal calon rentan melakukan tindak korupsi. Dalam keterangan lebih lanjtnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Basaria Pandjaitan pernah menyampaikan ada sejumlah gubernur yakni 18 dan 75 bupati di Indonesia atau walikota yang terjerat melakukan kasus di KPK sebagian persoalan politik di saat maju dalam kontes pemilihan.

Mengacu pada data yang ada pada Kementerian Dalam Negeri, biaya yang dibutuhkan dalam mengikuti kontestasi menjadi bupati atau walikota kurang lebih Rp 20-30 miliar. Namun jumlah yang dimaksud akan lebih tinggi jikalau calon maju dalam tahapan yang lebih tinggi seperti gubernur. Seperti data yang kami dapatkan kekayaan para calon rata-rata hanya berkisar Rp 7-9 miliar. Jadi masih kekuarangan. Dan hal inilah yang menyebabkan peka terhadap tindak korupsi.

Hal ini menyebabkan biaya kampanye yang bakal dikeluarkan tidak akan mencukupi dengan gaji maupun insentif yang diperoleh selama menjabat sebagai kepada daerah.

Menyoal donator sumbangan kampanye, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Arief Budiman, berpendapat,”Setiap pihak yang bakal memberi sumbangan dana kampanye dalam pemilu 2019 mestinya bisa diidentifikasi. Karena aturan menyoal dana sumbangan itu, telah termuat dalam rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang telah diuji oleh public.

“Harus mampu diidentifikasi. Hamba Allah gitu tidak dibolehkan,” Ujar Arief Budiman di Hotel Royal Kuningan Jakarta pada media kemarin. Namun jikalau ada dana sumbangan yang asal- usulnya tak teridentifikasi itu berarti telah disalurkan ke paslon yang bersangkutan.

Sehingga dana tersebut tidak bisa dan tidak boleh dipergunakan untuk berkampanye. Dan harus dibalikin ke kas milik negara.

Komisi Pemilihan Umum juga berencana membatasi jumlah besaran sumbangan dan untuk kampanye dari partai politik ke calon peserta pemilu tahun 2019 mendatang.

Diketahui, dalam rancangan PKPU sumbangan dana kampanye dari partai politik dan badan usaha non pemerintah sebesar maksimal Rp 25 miliar. Sementara sumbangan dana kampanye dari seseorang sebesar Rp 2,5 miliar.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here