TKA Hilir Mudik, Pengawasan Bukan Wewenang Polri

0
341

Jakarta, namalonews.com- Otoritas terhadap pengawasan orang asing menjadi tanggung jawab dan kewenangan dari pihak kepolisian. Hal itu dulu berlaku di dalam peraturan yang dikuasai oleh pihak kepolisian. Rupanya birokrasi serta kedinasan dalam pemerintahan terus menuju ke tingkat kesempurnaan.

Irjen Setyo Wasisto, selaku Kepala Divisi Humas Kepolisian Republik Indonesia dalam keterangannya, dulu Badan Intelijen dan Keamanan Polisi Republik Indonesia mempunyai otoritas dalam pengawasan orang asing yang berada di NKRI. Lebih jelasnya, setiap pergerakan orang asing harus melapor ke pihak kepolisian.

Terkait hal tersebut, ada penugasan Petugas Satuan Pengawas Orang Asing ditempatkan di Polda-Polda di Indonesia. Hal tersebut tidak lagi mengalami keremajaan. Artinya, tugas dan otoritasnya sudah diambil alih oleh Direktorat Jendral Keimigrasian Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Imigrasi Nomor 6 Tahun 2011 yang mengatur tentang Keimigrasian.

“Bukan lagi di pihak kami. Semua sudah diambil alih oleh pihak imigrasi. Sejauh ini kewenangan polri hanya melakukan pemantauan,” ujar Setyo Wasisto di Mabes Polri Jakarta, Kamis,26/04/2018 pada media.

Lebih jelasnya, beliau mengatakan pihaknya, Polri hanya sekadar melandaskan pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri terkait pemantaun Tenaga Kerja Asing(TKA). Seperti jikalau menemui tenaga kerja ataupun orang asing yang kiranya mencurigakan, diberhentikan dan ditanyakan identitas ataupun KITAS(Keterangan Izin Tinggal Sementara)-nya. Jika orang tersebut tidak memiliki identitas, barulah dilakukan penangkapan untuk dilakukan penyidikan.

“Prosedurnya, karena yang bersangkutan adalah orang asing ya kita serahkan ke imigrasi. Pengawasan secara langsungnya Polri itu bukan, kita hanya menyinergitaskan tanggung jawab dan kinerja imigrasi,” ujar Setyo.

Lain halnya jikalau orang asing tersebut bermasalah pidana ataupun perdata. Seperti melanggar hukum, melakukan penculikan, masalah narkoba, maupun terorisme. Itu hak dan tanggung jawab kepolisian yang telah dipayungi hukum. Yakni dilandasi dengan KUHP yang menyatakan semua kejahatan yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diproses di Indonesia oleh petugas yang berwajib.

Hal maraknya tenaga kerja asing yang terus hilir mudik di Indonesia, berdasarkan temuan survei dari Ombudsman, Polri mengatakan tak punya data valid. Selama ini tim pengawasan orang asing di daerah terkait disinyalir belum maksimal, dikarenakan tidak ada anggarannya,” terang Setyo.

Hasil investigasi Ombudsman Republik Indonesia kehadiran tenaga kerja asing di Indonesia membludak di pelbagai sektor. Untuk sektor hiburan khususnya, banyak didominasi kaum hawa yang rata-rata mempunyai nilai plus pada fisiknya.

“Makin ‘semilir’nya arus TKA ke Indonesia karena adanya perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja tahun 2015,”  Laode Ida, Komisioner Ombudsman Indonesia, pada media.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here