Prabowo Subianto Teken Kontrak Politik Dengan Buruh

0
280

Jakarta, namalonews.com- Prabowo Subianto selaku bakal calon presiden (capres) untuk pemilu 2019 yang juga Ketua Umum Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya-dengan nomor urut 2 untuk pemilihan umum tanggal 8 April 2019) telah menandatangani kontrak politik dengan buruh. Penandatanganan kontrak politik itu dilakukan di hadapan ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (1/5/2018). Para buruh berada di Istora Senayan dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei.

Dengan ditandatanganinya kontrak politik tersebut, para buruh KSPI akan mendukung pencalonan Prabowo di Pilpres 2019 mendatang.  Dengan ditandatanganinya kontrak politik tersebut, berarti pula bahwa, apabila terpilih menjadi presiden pada pemilu tahun 2019, Prabowo Subianto harus memenuhi tuntutan para buruh, sebagaimana yang tertulis dalam kontrak tersebut.

Ada 10 poin tuntutan buruh dalam kontrak politik tersebut. Prabowo Subianto membaca secara lengkap 10 poin tuntutan tersebut sebelum menandatangani kontrak tersebut. Setelah Prabowo Subianto menandatangani kontrak politik tersebut, disusul kemudian penandatangan oleh ketua KSPI, Said Iqbal. “Kami memutuskan untuk mendukung Pak Prabowo dalam Pilpres 2019. Pertaruhan tentang air mata istri dan anak, kawan Grab Car dan Gojek, enggak boleh ada yang mati lagi. Kaum buruh dekat kemiskinan, dan hanya Prabowo Subianto yang mau menandatangani kontrak politik dengan kami,”  tutur Said Iqbal. Kemudian Said Iqbal mengajak seluruh buruh di Indonesia untuk menyukseskan pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon Presiden pada pemilu 2019.

Adapun  isi 10 poin kontrak politik Prabowo Subianto dengan KSPI adalah seperti ang berikut ini.

  1. Meningkatkan daya beli buruh dan masyarakat serta meningkatkan upah minimum dengan cara mencabut PP 78 tahun 2016 dan menambah jenis barang dan jasa kebutuhan hidup layak yang menjadi dasar upah minimum dari 60 Kebutuhan Hidup Layak menjadi 84 Kebutuhan Hidup Layak.
  2. Revisi jaminan pensiun nomor 45 tahun 2015 berupa besaran iuran dan manfaat bulanan yang diterima oleh pekerja buruh minimal 60 persen dari upah.
  3. Menjalankan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan sistem asuransi yang adil bagi pekerja buruh, honorer, dan masyarakat yang kurang mampu.
  4. Stop perbudakan modern berkedok outsourcing, honorer, dan perpanjangan.
  5. Menciptakan lapangan pekerjaan dan mencabut Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA yang merugikan buruh Indonesia.
  6. Mengangkat guru honorer dan tenaga honorer K2 menjadi ASN dan memberlakukan upah minimum untuk kategori guru swasta, PAUD, Madrasah, dan Yayasan.
  7. Melaksanakan wajib belajar 12 tahun dan mengalokasikan APBN untuk anak pekerja buruh hingga perguruan tinggi secara gratis bagi yang berprestasi.
  8. Menyediakan transportasi publik murah bagi pekerja buruh dan rakyat tidak mampu dan kepastian hukum untuk kendaraan roda dua sebagai transportasi umum. Dan menjamin hak berserikat bagi pengemudi ojek online yang menjadi mitranya serta hak atas perjanjian kerja bersama.
  9. Menyiapkan perumahan murah bagi pekerja buruh dan rakyat tidak mampu dengan uang muka nol persen.
  10. Meningkatkan pendapatan pajak dan tax ratio melalui reformasi perpajakan yang berpihak kepada pekerja buruh dan rakyat tidak mampu. Serta menjadikan koperasi, BUMN, dan BUMD sebagai sumber penguatan ekonomi nasional serta memastikan bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai kembali oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here