Ini Dia Janji Politik Prabowo pada Massa Buruh

0
200

Jakarta, namalonews.com- Meskipun sudah diperingatkan untuk tidak adanya muatan politik berupa kampanye baik itu Pilkada maupun Pemilu, Peringatan Hari Buruh Internasional 2018 tetap disisipi agenda politik oleh beberapa pihak yang berkepentingan.
Kali ini, Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra lah yang turut serta dalam deklarasi dukungan KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) untuk mengusung Prabowo di Pemilu Presiden di 2019 mendatang.

“Jika saya terpilih menjadi Presiden RI, kebijakan-kebijakan yang memperjuangkan kesejahteraan serta kepentingan rakyat lah yang akan saya jalankan,” tutur Prabowo dalam acara deklarasi yang digelar di Istora, Senayan, Jakarta Pusat tersebut.

Berjanji untuk membuat dan menjalankan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan rakyat terutama kaum buruh, Prabowo juga telah meneken kontrak dengan para buruh. Dalam hal ini, terdapat 10 tuntutan yang diberikan oleh massa buruh kepadanya.
“Dan disini saya mendapatkan kehormatan untuk menandatangani kontrak ini di depan kalian semua,” kata Prabowo.

Dia juga menambahkan bahwa dirinya sudah mendapat izin untuk menyetujui kesepakatan yang ada dalam 10 kontrak politik yang diajukan para buruh.
Isi dari 10 kontrak politik tersebut pun tidak jauh-jauh dari tuntutan untuk kesejahteraan kaum buruh. Berikut ini secara singkat isi dari 10 poin kontrak politik yang sudah disetujui olah Prabowo pada Mayday lalu.

Pertama, peningkatanan daya beli buruh serta masyarakat luas dengan cara meningkatkan jumlah upah minimu serta mencabut PP 78 tahun 2016. Selain itu, pada poin pertama ini juga disinggung penambahan jenis barang maupun jasa kebutuhan hidup yang layak untuk dijadikan dasar penghitungan upah minimum yang tadinya 60 KHL (Kebutuhan Hidup Layak) menjadi 84 KHL.

Kedua, perubahan peraturan mengenai jaminan pensiun. Jaminan pensiun yang diatur pada peraturan nomor 45 tahun 2015 tentang besaran iuran serta manfaat bulanan yang didapatkan oleh pekerja buruh, dituntut untuk direvisi menjadi minimal 60 persen dari jumlah upah yang diberikan.

Ketiga, dijalankannya jaminan kesehatan yang adil. Kaum buruh juga menuntut untuk peningkatan jaminan kesehatan yang diberikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jaminan kesehatan ini hendaknya dijalankan berdasarkan sistem asuransi nan adil bagi para pekerja buruh, honorer maupun masyarakat kurang mampu.

Keempat, menghentikan perbudakan modern dengan kedok outsourcing, honorer serta perpanjangan.

Kelima, diciptakannya lapangan pekerjaan baru dan pencabutan Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 tentang tenaga kerja asing. Kaum buruh menuntut untuk mencabut perpres tersebut yang menurut mereka telah merugikan para buruh di Indonesia.

Keenam, pengangkatan guru honorer dan juga tenaga honorer K2. Para buruh juga menuntut pengangkatan guru honorer serta tenaga honorer kategori K2 menjadi ASN. Selain itu juga untuk memberlakukan upah minimal untuk para guru PAUD, swasta, yayasan dan madrasah.

Ketujuh, melaksanakan wajar 12 tahun serta pengalokasian APBN untuk anak-anak buruh yang berprestasi agar bisa melanjutkan sekolah sampai ke perguruan tinggi tanpa dipungut biaya apapun atau gratis.

Kedelapan, tersedianya transportasi publik yang murah. Massa buruh juga menuntut diadakannya transportasi umum yang murah untuk para pekerja buruh serta masyarakat yang tidak mampu. Serta, adanya kepastian hukum untuk penggunaan kendaraan roda dua sebagai salah satu mode transportasi umum. Dalam hal ini, para buruh juga menuntut jaminan hak berserikat untuk para pengemudi ojek online yang telah menjadi mitra dan juga adanya hak terkait dengan perjanjian kerjasama tersebut.

Kesembilan, disiapkannya perumahan dengan harga murah bagi para pekerja buruh maupun rakyat yang tidak mampu secara ekonomi. Dalam hal ini, perumahan tersebut harus dengan uang muka atau DP nol persen.

Kesepuluh, peningkatan pendapatan pajak serta tax ratio dengan dilakukannya reformasi perpajakan yang tidak melupakan kaum buruh serta rakyat yang tidak mampu. Kemudian, massa buruh juga menuntut BUMN, BUMD serta koperasi untuk dijadikan sebagai sumber penguatan ekonomi.

Serta, memastikan bahwa air, bumi dan segala kekayaan yang ada di dalamnya untuk kembali dikuasai oleh negara agar dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat di seluruh penjuru Indonesia.

Itulah kesepuluh tuntutan massa buruh yang kemudian disetujui dan dijadikan sebagai kontrak politik antara kaum buruh dari KSPI dengan Prabowo Subianto.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here