Isu Politisasi Masjid di Indonesia Kian Memanas

0
159

Jakarta, namalonews.com- Isu politisasi masjid kembali memanas setelah sekelompok orang mengklaim bahwa mereka akan menggelar aksi yang disebut program “Anti-politisasi Masjid”. Akan tetapi, meskipun mereka mendukung usaha membersihkan masjid dengan hal-hal bermuatan politik praktis, sejumlah kalangan masih belum satu suara terkait aturan isi ceramah yang nantinya diperbolehkan di masjid-masjid.

Kelompok yang tergabung dalam aksi “Anti-politisasi Masjid” tersebut mengusulkan agar para pimpinan ormas Islam, Badan Pengawas Pemilu serta pengurus masjid untuk ikut berperan aktif supaya masjid tidak dijadikan sebagai tempat untuk menggelar acara politik praktis yang hanya memecah belah bangsa.

“Siapa yang harusnya mengatur? Hal ini memang menjadi dilema,” kata Rumadi Ahmad yang merupakan Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM dari Nahdlatul Ulama.

Memang terjadi dilemma terkait dengan siapa yang akan mengatur mengenai hal tersebut. Menurut Rumadi, jika mereka meminta negara untuk mengaturnya, rasanya hal tersebut bukanlah suatu jalan keluar yang terbaik.

Menurutnya, kegiatan keagamaan yang dilakukan di ruang privat seharusnya tidak diurusi oleh negara. Jadi, ia menyarankan bahwa isu “politisasi masjid” ini sebaiknya diserahkan pada organisasi masyarakat saja yang membidangi keislaman.

“Misalnya diatur oleh ormas keagamaan. Di Nahdatul Utama ada lembaga yang mengurusi takmir masjid, begitu juga di Muhammadiyah,” tambah Rumadi. Ia meyakini bahwa adanya dua ormas tersebut di masyarakat dapat berdampak luas untuk membentengi masjid sebagai tempat untuk melancarkan aktivitas politik praktis.

Ia juga menambahkan bahwa masjid wajib disterilkan dari politik yang bermaksud untuk memperebutkan kekuasaan. Akan tetapi, ia tidak sepakat jika negara harus dilibatkan penuh dalam upaya tersebut.

“Yang penting adalah membuat masyarakat lebih dewasa untuk dapat mengatur dirinya,” pungkasnya.

Isu Antipolitisasi Masjid sendiri kembali muncul ke permukaan setelah munculnya kelompok yang mengklaim bahwa mereka menggelar aksi antipolitisasi masjid.
Aksi tersebut diselenggarakan sebagai bentuk respons terhadap adanya dugaan bahwa masih dilakukannya ceramah yang berisi fitnah maupun hujatan demi tujuan politik praktis yang dilakukan di sejumlah masjid.

Kelompok yang menawakan dirinya sebagai Gerakan Nasional Jutaan Relawan Dukung Joko Widodo tersebut mengklaim akan menyelenggarakan ceramah di berbagai masjid demi menepis isu miring yang menghantui Presiden Joko Widodo.

“Yang pasti pemberi ceramahnya nasionalis dan memang benar paham agama,” ujar koordinator dari gerakan tersebut, Sylver Matutina saat ditemui di Jakarta.

Belum jelas bagaimana aksi tersebut akan berlangsung, rencana tersebut sudah memperoleh kritikan dari berbagai pihak termasuk kelompok relawan yang juga mendukung Jokowi yaitu Relawan Projo.

Meskipun mendukung usaha untuk melarang kegiatan kampanya dilakukan di masjid-masjid, kelompok Projo menolak usulan yang digagas oleh Sylver dan kawan-kawan tersebut.

“Yang penting KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) lah yang melarang,” tutur Budi Arie Setiadi selaku Ketua Projo.

Budi selanjutnya menghimbau supaya MUI (Majelis Ulama Indonesia) serta tokoh-tokoh agama untuk menyerukan supaya semua tempat ibadah baik itu masjid, gereja maupuan lainnya untuk dijauhkan dari hal-hal yang berbau politik yang hanya akan memecah belah.

“Tempat ibadah merupakan tempat untuk kemaslahatan umat, layaknya TNI dan Polri yang juga harus bersikap netral,” tambah Budi.

Di lain pihak, pengacara dan juga koordinator Tim Pembela Umat, Kapitra Ampera ikut ambil suara mengenai hal tersebut.

“Jika ada yang mengatakan adanya politisasi masjid, itu merupakan pernyataan yang murahan dan tidak mengerti Islam,” tutur Kapitra Ampera.

Menurutnya, tidak mungkin untuk memisahkan Islam dari politik. Hal tersebut karena kekuasaan dimana pun itu domainnya politik, lalu kekuasaan lah yang menentukan kesejahteraan umat manusia. Namun, tentunya konsep politik yang ada dalam Islam itu, contohnya, tidak membuka suatu aib orang lain atau pun memfitnat orang lain.

Kapitra pun tidak memungkiri bahwa ada masjid yang para penceramahnya itu memecah dan memfitnah demi kepentingan politik. Menurutnya, mungkin dai, ulama atau ustaz tersebut sudah kebablasan dalam menggunakan terminology politik.

“Kelompok ekstrim ada di setiap agama yang dapat dilihat dari politisasi tempat ibadah sebagai kepentingan politik praktis,” tambah Kapitra.

Ia juga melanjutkan bahwa dirinya mempunyai banyak sekali rekaman terkait dengan hal tersebut.
Sedangkan menanggapi hal tersebut, pihak Bawaslu menyampaikan bahwa kampanye adalah kampanye dan ceramah dengan unsur politik belum tentu sebuah bentuk kampanye.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here