Jokowi Teken Aturan Tenaga Kerja Asing, Sangat Merugikan Rakyat Indonesia

0
694

Jakarta, namalonews.com- Kebijakan yang telanjur ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo rupanya tidak otomatis berjalan mulus. Banyak kendala yang harus dihadapi demi tegaknya penerapan keputusan maupun undang-undang yang dimaksud. Seperti hal kebijakan yang satu ini. Biarpun telah diteken Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia, terkait peraturan tenaga asing yang bekerja di Indonesia.

Prabowo Subianto, selaku Ketua Umum Partai Gerindra mengkritisi Presiden Joko Widodo terkait hal ini. Dianggapnya Joko Widodo telah keliru dalam menandatangani Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Lebih lanjut Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meminta Presiden Joko Widodo bisa meninjau ulang dan bahkan mencabut aturan yang telah ditandatangani tersebut. Lebih jelas dalam keterangannya, “Karena kebijakan tersebut akan merugikan bagi masyarakat Indonesia. Yakni semakin mudah dan gampangnya tenaga kerja asing yang bekerja datang ke Indonesia,” pada media, Rabu, 02/05/2018 di Jakarta.

Dalam keterangannya, menurut Prabowo, aturan yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo per tanggal 26 maret 2018 lalu dianggapnya tidak bersesuaian dengan program sejuta lapangan kerja yang digadang-gadang semenjak sebelum beliau menjadi Presiden. Yakni pada masa  kampanye di tahun 2014. Selain terkait itu, dianggapnya aturan itu juga akan berpotensi merugikan pihak bangsa Indonesia karena setiap negara asing mempunyai keperluan masing-masing saat menjalin hubungan diplomatik dengan bangsa Indonesia. Prabowo menegaskan, seharusnya pemerintah Indonesia waspada dalam menjalin kesepakatan maupun kebijakan dengan negara asing.

Aturan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo mengenai Tenaga Kerja Asing pada 26 Maret 2018 terdiri atas 39 pasal. Pasal-pasal itu sedianya akan mulai berlaku setelah tiga bulan semenjak diundangkan. Seiring berjalannya waktu, sejumlah pasal tengah diperbincangkan terkait kebijakan akan efisiensi dari pasal tersebut. Hal ini dilakukan karena pasal dimaksud akan merugikan bangsa Indonesia dengan mudahnya tenaga asing yang masuk ke Indonesia.

Sebagai contoh pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan, “Penggunaan tenaga kerja asing dilakukan oleh pemberi kerja asing dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu.”

Lain lagi dari segi Presiden Joko Widodo. Lebih lanjut Presiden Joko Widodo menjelaskan aturan itu berguna untuk menyederhanakan procedural dalam administrasi bagi tenaga kerja asing di Indonesia. Bukan berarti menutup lapangan kerja bagi tenaga local. Lapangan kerja bagi tenaga kerja local tetap ada terbuka lebar.

Saat ditanya media tentang maraknya penyebaran tenaga kerja asing di Indonesia, Presiden Joko Widodo mengatakan karena itu pasti ada motif politik.  “Di tahun politik biasanya semuanya sedikit berbau dan berbaur dengan politik. Itu sudah biasa,” terangnya.

Mengenai maraknya isu tentang serbuan tenaga kerja asing yang muncul setelah dia meneken perpres pada Maret lalu, menurut Jokowi hal itu lebih karena motif politik. “Inilah yang namanya politik,” kata dia.

Di tempat terpisah menanggapi hal terkait, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa beliau telah menganalisis terkait  penyerbuan tenaga kerja asing. Bahkan hal itu menjadi komoditi politik. Dan biasanya muncul di tahun politik menjelang pemilihan umum.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan, Hendrawan Supratikno, polemic tentang serbuan tenaga kerja asing menjadi bahan kajian Komisi Ketenagakerjaan DPR.

Di satu sisi, Dede Yusuf, Ketua Komisi IX DPR mengatakan tenaga kerja asing illegal di Indonesia lebih banyak dibandingkan yang resmi.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here