Meski Berlangsung Damai, May Day Disinyalir Disusupi Politik

0
87

Jakarta, namalonews.com- May Day atau Peringatan Hari Buruh Internasional 2018 di Indonesia berjalan dengan ramai dan damai. Namun, peringatan tersebut disinyalir telah disusupi oleh kegiatan politik berupa sebuah deklarasi dukungan pada salah satu tokoh politik nasional.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau disingkat KSPI sendiri mengklaim bahwa aksi damai yang dilakukan oleh mereka pada Selasa pagi ini dilaksanakan di 25 provinsi serta 200 kabupaten dan kota.
Said Iqbal selaku Presiden KSPI menerangkan secara tertulis bahwa di Jakarta aksi damai peringatan hari buruh tersebut diperkirakan diikuti oleh satu juta buruh yang tersebar di 25 provinsi dan 200 kabutapen serta kota tersebut.
Peringatan hari buruh di 2018 ini dilaksanakan secara serempak di seluruh penjuru Indonesia termasuk Surabaya dengan kurang lebih 50 ribu buruh di Jatim ikut dalam aksi yang berlangsung di depan kantor Gubernur Jawa Timur tersebut.
Sedangkan di Jawa Tengah, sekitar 15 ribu buruh melaksanakan aksi tersebut di kantor Gubernur Jateng. Dan di kantor Wali Kota Batam juga diadakan aksi yang sama dengan 15 ribu buruh dari seluruh Kepri.
Di Aceh, sekitar 2.000 buruh juga melakukan aksi yang sama. Selain itu, 10 ribu orang buruh di Sumatera Utara dan ribuan buruh se-Jabar juga melaksakan peringatan yang sama. Sedangkan di Jakarta sendiri, masa peringatan hari buruh ini dipusatkan di area Istana Merdeka.
Pada aksi Mayday di tahun 2018 ini ada tiga tuntutan yang diberikan oleh para buruh dan masyarakat. Tuntutan pertama adalah penuruan harga listrik, BBM dan beras. Kedua adalah penolakan upah murah. Dan yang terakhir adalah penolakan TKA atau Tenaga Kerja Asing yang merupakan buruh kasar dari China.

Selain itu, para buruh juga menyuarakan tuntutan penghapusan outsourching serta mengajak masyarakat untuk memilih Presiden di 2019 mendatang yang pro dengan buruh.
Para buruh yang mengikuti aksi tersebut pun sudah mulai memadatai area Patung Kuda dekat Jalan Merdeka Barat mulai pagi sekitar setengah delapan.

Selain massa dari KSPI, buruh dari Federasi Serikat Buruh Indonesia, Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia, Federasi Pekerja Pos dan Logistik Indonesia, Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia, Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia dan Forum Honorer Kategori 2 Indonesia ikut memadati kawasan Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Massa ini membentangkan spanduk yang berisi tuntutan-tuntutan mereka seperti disahkannya revisi undang-undang terkait ASN 2018 serta Indonesia untuk menuju ke arah negara industri dengan basis riset nasional, pencabutan PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, perbaikan layanan jamkesmas dan perubahan KHL yang sebelumnya 60 poin menjadi 84 poin.

Dalam aksi tersebut, kurang lebih 20 ribu anggota polisi dikerahkan untuk menjaga ketat aksi tersebut. Ia juga menambahkan bahwa polisi yang ikut bertugas dalam aksi tersebut tidak membawa senjata api.
“Di Jakarta, Polda Metro Jaya, Polda Banten dan Pola Jabar untuk mengamankan,” ujar Irjen Polisi Setyo Wasisto selaku Kadivhumas.

Bukan hanya diikuti oleh buruh pria saja, para buruh wanita juga ikut dalam aksi peringatan Hari Buruh teersebut. Mereka tergabung dalam berbagai organisasi seperti Serikat Sindikasi, Federasi Buruh Lintas Pabrik, Solidaritas Perempuan, Jakarta Feminist Discussion Group,Sekitar Pekerja Nasional dan sebagainya.

Rencananya, setelah melakukan long march yang dimulai dari Tugu Tani sampai ke Istana Merdeka tersebut, massa dari KSPI akan menggelar deklarasi berupa dukungan untuk Prabowo Subianto yang akan diusung oleh para buruh dari KSPI sebagai capres di Pilpres 2019.
Dalam agendanya tersebut, Prabowo Subianto juga akan hadir secara langsung untuk menandatangani kesepakatan antara para buruh yang akan diwakili oleh Said Iqbal selaku Presiden KSPI. Kegiatan ini tentu disinyalir sebagai salah satu bentuk kampanye.
Padahal sudah sama-sama diketahui bahwa Bawaslu telah mengimbau pihak mana pun untuk tidak melakukan agenda politik terkait dengan Pilkada atau pun Pemilu pada peringatan Hari Buruh Internasional tahun ini.
Hal tersebut dilakukan untuk lebih menghayati peringatan tersebut sebagai perjuangan para buruh untuk melindungi konstitusi UUD 45. Karena itu, massa yang ikut dalam peringatan tersebut pun diimbau untuk tidak menyisipkan materi yang berhubugan dengan kampanye Pemilu maupun Pilkada dalam bentuk apa pun baik itu poster, selebaran atau spanduk.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here