Prabowo Teken Kontrak Politik Dengan Buruh, Bawaslu RI: Itu Bukan Pelanggaran

0
165

Jakarta, namalonews.com- Perubahan mewarnai hampir di dalam semua lini kehidupan menjelang berlangsungnya pemilihan Presiden. Begitu drastis yang kadang malah dramatis pun acapkali sering terjadi. Semua dituntut dalam pergerakan suhu politik yang fluktuatif.

Menjelang  pemilu Presiden tanggal 8 April 2019 mendatang dukung-mendukung terhadap bakal calon Presiden maupun calon wakil presiden sudah mulai muncul, baik secara terus terang maupun secara diam-diam.  Dukung-mendukung terhadap bakal calon Presiden yang dilakukan secara terus terang  berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, beberapa waktu yang lalu. Hal itu tampak pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Jakarta.

Pada tanggal 1 Mei 2018 di Istora Senayan,  Jakarta,  ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi  Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengadakan peringatan  May Day. Turut hadir dalam acara  tersebut antara lain bakal calon Presiden, Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra. Setibanya di Istora Senayan, ribuan buruh yang memenuhi seluruh tempat duduk, seketika teriak riuh rendah dan mengabadikan momen itu, seraya bernyanyi lagu “Halo-Halo Bandung.”

Dalam acara itu Prabowo Subianto melakukan teken kontrak politik dengan buruh. Bagaimana menurut aturan pemilu terkait   teken kontrak politik terebut? Salah satu anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia,  Rahmat Bagja, memberikan jawabannya.

“Itu hak kebebasan berekspresi,” katanya di Hotel Golden Boutique, Jakarta, Rabu (2/5/2018).

Atas jawaban tersebut, berarti teken kontrak politik yang dilakukan oleh bakal calon Presiden Prabowo Subianto dengan buruh pada May Day  tidak termasuk pelanggaran kampanye, khususnya mencuri star kampanye.

Rahmat Bagja pun menambahkan, soal deklarasi KSPI untuk mendukung Prabowo di Pemilihan Presiden 2019 mendatang adalah sah-sah saja dan bebas dilakukan oleh siapa pun.

“Ingin mendeklarasikan diri menjadi calon Presiden, silakan. Didukung oleh serikat pekerja enggak ada masalah,” katanya menambahkan. Yang penting, kata Rahmat Bagja, dalam deklarasi tersebut tidak boleh ada simbol partai, logo partai, bendera partai, nomor urut partai di Pemilu 2019 dan lainnya.

“Silakan, silakan, tidak masalah, seperti yang ada dalam kesepakatan kami KPU, Bawaslu dan KPI,” kata Rahmat Bagja menambahkan.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here