Dugaan Pemanfaatan PKH untuk Kampanye Tidak Terbukti

0
155

Jakarta, namalonews.com- Setelah sebelumnya calon kepala daerah Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak diduga melakukan sejumlah pelanggaran terkait dengan pemanfaatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Lamongan, penyeledikan kemudian dilakukan dan disimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran terkait dengan hal tersebut.

Hal ini tentu membuat Pemilihan Gubernur Jatim menjadi ramai karena adanya dugaan pelanggaran tersebut. Kasus ini mulai muncul ke permukaan setelah seorang warga membuat laporan terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu.

Dugaan pelanggaran tersebut dikarenakan adanya penyebaran stiker dengan gambar pasangan calon Khofifah dan Emil dalam distribusi Program Keluarga Harapan yang diselenggarakan di Desa Kendalkemlagi, Karanggeneng, Lamongan.

Setelah laporan dugaan pelanggaran tersebut pun, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat langsung menindaklanjuti masalah tersebut.

Dalam hal ini, Panwaslu tanpa pikir panjang menyimpulkan adanya pelanggaran dan akhirnya menyampaikan rekomendasi tindak pidana ke Gakkumdu atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Namun, setelah dilakukan pengecekan ternyata Gakkumdu menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana yang terjadi dalam dugaan tersebut.

Karena mengambil kesimpulan dengan segera, Panwaslu pun dinilai terlalu buru-buru dalam memberikan rekomendasi aduan tersebut karena tidak melakukan klarifikasi lebih dahulu. Akhirnya aduan mengenai tindak pidana terhadap Pilkada itu pun dihentikan.

Tony Wijaya, selaku Ketua Panwaslu Lamongan menyampaikan bahwa tidak berbukti adanya unsure pidana pemilu dalam aduan tersebut.

“Sudah dibahas di Gakkumdu. Dan Setelah dilakukan pengkajian, unsur pidana pemilihan tidak terpenuhi. Karena itu, tuduhan dugaan pidana pemilu pun tidak benar,” jelas Tony saat ditemu pada Kamis, 4 Mei 2018 di Lamongan.

Keputusan mengenai tidak adanya tindak pidana kampanya tersebut kemudan tertuang dalam surat keputusan Panwaslu No: 003.01/LP/PG/Kab?16.19/IV/2018 yang berisi mengenai pemberitahuan atas status laporan terkait dengan dugaan tindak pidana pemilihan.

Dalam surat tersebut dapat dengan jelas dilihat bahwa baik unsur formil ataupun materiil tidak cukup untuk membuktikan bahwa terjadi sebuah pelanggaran pemilihan dalam Pilkada Jawa Timur tersebut. Karena itu Sentra Gakkumdu tidak bisa menindaklanjuti laporan tersebut hingga tingkat penyidikan.

Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan rapat bersama antara para anggota Sentra Gakkumdu di Kabupaten Lamongan yang berisi Panwaslu Lamongan, Polres Lamongan serta Kejaksaan Negeri Lamongan.

Pihak Tim Hukum dan Advokasi dari pasangan Khofifah dan Emil, Hadi Mulyo Utomo juga turut menyampaikan bahwa tidak ditemukan unsur pidana dalam dugaan kasus tersebut.

Dan selanjutnya diketahui bahwa stiker dengan gambar pasangan Khofifah-Emil yang tersebar di acara PKH tersebut ternyata bukanlah ulah dari tim pemenangan Khofifah-Emil ataupun relawan dari PKH. Ternyata stiker tersebut dari penerima manfaat bantuan PKH itu sendiri.

Karena masalah ini sudah diputus dan tak ada bukti adanya tindak pidana oleh Gakkumdu, Hadi memiliki harapan agar tidak ada lagi pihak tertentu yang kemudian membuat-buat isu pemanfaatan Program Keluarga Harapan atau lainnya untuk tunggangan Pilihan Kepala Daerah.

“Ini terkait dengan nama baik, jadi kita tak boleh ceroboh saat memutuskan sesuatu. Kedepannya, kami berharap hubungan serta sinergitas akan dapat terjalin dengan baik. Jadi semuanya (dugaan pemanfaatan PKH) sudah clear, semuanya sudah selesai,” pungkas Hadi.

Masalah PKH yang terjadi di seputar Pilkada Jawa Timur ini juga sempat menjadi perhatian dari Menteri Sosial Indonesia, Idrus Marham. Karena bagaimana pun PKH merupakan suatu program bantuan yang berada di bawah kementerian yang dipimpinnya.

Karena itu, tim khusus dari Kementerian juga turut diturunkan agar bisa menyelidiki masalah tersebut apakah benar adanya atau tidak.

“Tim Kemensos juga sudah diturunkan ke lapangan. Hasilnya sudah dikonfirmasi bahwa itu (yang menyebar stiker) bukan lah pendamping PKH. Melainkan penerima manfaat,” jelas Idrus.

Menurutnya wajar jika ada penerima manfaat PKH yang membawa stiker tersebut karena ia juga memiliki hak politik dan mungkin mendukung salah satu pasangan calon. Dan setelah temuan tersebut pun, diputuskan bahwa tidak ada keterlibatan pendamping PKH dalam kampanye salah satu pasangan calon di Pilkada Jatim tersebut.

“Keputusan tersebut menunjukan bahwa tak ada keterlibatan para pendamping PKH dalam menjalankan politik praktis disana,” tutup Idrus Marham keterangan resminya pada Kamis, 3 Mei 2018.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here