Memasuki Tahun Politik, AJI Imbau Media Bersifat Netral

0
113

Jakarta, namalonews.com- Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) Indonesia mengimbau seluruh media untuk bersifat netral saat menyampaikan segala informasi. Ketua Umum Aliansi Jurnalistik Independen, Abdul Manan yang menyampaikan hal tersebut.

Menurut Abdul Manan, selain isu kekerasan, pihaknya juga menyampaikan catatan terkait dengan ancaman kemerdekaan pers di Indonesia terutama jelang pemilihan umum kepala daerah yang akan diselenggarakan secara serentak pada Juni 2018 dan Pemilihan Presiden pada 2019 mendatang.

“Ini akan menjadi sebuah ujian bagi jurnalis dan juga media. Belajar dari situasi di tahun politik sebelumnya yaitu pada tahun 2014, kondisi media sudah tak lagi lurus dalam menjalankan fungsi serta perannya,” tutur Abdul dalam konferensi pers dengan tema ‘Musuh Kebebasan Pers’ yang berlangsung di kawasan Cikini, Jakarta pusat tersebut.

Dalam jumpa pers yang terselenggara di hari Kamis (3/5/2018) lalu, pada tahun politik sebelumny jurnalis dan media sangat kental dengan aroma partisan dan hal ini memberikan dampak yang begitu luar biasa terhadap masyarakat.

Abdul menyampaikan bahwa pada tahun politik ini beberapa televisi sudah ada yang mendapatkan sanksi dari KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia. Dan menurutnya, Dewan Pers juga memiliki kekhawatiran yang serupa.

Oleh karena itulah, sebagai Ketua AJI, Abdul menyampaikan sebuah seruan untuk bersikap netral karena merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan di tahun politik ini. Karena menurutnya, jangan sampai jurnalis dan media kemudian digunakan sebagai tunggangan politik demi kepentingan suatu pihak tertentu saja.

“Di tahun politik ini, jangan pakai media demi kepentingan politik sebab media dalam undang-undang memang sebuah lembaga bisnis, tetapi juga memiliki fungsi penting yaitu fungsi kontrol sosial dan pendidikan,” jelas Abdul.

Selain itu, Ketua AJI ini juga menyampaikan jika nantinya ini tetap dibiarkan, politik praktis kemudian akan merusak reputas wartawan maupun media tersebut. Sehingga, AJI sebagai organisasi yang berisi para wartawan mempunyai hak moral untuk memberi peringatan pada jurnalis atau wartawan untuk tidak memakai media sebagai tunggangan politik.

“Media mempunyai tanggung jawab yang besar dalam hal melayani kepentingan publik. Dan itu tidak akan bisa terlaksana jika media kemudian digunakan demi kepentingan politik,” kata Abdul.

Dalam hal ini, Abdul memberikan gambaran berupa kecaman atau pujian yang dasarnya bukan demi kepentingan publik, melainkan demi kepentingan politik dari pemilik media tersebut. Hal tersebut karena media notabene harus mengutamakan kepentingan publik.

Dan kepentingan politik pemilik tentunya belum tentu kepentingan publik dan hal ini pun akan bertabrakan dengan apa yang seharusnya disajikan oleh media kepada masyarakat.

Menurut Abdul sendiri jika ternyata kemudian media dipakai untuk kepentingan politik pemiliknya, itu seperti sebuah dosa besar yang akan merusak citra media di mata publik.

“Saya rasa itu adalah dosa besar jika memakai media demi politik sebab hal itu mencemari citra media,” pungkas Abdul.

Pada kesempatan tersebut, Abdul juga mengutip ilmu jurnalisme yang ditulis oleh Bill Kovach dan Tom Rosentiel dalam Sembilan Elemen Jurnalisme yaitu kewajiban pertama dari jurnalisme adalah kebenaran.

“Kebenaran menurut saya adalah misi dari jurnalisme. Prinsip itu tentunya diabaikan jika para pemilik media memakai medianya demi kepentingan politiknya,” jelas Abdul.

Abdul juga tak lupa bahwa hak politik memang hak dari semua orang. Pemilik media pun serta wartawan juga memiliki hak yang sama. Akan tetapi, bukan berarti hak politik tersebut dapat mencemari ruang redaksi serta karya-karya pemberitaan.

“Pemilik serta awak media atau redaksi wajib bisa menjada kejernihan dari ruang redaksinya. Mereka harus berpegang teguh dengan prinsip ‘garis api’ yaitu untuk tidak menggunakan media dalam melancarkan kepentingan politik,” jelasnya.

Abdul Manan juga menjelaskan mengenai isi Surat Edaran Dewan Pers tentang posisi media serta imparsialitas wartawan pada Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019. Abdul menjelaskan bahwa peran media hanya sampai mengawasi dan memantau pemilu saja. Peran ini tentu penting demi menjaga proses demokrasi Indonesia.

“Dewan Pers sudah menegaskan jurnalis yang memilih untuk memperjuangkan kepentingan pribadi maupun golongan demi politik artinya telah kehilangan legimitasinya sebagai seorang jurnalis,” tutup Abdul.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here