Soal Pansus Angket TKA, Politisi Golkar Anggap Ini Hanya Bikin Gaduh DPR

0
202

Jakarta, namalonews.com- Muhammad Sarmuji yang merupakan Wakil Sekjen Partai Golongan Karya menilai bahwa pembentukan Pansus Angket TKA atau Panitia Khusus Angket Tenaga Kerja Asing hanya menambah kegaduhan di DPR.

Sarmuji menilai bahwa permasalahan TKA tersebut akan lebih efektif jika dikerjakan oleh Komisi IX DPR daripada membuat sebuah tim khusus untuk mengawasinya.

“Akan lebih efektif jika pengawasan tenaga kerja asing tersebut diselenggarakan oleh rekan kerja pemerintah yang membidangi hal tersebut,” kata Sarmuji dalam pernyataan tertulis.

Ia menganggap bahwa Komisi IX yang membingangi masalah tersebut lah yang lebih efektif untuk menjalankan proses pengawasan. Jika dibentuk panitia khusus, menurut Sarmuji, itu hanya akan membuat gaduh tetapi ternyata maksud serta tujuannya tidak jelas.

“Lagipula, Komisi IX juga sudah meminta klarifikasi pada Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri,” tambahnya.

Klarifikasi tersebut dikatakan telah dilakukan saat rapat dengar pendapat yang dilakukan sebelumnya. Rapat tersebut, menurut Sarmuji, telah menjelaskan dengan gamblang terkait dengan sistem pengawasan untuk tenaga kerja asing sebagaimana yang diusulkan oleh DPR.

Dengan adanya rapat tersebut, nantinya diharapkan pengawasan dapat berjalan dengan lebih efektif dan tidak menimbulkan kegaduhan di Dewan Perwakilan Rakyat.

Sarmuji juga menjelaskan bahwa DPR memanglah sebuah forum politik, akan tetapi adanya politisasi terhadap suatu isu tertentu tentu bukanlah suatu hal yang diinginkan. Apalagi jika isu tersebut menyangkut kepentingan orang banyak atau rakyat.

“Isu itu harus benar-benar clear dan didudukkan pada tempat yang seharusnya,” tambahnya.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu, Fraksi PKS telah menyatakan dukungannya terkait dengan usulan pembuatan Pansus Angket TKA tersebut. Dan penandatanganan usulan tersebut telah dilakukan oleh Jazuli Juwaini selaku Ketua Fraksi PKS.

Selain itu, Fraksi Partai Gerindra juga telah menandatangani usulan tersebut melalui Fadli Zon. Kemudian, Fraksi Partai Amanat Nasional juga diketahui telah menandatangi pembentukan panitia khusus tersebut.

Ferry Juliantono selaku Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra membenarkan terkait adanya tiga fraksi yang sudah resmi menandatangani pembentukan Panitia Khusus Angket TKA tersebut. Dan menurutnya, di persidangan selanjutnya di DPR, ia memastikan jika rencana pembentukan tersebut pasti akan dibahas.

“Mudah-mudahan Demokrat juga bisa ikut,” ujar Ferry setelah menyebutkan bahwa Fraksi PKS, PAN dan Gerindra telah mendukung Pansus tersebut.

Ferry juga menambahkan kalau pembentukan Pansus ini juga akan menunjukan partai-partai mana saja yang turut mendukung Perpres No. 20 Tahun 2018 yang membahas tentang penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia.

Dan secara tidak langsung, akan terlihat pula partai-partai mana saja yang tidak sejalan dengan Perpres tersebut.

Bukan hanya itu, Ferry juga menjelaskan bahwa pihaknya akan terus mendampingi massa serikat buruh untuk menjalankan judicial review di MA (Mahkamah Agung) mengenai Perpres tersebut.

Pengajuan judicial review ini sendiri akan didampingi pula oleh Yusril Ihza Mahendra yang merupakan ahli hukum tata negara.

“Kita lebih baik mementingkan buruh, mereka orang Indonesia yang notabene sedang membutuhkan lapangan pekerjaan sekarang ini,” tutur Ferry.

Sedangkan dari pihak Komisi IX DPR RI sendiri melalui Wakil Ketua Komisi IX Ichsan Firdaus mengungkapkan bahwa pembentukan satuan tugas (satgas) akan jauh lebih efektif dibanding membentuk sebuah panitia khusus (pansus).

“Kami melihat adanya urgensi untuk penanganan TKA ilegal. Jadi, kami mendorong pembentukan satgas untuk TKA ilegal,” kata Ichsan dalam sebuah diskusi di Jakarta pada Sabtu 28 April lalu.

Menurut Ichsan, satuan tugas tersebut nantinya akan berbeda dari Tim Pora atau Tim Pengawasan Orang Asing yang sbelumnya memang sudah dibentuk.

Ichsan menjelaskan bahwa nantinya Satgas tersebut dapat berisi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, hingga Polri dan Badan Intelijen Negara atau BIN.

Ia berharap akan adanya integrasi antara satu instansi dengan lainnya di dalam pemerintahan untuk mengamankan tenaga kerja yang ada di dalam negeri.

Ia juga menyinggung soal usulan Fadli Zon selaku Wakil Ketua DPR RI tentang pembentukan Pansus ini, ia pun mempersilakannya. Namun, akhirnya dalam rapat paripurna lah akan diputuskan apakah panitia khusus tersebut akan disahkan atau tidak.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here