Tayangkan Iklan Polling, PSI Dituding Mencuri Start Kampanye

0
252

Jakarta, namalonews.com- Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dituding telah menjalankan kampanye sebelum waktunya oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum DKI Jakarta. Dalam hal ini, Bawaslu menyatakan PSI melakukan kampanye tersebut melalui media cetak pada 23 April lalu.

Dalam peraturan yang sudah dibuat oleh KPU, partai politik yang ikut serta dalam Pemilu 2019 hanya boleh memulai kampanye setelah September nanti.

“Kami menganggap dugaan pelanggaran tersebut dengan dasar temuan, bukan merupakan laporan dari masyarakat,” Kepala Bidang Penindakan Bawaslu DKI Jakarta menjelaskan kepada awak media.

Puadi, selaku Kepala Bidang Penindakan Bawaslu tersebut menyebutkan bahwa Bawaslu Jakarta telah menemukan adanya iklan PSI di suatu surat kabar. Dalam hal ini, PSI ditemukan menayangkan poling calon wakil presiden beserta menteri cabinet yang disebut layak untuk menjadi pendamping Presiden Jokowi.

Dalam iklan tersebut, terpampang juga dengan jelas adanya lambang PSI beserta nomor urut partai tersebut dalam Pemilu 2019 yakni nomor 11.

Menurut Puadi, partai politik yang ikut serta dalam Pemilu 2019 memang diperbolehkan untuk melakukan hal-hal seperti polling calon presiden, calon wakil presiden dan sebagainya. Akan tetapi, mereka dilarang untuk mencantumkan lambang apalagi nomor urut parpol dalam Pemilu 2019 nantinya.

Hal tersebut dikarenakan, menurut Puadi, lambang serta nomor urut partai sudah merupakan bentuk citra diri yang termasuk sebagai bentuk kampanye.

“Pemahaman soal kampanye bukanlah sekedar soal penyampaian visi dan misi saja. Sekarang juga ada yang disebut citra diri parpol,” jelas Puadi.

Ia juga menambahkan bila poliling tidak menampilkan lambang maupun nomor urut, hal tersebut tidak akan menjadi masalah.

Kemudian, menindaklanjuti adanya temuan tersebut, pihak Bawaslu DKI Jakarta pun dengan cepat memanggil Partai Solidaritas Indonesia untuk memberikan klarifikasi terkait hal tersebut. Dan PSI pun kemudian memenuhi panggilan tersebut pada Rabu (2/5/2018).

Melalui Puadi, PSI mengaku bahwa pihaknya tidak tahu jika polling yang mereka tayangkan pada surat kabar tertanggal 23 April tersebut merupakan suatu bentuk kampanye. Puadi menyatakan bahwa hal tersebut dikatakan oleh perwakilan dari PSI yang telah memenuhi panggilan Bawaslu.

“Mereka merasa tidak tahu bahwa itu termasuk kampanye, jadi kami jelaskan,” tambah Puadi.

Untuk selanjutnya, kasus PSI ini kata Puadi akan dilanjutkan ke Bawaslu Pusat. Kemudian di Bawaslu Pusat baru akan dilakukan kajian serta pendalaman kembali agar dapat melihat sejauh mana PSI melanggar aturan terkait dengan temuan tersebut.

Dan terkait dengan sanksi, Puadi menyatakan bahwa Bawaslu Pusat juga yang akan memberikannya.

“(Kasus PSI) Akan dibawa ke Bawaslu RI dan juga sentra Gakkumdu yang di dalamnya ada kepolisian dan juga kejaksaan,” lanjut Puadi.

Saat dilakukan klarifikasi bersama Bawaslu Jakarta, Satya Chandra Wiguna selaku Wakil Sekretaris Jenderal PSI membenarkan bahwa pihaknya telah memasang sebuah iklan di salah satu surat kabar pada tanggal 23 April lalu.

Satya berdalih bahwa partainya melakukan hal tersebut agar bisa membantu Joko Widodo untuk merumuskan komposisi kabinet yang bisa dibawanya di periode selanjutnya jika terpilih kembali.

Selain itu, Wakil Sekjen PSI ini juga mengklaim bahwa iklan yang pihaknya pasang di media massa tersebut dan di luar masa kampanye dilakukan demi masyarakat. Menurutnya, partainya melakukan hal tersebut dalam rangka memberi pendidikan politik terhadap masyarakat.

“Sudah menjadi tugas dan fungsi sebuah partai untuk memberikan pendidikan politik pada masyarakat,” kata Satya.

Ia juga menambahkan bahwa salah satu cara memberikan pendidikan politik tersebut adalah dengan melakukan keterbukaan soal informasi publik. Dengan ini, masyarakat pun akan ikut dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan yang nantinya akan diambil oleh PSI.

Sebelum PSI, Partai Perindo juga diduga telah melakukan pelanggaran kampanye di luar masa kampanye. Partai ini ditemukan kerap meyangkan iklan berupa mars partai beserta lambang, nomor urut, serta ketua umum partainya di beberapa stasiun televisi swasta.

Terkait dengan hal tersebut, Bawaslu pun sudah memanggil pihak stasiun TV yang menayangkan iklan tersebut dan juga Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesodibjo. Pihak terkait tersebut kemudian dimintai klarifikasi mengenai penayangan iklan itu.

Akhirnya, Bawaslu pun memberi teguran keras pada Partai Perindo dan meminta agar partai tersebut tidak lagi menayangkan iklan partainya di media massa manapun sampai masa kampanye resmi dimulai.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here