Gatot Nurmantyo Tolak Politik Dilarang di Masjid

0
213

Jakarta, namalonews.com- Adanya isu tentang pembicaraan politik yang dilarang disampaikan di masjid, Gatot Nurmantyo mengaku bahwa dirinya menolak hal tersebut. Figur yang digadang-gadang akan ikut berlaga pada Pemilihan Presiden periode 2019 mendatang ini yakin bahwa pemerintah juga tidak akan pernah mengeluarkan larangan demikian.
Gatot menyebutkan bahwa adanya pelarangan membawa suatu tema politik ke dalam masjid merupakan sebuah cara untuk menghancurkan bangsa dan tanah air Indonesia.
“Jika ada seseorang yang menyampaikan bahwa politik dilarang masuk masjid, bisa dipastikan orang tersebut merupakan umat Islam yang masih baru belajar dan sok tahu,” terangnya saat mengisi di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta pada Jumat (4/5/2018).
Gatot sendiri saat itu sedang didaulat menjadi pembicara pada acara dialog kebangsaan bertajuk ‘Menjaga Perdamaian dan Kesatuan Bangsa Indonesia’ di UGM bersama dengan Guru Besar dari Fakultas Filsafat UGM yaitu Armaidy Armawi.
Politik, menurut Gatot, sebenarnya mempunyai tujuan yang mulia. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa mengamalkan politik bagi para umat Islam merupakan suatu hal yang baik karena meniru Nabi Muhammad SAW yang juga membahas hal-hal terkait dengan pemerintahan di masjid.
Ia juga menambahkan bahwa politik yang dalam hal ini bisa diartikan sebagai suatu siasat untuk mengatur pemerintahan juga sebenarnya dibahas dalam Al-Quran yang merupakan kitab suci dan panutan seluruh umat Islam. Politik ini ada di Al-Quran sebagaimana ilmu-ilmu lainya seperti astronomi dan kedokteran.
Menurut Gatot, ini aneh saja jika politik dilarang di masjid karena surat-surat yang ada di dalam Al-Quran pun ada yang membahas soal pemerintahan juga dan tidak jauh dari unsur-unsur politik.
“Sekarang begini, misalnya shalat tarawih dan di sepanjang bulan Ramadhan tarawihnya membaca (Al-Quran) sampai 30 juz. Di masjid itu tak boleh ada politik kan, lalu imamnya membaca surat An-Naml, itu kan (mengenai) pemerintahan kan, ditangkaplah dia,” kata Gatot.
Ia juga menambahkan jika Nabi Muhammad sendiri sebagai panutan seluruh Islam di dunia pernah menyampaikan perihal politik dan juga pemerintahan di Masjid Nabawi.
“Seharusnya yang tidak diperbolehkan itu bukan berpolitik di dalam masjid, tetapi ajakan yang berakibat pada adu domba serta memecah belah bangsa,” jelas Gatot.
Ia menyebutkan jika hal tersebut diterapkan, bukan melarang berpolitik secara total di dalam masjid, ia setuju akan peraturan tersebut untuk diterapkan. Tetapi jika itu adalah melarang untuk berpolitik di masjid, ia tidak sepakat.
Gatot juga menjelaskan jika pemerintah sekarang ini memang pada akhirnya melarang umat Islam untuk berpolitik di dalam masjid, maka ia memastikan bahwa nantinya masjib akan mulai sepi dari umat.
Hal tersebut, menurutnya, karena jika larangan tersebut dijalankan dan ada imam atau ustadz yang membahas politik di masjid dan ia ditangkap, pada akhirnya jamaah akan merasa takut untuk datang ke masjid.
Dan jika hal tersebut terjadi, Gatot berandai-andai jika Indonesia akan hancur karena hal tersebut.
Bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Islam, menurut Gatot, bisa saja hancur jika ulamanya tidak lagi membimbing umatnya. Bisa jadi, Al-Quran tidak lagi dibaca dan masjid-masjid pun akan sepi.
“Sekarang ini saya yakin jika pemerintah tak akan pernah mengambil kebijakan untuk melarang kegiatan politik di masjid. Isu pelarangan tersebut diangkat hanya sebagai usaha untuk memecah belah bangsa,” terang Gatot.
Lebih lanjut, dalam diskusi bersama Armaidy Armawi tersebut, Guru Besar Fakultas Filsafat UGM tersebut menilai bahwa meskipun Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, konsep mengubah pemerintah menjadi khilafah tidak akan bisa terwujud.
“Bangsa ini dari awal berdiri mempunyai Pancasila yang terbukti menyatukan semua suku, bahasa dan juga agama. Hingga saat ini semua dapat bersatu dan berdaulat karena adanya Pancasila,” terangnya.
Mengomentari hal tersebut, Gatot menambahkan jika dari banyak kajian ditemukan jika nilai-nilai yang ada dalam Pancasila sebenarnya merupakan perwujudan dari Piagam Madinah yang dibuat pada jaman Nabi Muhammad SAW.
“Mereka yang merumuskan Indonesia ini juga mayoritas pemeluk Islam dan mereka salat istiharoh juga. Pancasila ini memang sudah luar biasa,” imbuh Gatot.
Karena berbagai hal tersebut lah, Gatot yakin bila pemerintah tidak akan mengambil kebijakan untuk melarang adanya politik di masjid.
Menanggapi pernyataan tersebut, Tsamara memberikan tanggapan. Menurutnya, bicara mengenai politik kebangsaan dan juga etika pemerintahan di masjid itu memang diperbolehkan.
Akan tetapi, politisi muda itu kemudian menjelaskan bila berbicara politik praktis yang menjelek-jelekan untuk sebuah kepentingan politik pribadi itu lah yang dianggap tidak pantas.
“Jika membicarakan mengenai politik kebangsaan serta etika pemerintahan tentu tidak apa. Tapi kalau membicarakan soal politik praktis apalagi sampai menjelek-jelekan (pihak tertentu) demi kepentingan politik itu baru tidak pantas,” terang Tsamara.
Tsamara melanjutkan, jika membicarakan politik kebangsaan yang dalam isinya membahas soal cara untuk memerangi korupsi tentu itu pantas sekali untuk dibicarakan di dalam masjid.
“Bicara politik praktis itu yang ngga pas. (Tetapi) Kalau berbicara terkait politik kebangsaan misalnya tentang memerangi korupsi itu ngga apa-apa. Bagus,” terangnya dalam keterangan tertulis.
Sebelumnya, terkait dengan isu politik di dalam masjid, Wakapolri Syafrudin yang juga merupakan Wakil Kedua Dewan Masjid Indonesia atau DMI menghimbau agar para tokoh tidak menimbulkan perbedaan dan tetap menjaga persatuan terkait dengan isu tersebut.
“Ya, jangan sampai menimbulkan perbedaan. Pokoknya persatuan,” terang Syafrudin saat ditemui di komplek Parlemen di Senayan, Jakarta.
Ia juga menambahkan jika masjid merupakan tempat umat beribadah, berekonomi serta bersosial. Dia juga meyakini jika para ustadz serta kiai yang berasal dari para kalangan petinggi di tanah air ini juga mengerti akan fungsi-fungsi masjid sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam Islam.
“Seperti ibadah, meningkatkan ekonomi dan bersosial. Memang begitu masjid itu dibuat,” tuturnya.
Di kesempatan yang berbeda, Kepala Staf Kepresidenan yaitu Moeldoko mengomentari soal ceramah Amien Rais yang saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional atau PAN yang menyebutkan bahwa sebaiknya pengajian juga disisipi unsur politik.
Dalam komentarnya ia mengatakan bahwa sebaiknya masjid itu dipakai untuk menyampaikan syiar Islam.
Isu ini sebenarnya muncul diawali dengan adanya gerakan politisasi masjid yang kemudian mengundang para politisi menanggapi mengenai hal tersebut. Sebelumnya memang ada dugaan terkait dengan masjid-masjid yang kemudian dipakai untuk tempat kegiatan kampanye.
Hal tersebut lah yang kemudian memunculkan berbagai tanggapan karena adanya larangan untuk menjadikan masjid sebagai tempat untuk kegiatan berpolitik yang bertujuan memecah belah.
Isu tersebut pun menjadi semakin ramai kala para politisi yang juga merupakan penggiat agama saling berkomentar dengan persepsinya terkait dengan isu politik yang masuk ke dalam masjid. Hingga saat ini isu tersebut masih menjadi bahan pembicaraan di berbagai kalangan politik maupun forum keagamaan.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here