Kalla Jadi Cawapres, Akbar Tanjung: Belum Tentu Dongkrak Elektabilitas Golkar

0
563

Jakarta, namalonews.com- Meskipun Jusuf Kalla ditunjuk menjadi Calon Wakil Presiden dari Capres Joko Widodo di Pemilu 2019, menurut Akbar Tanjung hal ini tidak serta merta akan dapat meningkatkan elektabilitas partai Golongan Karya.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golongan Karya tersebut saat menanggapi soal uji materi persyaratan untuk pencalonan presiden beserta wakil presiden yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi.
“Belum tentu juga,” ujar Akbar saat ditemui di Kantor DPP Partai Golongan Karya di Slipi, Jakarta Barat pada Rabu, 2 Mei lalu.
Karena hal tersebut lah, tambah Akbar, Partai Golkar tidak akan fokus pada apa yang ada di uji materi tersebut. Akbar menyebutkan bahwa Golkar akan menemukan strategi yang menyeluruh atau komprehensif dalam rangka meningkatkan elektabilitasnya di Pemilu mendatang.
Akbar juga mengungkapkan bahwa Jusuf Kalla kembali ditunjuk sebagai Cawapres mendampingi Joko Widodo di Pipres mendatang, bisa saja akan muncul gesekan politik di internal koalisi partai yang mengusung Jokowi untuk menjadi Presiden di tahun 2019 mendatang.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan bahwa Partai Golkar akan kembali mendukung pencalonan Jusuf Kalla sebagai wapres jika diputuskan oleh MK bahwa Kalla dapat maju kembali untuk menjadi cawapres, Akbar tidak memberikan komentar terkait hal tersebut.
Menurut Akbar, hal tersebut nantinya juga akan ditentukan oleh Joko Widodo selaku calon presiden yang diusung oleh Partai Golkar beserta koalisinya seperti Partai PDI-P, Nasdem, PPP dan Hanura.
“Bisa saja akan ada pendapat yang berbeda,” tutur Akbar.
Ia menambahkan, meskipun Mahkamah Konstitusi akhirnya mengatakan hal itu, bisa jadi orang lain mempunyai pendapat yang berbeda. Dan ia menganggap bahwa bisa jadi pendapat berbeda tersebut akan berdampak pada individu yang ada.
Kemudian, ia menjelaskan jika individu tersebut pendapatnya sudah begitu, mereka akan lebih cenderung untuk memilih yang tidak sesuai dengan hal tersebut.
“Kita serahkan saja masalah ini pada MK,” jelas Akbar.
Akbar menjelaskan juga jika memang nantinya penafsiran tersebut disetujui sebagai sebuah penafsiran, hal tersebut pun bisa saja terjadi. Yang pasti, jelas Akbar, MK memiliki keputusan yang final dan mengikat.
Sebelumnya, Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FPSPS), Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi (Perak) dan Muhammad Hafidz telah mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan persyaratan pencalonan presiden serta wakil presiden yang ada di dalam uu Pemilu.
Permohonan terkait dengan uji materi tersebut kemudian disampaikan ke MK pada Jumat, 27 April 2018 oleh Dorel Amir yang ditunjuk sebagai kuasa hukum yang mewakili kelompok tersebut.
Hal tersebut dilakukan terkait dengan pasal dalam undang-undang terkait dengan pencalonan kembali calon presiden dan calon wakil presiden yang sebelumnya sudah pernah berpasangan sebagai presiden dan wakil presiden.
Dilain pihak, Arsul Sani selaku Sekjen Partai Persatuan Pembangunan menyebutkan bahwa kemungkinan JK sebutan Jusuf Kalla kembali menjadi cawapres mendampingi Jokowi pada Pilihan Presiden 2019 hanya bisa dilakukan jika ada amandemen UUD.
Hal tersebut dikarenakan, menurut Arsul, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memberikan suatu tafsir terkait dengan pasal yang ada di UUD 1945.
“Kewenangan MK kan memeriksa, mengadili lalu memutuskan kesesuaian norma undang-undang dengan yang ada di UUD 1945,” jelasnya.
Terkait dengan pencalonan Jusuf Kalla menjadi calon wakil presiden lagi pun, Arsul menjelaskan bahwa partainya tidak keberatan soal itu. Namun, menurutnya yang menjadi persolan adalah Jusuf Kalla sendiri juga mengatakan sudah ingin istirahat.
“Masalahnya apakah kita akan mengamandemen UUD 45 hanya karena hal ini, padahal Pak JK-nya saja sudah mengungkapkan bahwa ia ingin istirahat,” kata Arsul.
Semua ini muncul karena adanya perdebatan terkait dengan Pasal 7 UUD 45 yang menyebutkan mengenai pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden kembali setelah satu kali masa jabatan. Pasal tersebut saat ini menjadi perdebatan di kalangan partai politik.
Ada yang mengatakan bahwa presiden dan wapres-nya tak bisa dipilih lagi setelah dua periode itu sifatnya harus berturut-turut. Sedangkan disisi lain ada yang mengatakan sifatnya tidak harus berturut-turut. Hal tersebutlah yang kemudian memunculkan adanya uji materi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
Terkait hal tersebut, seperti yang disampaikan oleh Arsul, Jusuf Kalla sendiri memang sudah enggan untuk kembali menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Jokowi. Seperti yang banyak diketahui saat ini, JK memang digadang-gadang untuk kembali menjadi pasangan Jokowi pada Pilpres 2019 nanti.
Namun, pihak Kalla sendiri memiliki beberapa alasan mengapa dirinya enggan untuk maju kembali menjadi calon wakil presiden. Salah satunya adalah faktor usia yang menurutnya sudah tidak muda lagi.
“Usia saya di 2019 (akan menjadi) 77 tahun. Oleh karena itu mungkin saya butuh beristirahat,” ujar Kalla dalam sebuah wawancara khusus beberapa waktu lalu.
Dan Kalla pun sudah menyiapkan rencana jika ia tidak lagi menjadi pejawab publik nantinya. Dalam hal ini ia menyebutkan bahwa dirinya ingin melanjutkan kegiatannya dalam bidang sosial maupun pendidikan agama.
“(Kegiatan) di PMI, Dewan Masjid Indonesia, lalu pendidikan. Insyaalloh saya akan fokus melanjutkan hal kegiatan di bidang tersebut karena itu juga penting bagi masyarakat,” tambahnya.
Dan alasan kedua mengapa Kalla enggan untuk mencalonkan diri kembali tentunya adalah adanya hambatan konstitusi yang sedang menjadi perbincangan saat ini.
Seperti diketahui Jusuf Kalla sudah menjabat sebagai Wakil Presiden sebanyak dua kali dan menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7, seorang presiden dan wakil presiden hanya bisa menjabat maksimal dua periode saja.
Jusuf Kalla sendiri pertama kali menjabat sebagai Wakil Presiden saat mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono periode pertama kepemimpinannya dan yang kedua kalinya adalah saat mendampingi Joko Widodo pada periode sekarang ini.
“Kalau jadi calon presiden saya tahu diri lah, tidak mudah. Saya tidak ikut,” kata Kalla saat ditanya mengenai keinginannya untuk mencalonkan diri sebagai presiden.
Dan ia juga menambahkan meskipun banyak rekannya yang terus mendorong agar ia bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden lagi, tapi jika terhalang dua alasan yang sudah dikemukakannya tadi tentu akan menjadi masalah.
Disisi Joko Widodo sendiri, ia menyatakan bahwa Jusuf Kalla adalah calon wakil presiden yang menurutnya paling cocok untuk mendampingi perjuangannya di Pemilihan Presiden 2019 nanti. Namun tentunya jika hal tersebut tidak melanggar undang-undang.
Karena bagaimanapun pada UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu pun pada Pasal 169 huruf n dan juga Pasal 227 huruf i telah disebutkan bahwa capres dan cawapres tidak boleh menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali jabatan untuk jabatan yang sama.
“Ya boleh kenapa tidak, beliau (Jusuf Kalla) bagi saya adalah yang terbaik,” ujar Jokowi saat wawancaranya dalam salah satu acara di televisi swasta beberapa waktu lalu.
Dan terkait dengan uji materi yang masih dalam proses tersebut, tak menutup kemungkinan jika Kalla akan mencalonkan diri kembali menjadi cawapres jika MK mengabulkan permohonan pendukung Jokowi-Kalla tersebut.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here