Pasca Ribut Kasus Ahok, Tidak Ada Cawapres Ideal Selain JK

0
256
Bakal Capres-Cawapres PDI-Perjuangan Joko Widodo (kiri) dan Jusuf Kalla (kanan) mendeklarasikan sebagai pasangan calon Presiden dan Cawapres di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta, Senin (19/5). Pasangan Jokowi - Jusuf Kalla itu diusung empat partai yaitu PDI-Perjuangan, NasDem, PKB, dan Hanura. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/Asf/Spt/14.

Jakarta, namalonews.com- Prof Salim Said, Guru Besar Universitas Pertahanan mengungkapkan bahwa peta politik Indonesia mulai berubah sejak keributan terkait penistaan agama yang ditujukan pada mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab dipanggil Ahok.
Semenjak kasus keributan tentang penistaan agama yang menyerang Ahok, Salim menilai tak ada lagi calon wakil presiden atau cawapres yang ideal atau memiliki kualitas setara dengan Jusuf Kalla atau yang sering dipanggil JK ini.
“Pertama, Pak JK adalah seorang mantan Ketua Umum Partai Golkar, yang merepresentasikan sebuah partai dengan skala nasional,” tutur Salim pada acara Perspektif Nasional bertajuk ‘Berburu Cawapres dan Sidang MK’ yang diselenggarakan di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (5/5).
Dan syarat yang kedua, menurut Salim, bahwa tak banyak yang tahu apabila Jusuf Kalla merupakan seorang penasehat NU (Nahdlatul Ulama) di Sulawesi Selatan.
Kemudian menurut Salim syarat yang ketiga adalah sosok Jusuf Kalla termasuk dalam representasi seseorang yang datang dari luar Jawa dan memiliki pengikut.
“Ketiga, dia (Jusuf Kalla) merupakan perwakilan dari orang luar Jawa. Hal ini seperti sebuah tradisi yang dianut oleh bangsa ini, layaknya bung Hatta yang jadi Wakil Presiden,” kata Salim.
Ia kemudian menambahkan bahwa Bung Hatta yang merupakan orang luar Jawa kala itu setia untuk mendampingi bung Karno. Dan akhirnya menjadi sebuah model untuk presiden dan wakil presiden selanjutnya. Jadi, jika presidennya orang Jawa, maka wakilnya adalah orang non-Jawa.
Bukan hanya itu, menurut Salim, kehadiran Jusuf Kalla menjadi seorang wakil presiden yang mendampingi Jokowi bisa membantu untuk menaikan elektabilitas Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2019 mendatang.
Karena memenuhi berbagao persyaratan serta kualitas itulah, menurut Salim, seharusnya PDIP memang menilai kembali untuk memperhitungkan nama Jusuf Kalla untuk mendampingi Joko Widodo yang sudah dideklarasikan untuk maju kembali sebagai calon presiden yang akan diusung oleh partai dengan lambang banteng tersebut.
“Tak ada seseorang seperti ini (Jusuf Kalla) yang bisa memenuhi syarat. Kepentingan PDI Perjuangan itu pokoknya memenangkan Jokowi agar terpilih kembali. Dan untuk itu, mereka harus mencari orang yang bisa menambah suara Jokowi,” tambahnya.
Disisi lain, banyak politisi lain yang juga meyakini bahwa nama calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi nanti akan sangat berpengaruh pada elektabilitas Jokowi dalam Pilpres 2019 nanti. Ketua Koordinator Bidang Perekonomian DPP Golkar, Aziz Syamsudin yang menerangkan hal tersebut.
Politikus Partai Golkar tesebut mengungkapkan bahwa partainya juga saat ini sedang dalam proses untuk mengkaji siapa sosok yang paling tepat untuk mendampingi mantan Gubernur Jakarta tersebut.
“Sekarang karena kita sudah mengadakan Munas, Rapimnas, maka kewenangan memilih Cawapres aka nada pada Pak Joko Widodo,” terang Aziz saat ditemui di Kantor DPP Golkar di Jakarta pada Rabu (2/5).
Meskipun menyerahkan kewenangan tersebut kepada Pak Jokowi, menurut Aziz, pihaknya tetap akan mendorong supaya kadernya lah yang bisa menjadi pendamping Presiden Joko Widodo dalam Pilpres mendatang.
Ia juga mengakui bahwa Jusuf Kall dan Airlangga Hartarto yang merupakan Ketua Umum Partai Golongan Karya saat ini adalah dua figur yang mempunyai faktor pendukung untuk Jokowi. Untuk Jusuf Kalla, ia menyebutkan bahwa Pak JK mempunyai pengalaman serta faktor kewilayahan.
“Kalau dari teman-teman juga setuju jika seandainya Pak Airlangga menyatakan deklarasinya dari awal, jadi tidak perlu lagi ada sortir seperti ini. Tetapi ini kan kita tetap harus mengkaji alternatif-alternatifnya,” jelas Aziz.
Ia juga menyebut bahwa pihaknya mungkin akan menyelenggarakan survei terkait hal tersebut.
“Ya ini kan masih sedang dikaji. Apa faktor-faktor yang dapat membuat suatu analisa penguatan untuk Partai Golkar,” terang Aziz.
Hal tersebut karena menurut Aziz belum ada efek yang signifikan terhadap elektabilitas Partai Golkar jika partai mereka akhirnya memutuskan untuk mendukung Joko Widodo.
Namun, Aziz juga mengungkapkan bahwa keputusan terkait dengan siapa yang akan mereka usung menjadi calon presiden Jokowi dari Partai Golkar masih menunggu hasil dari uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Seperti yang selama ini banyak diberitakan, uji materi tersebut adalah terkait dengan ketentuan masa jabatan seorang presiden dan wakil presiden.
Gugatan terkait dengan UU tersebut awalnya diajukan oleh Perkumpulan Rakyat Proletar dan Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa. Mereka menggugat bunyi Pasal 169 huruf n serta Pasal 227 huruf i yang membahas mengenai pencalonan presiden atau wakil presiden maka para calon tersebut harus belum pernah menjabat selama dua kali masa jabatan untuk jabatan yang sama.
Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan tersebut nantinya juga akan menjadi bahan pertimbangan untuk Partai Golongan Karya dalam menentukan sikap. Karena, dampaknya adalah terhadap bisa atau tidaknya Wakil Presiden saat ini, Jusuf Kalla untuk kembali dicalonkan untuk menjadi pendamping Pak Jokowi.
Berdasarkan survey terakhir yang dilakukan oleh Litbang Kompas, elektabilitas Partai Golongan Karya ini masih pada kisaran 7-9 persen saja meskipun partai tersebut sudah menyatakan dukungannya untuk Presiden Joko Widodo.
Dengan angka tersebut, posisi partai dengan lambang pohon beringin tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan Partai Gerindra dan PDI Perjuangan yang menduduki posisi kedua dan pertama.
Terkait dengan nama lain yang disebut-sebut akan bisa dijadikan alternatif untuk digandeng oleh Jokowi pada Pilpres 2019, ada juga nama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Menurut Emrus Sihombing, pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh Pak Jokowi jika ia akan menggandeng seseorang dari matra udara karena setelah reformasi sudah tidak ada lagi yang namanya dikotomi di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Ia menilai saat ini kekuatan territorial tidak lagi hanya dikuasai oleh mereka yang bermatra darat. Bahkan, menurutnya, saat ini peperangan modern malah lebih banyak berpusat pada udara.
“TNI Angkatan Udara juga memiliki kuasa territorial,” tuturnya.
Emrus menambahkan jika sekarang ini juga sudah ada beberapa purnawirawan TNI yang berada di lingkaran istana dan mereka berasal dari TNI angkatan darat. Sehingga kedepannya, para purnawirawan tersebut dapat membantu Jokowi pada tugas lainnya jika Hadi Tjahjanto digandeng menjadi calon wakil presiden.
Selain kedua nama di atas, sejumlah nama seperti Mahfud MD, Agus Harimurti Yudhoyono, Gatot Nurmantyo, Muhaimin Iskandar dan Sri Mulyani juga disebut-sebut menjadi tokoh yang bisa memiliki tingkat elektabilitas bagus untuk mendampingi Joko Widodo.
Pihak Jokowi sendiri maupun PDI Perjuangan yang mengusung namanya pada Pilpres mendatang sampai sekarang masih belum secara terang-terangan menyebutkan siapa yang akan menjadi pasangan pencalonannya sebagai presiden.
Bahkan di sejumlah kesempatan Joko Widodo menyatakan bahwa nama calon wakil presiden yang mendampinginya masih rahasia namun sudah ada nama yang ada di kelapanya.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here