HTI Bubar Peluang Bagi PBB

0
184

Jakarta, namalonews.com- Tri Cahya Indra Permana selaku Pimpinan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Jakarta (PTUN) mensinyalir bahwa tidak ditemukan kekurangan atau cacat yuridis baik dari segi wewenang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun posedur dalam penerbitan surat keputusan (SK) tentang pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Lebih lanjut pihak kementerian yang dipimpin oleh Yasonna Laoly tersebut diangggapnya perlu direvisi terkait Surat Keputusan (SK) pembubaran HTI yang dinilai terdapat kekurangan konsider.

“Tentunya akan lebih baik lagi jika SK itu diperbaiki. Khususnya memuat pertimbangan sosiologis, yuridis, dan filosofis,” kata Roni.

Dasar dari pertimbangan itulah yang menjadi putusan bagi Hakim Pimpinan, Tri Cahya Indra Permana bagi gugatan HTI terhadap Surat Keputusan Kemenhunkam mengenai Pencabutan SK Pengesahan Pendirian Badan Hukum HTI.

Lebih lanjut lagi, Majelis Hakim menolak gugatan yang ditujukan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) agar Kemenhunkam mencabut kembali surat keputusan pembubaran organisasi yang memperjuangkan para khafilah tersebut.

“Dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya,” ujar Tri Cahya pada media beberapa waktu lalu.

Sebagaimana yang kini, bahwa badan hukum HTI dicabut pada tanggal 10 Juli 2017. Selanjutnya terbitlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Organisasi Massa per tanggal 19 Juli 2017. Karena tidak terima dengan keputusan tersebut maka HTI melayangkan gugatannya ke PTUN dan sidang perdananya telah digelar pada tanggal 23 November 2017 silam.

Dalam pandangan Hakim, gerakan yang dilakukan oleh HTI dalam memperjuangkan khilafah islamiyah disinyalir hakim berseberangan dengan dasar dan falsafah Negara Indonesia, Pancasila. Dan lebih lagi, gagasan HTI tersebut sudah tertuang dalam aksi nyata dan bukan draf atau konsep pemikiran semata.

Sementara itu terkait informasi yang sama, Yusanto, jubir dari eks perhimpunan HTI menanggapi ajakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB), Yuhsril Ihza Mahendra dalam ajakannya bergabung di PBB.

“Ya kami mendukung Partai Bulan Bintang,” jawabnya saat ditanya media dalam acara sidang pembacaan putusan gugatan HTI di kantor PTUN, Jakarta Senin, 7/5/2018 kemarin.

Sebagaimana informasi sebelumnya, Ketum DPP PBB  dalam Mukernas II di Jakarta beberapa waktu lalu mengatakan, sudah berjalan tiga periode kepimimpinan Partai Bulan Bintang bagaikan partai terdzalimi. Yakni dianggap partai yang tidak ada atau disepelekan.

Dan Yuhsril Ihza Mahendrai menegaskan bahwa tahun ini partainya bisa ikut dan diakui dalam kontestasi politik sebagai peserta pemilu. Hal itu tidak menjadi masalah meskipun melalui beberapa perlawanan jalur konstitusional.Beliau juga mengajak kader-kadernya untuk membesarkan PBB. Sehingga PBB bisa meloloskan kadernya masuk DPR RI minimum empat persen.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here