Kubu Jokowi Panik, Gerakan 2019GantiPresiden Harus Izin Polisi

0
2173

Jakarta, namalonews.com- Sejak  berlangsungnya deklarasi akbar nasional taga #2019GantiPresiden di Jakarta pada Ahad, 6/5/2018, gerakan tersebut kian meluas. Sebuah deklarasi yang dihadiri Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera; mantan aktris nasional, Neno Warisman; Ustaz Abu Jibril Fuad; dan ribuan relawan #2019GantiPresiden kian mendapat tempat di hati rakyat.

Menurut Mardani, gerakan #2019GantiPresiden adalah gerakan damai dan santun, bukan gerakan anarki, konstitusional serta dilindungi oleh UU.

“Karenanya, jangan sampai terjadi  penyusupan, harus sabar dan tidak terprovokasi, gerakan ini gerakan bersih dan terus menjaga niat untuk kebaikan negeri, hormati semua orang,” ungkap Mardani.

Sejumlah pihak memberi tanggapan atas deklarasi tersebut.

Anggota Badan Pengawas Pemilu, Rahmat Bagja, menyatakan bahwa Bawaslu sejauh ini tidak menemukan unsur pelanggaran terkait massa #2019GantiPresiden yang menyelenggarakan aksinya.

“Nggak masalah kalau deklarasi. Nah, ini kami minta apa pun deklarasinya, mau ganti, tetap dua periode, silakan saja,” kata Rahmat.

Namun, dia mengingatkan, massa yang menyelenggarakan deklarasi #2019GantiPresiden agar tidak menggunakan atribut partai politik. Jika hal itu dilakukan, massa #2019GantiPresiden dianggap melanggar peraturan pemilu.

Di sejumlah tempat  telah  mulai ditemukan atribut #2019GantiPresiden. Itu berarti bahwa gerakan tersebut telah mulai berkembang. Jika hal itu dibiarkan, bukan tidak mungkin kian hari kian meluas di seluruh wilayah Indonesia. Terlebih jika tingkat kepuasan rakyat terhadap Presiden Jokowi kian berkurang, gerakan tersebut dengan mudah dan cepat merebak ke seluruh penjuru Indonesia.

Melihat arah dan geliat gerakan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, selaku pembantu Presiden Jokowi meresponnnya.

Menurut Tjahjo, setiap kegiatan harus meminta izin kepada pihak kepolisian.

“Ya harus buat izin dulu dong. Kan setiap kegiatan harus buat izin pada kepolisian. Satu, dua orang boleh beda pendapat, tetapi jangan memaksakan pendapatnya pada orang lain” ucap Tjahjo Kumolo di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (7/5/2018)

Menurut Tjahjo, pihaknya menghargai kegiatan tersebut sebagai bentuk penyampaian pendapat. Akan tetapi, menurut politisi PDIP tersebut, harus diperhatikan juga nilai toleransi bagi yang berbeda pendapat.

“Ini negara  demokrasi, bebas menyampaikan pendapat. Tetapi, jangan memaksakan pendapat kepada orang lain . Jangan main paksa. Jangan main hal-hal yang di luar etika,” ucapnya.

Hingga saat ini menurutnya pihak Kemendagri belum mengeluarkan larangan atas tindakan tersebut.

“Nggak ada. Nggak ada larangan,” tutupnya.

Menurut Mardani, inisiator  #2019GantiPresiden, gerakan tersebut memiliki cabang di 34 provinsi dan 317 kabupaten/kota. Gerakan tersebut, tambah Mardani, akan  mendeklarasikan diri serta menentukan dukungannya kepada pemimpin yang bisa mengimplementasikan Pancasila.

“Siapa pun presidennya, kami akan menentukan sikap setelah 4-10 Agustus 2018,” kata Mardani.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here