Soal Tim Deklarasi Politik di CFD, Sandi Akan Beri Sanksi

0
161

Jakarta, namalonews.com- Tim Deklarasi #2019GantiPresiden akan diberi sanksi jika terbukti telah menyalahi aturan bahwa tidak boleh ada hal bermuatan politik di kawasan car free day pada Minggu (6/5). Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta saat ini Sandiaga Salahudin Uno.

“Sanksi adminstratif, dimintai pertanggungjawaban, klarifikasi dan lain sebagainya,” terang Sandiaga Uno saat ditemui di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Senin (7/5).

Akan tetapi, terkait dengan hal tersebut, Sandiaga menyatakan bahwa pihaknya masih akan menunggu laporan terkait dari Dinas Perhubungan.

Sandiaga mengatakan bahwa jika di kawasan CFD minggu lalu masih ada deklarasi politik, pihaknya akan menunggu laporan tersebut dari Dishub. Dan ia menyebutkan bahwa sampai Minggu malam masih belum ada laporan terkait adanya dugaan deklarasi politik tersebut.

Menurut Sandi, jika memang terjadi pelanggaran terkait dengan peraturan yang ada tersebut, maka Pemprov sendiri akan menyerahkan hal tersebut untuk diurus oleh aparat hukum.

“Untuk sanksi dari hukumnya kan sudah ada aparat hukum yang akan menjalankan penegakan hukum,” tandas Sandiaga.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2016 tentang HBKB atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor memang sudah ada larangan terkait dengan adanya kegiatan politik pada HBKB atau yang selanjutnya dikenal juga sebagai car free day atau CFD tersebut.

Dalam Pasal 7 ayat 1 Pergub tersebut tertulis bahwa sepanjang jalur car free day hanya boleh dimanfaatkan untuk kegiatan dengan tema olahraga, seni, budaya dan lingkungan hidup. Artinya, kegiatan apapun yang mengandung unsur politik meskipun itu berkedok lingungan hidup bisa jadi dilarang jika sesuai dengan peraturan tersebut.

Dan pada Pasal 2 disebutkan bahwa Hari Bebas Kendaraan Bermotor tidak boleh juga untuk dimanfaatkan demi kepentingan partai politik tertentu atau sebagai ajang SARA atau pun orasi yang bersifat ajakan dan menghasut.

Jika begitu, deklarasi politik yang mengkampanyekan salah satu parpol atau calon presiden dan wakil presiden dan lain sebagainya memang tidak diperbolehkan dalam HBKB. Karena itu banyak yang mengecam jika ternyata area HBKB dijadikan sebagai ajang berpolitik beberapa kelompok.

Terkait dengan hal tersebut, Sandiaga juga sudah menegaskan bahwa Pemprov akan menegakkan peraturan pada Pergub No. 12 Tahun 2016 tersebut. Sebelumnya, ia menyatakan bahwa CFD pada 6 Mei lalu merupakan ujian bagi pihanya. Dan pihaknya memastikan bahwa pergub tersebut akan ditegakan.

Mengomentari hal tersebut, Gembong Warsono yang merupakan Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk DPRD DKI Jakarta mengatakan bahwa ada deklarasi 2019 ganti presiden yang ia temui di kawasan Jalan Merdeka Selatan pada hari Minggu lalu.

Gembong menduga bahwa deklarasi tersebut berdekatan dengan lokasinya dan menurutnya masih masuk kawasan car free day.

“(Pemprov) Tidak konsisten dalam penegakan aturan. Untuk menjaga kondusivitas, CFD harus dipakai untuk kegiatan olahraga dan sosial,” terang Gembong.

Meskipun sebelumnya baik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sudah melarang adanya acara atau kegiatan berbau politik di kawasan CFD tetapi Gembong menilai bahwa hal tersebut masih hanya sebatas imbauan saja.

“Kalau begitu yang ada hanya sebatas imbauan saja. Artinya apa yang sudah disampaikan Pak Sandi hanya sebatas imbauan saja. Faktanya begitu,” jelas Gembong.

Ia selanjutnya mengatakan bahwa seharusnya semua kegiatan di kawasan CFD harus memiliki izin dari Pemerintah Provisinsi DKI Jakarta terlebih dahulu. Namun, hal itu menurutnya tidak dilaksanakan selama ini.

“Artinya, semua kegiatan politik kan tidak diizinkan. Kalau kegiatan di CFD kan harus ada izin dari Pemprov DKI, lalu dikaitkan sama aturan yang ada,” terangnya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta lainnya yaitu Yuke Yurike menegaskan bahwa kegiatan politik di kawasan CFD atau KBKB ini memang menyalahi aturan yang ada. Ia pun kemudian meminta agar Anies dan Sandiaga untuk menindak tegas mereka yang melakukan acara atau kegiatan apapun yang berbau politik di kawasan tersebut.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga diminta supaya bisa lebih tegas dalam hal mensosialisasikan masyarakat yang akan menggunakan CFD agar tidak melakukan hal-hal yang berbau politik.

Ia menyebutkan agar Pemprov lebih tegas menjelaskan bahwa CFD hanya untuk olahraga dan kegiatan lain yang diperbolehkan oleh peraturan yang ada yang sudah dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta.

“Kalau bisa di car free day ada dinas atau aparat terkait yang lebih mensosialisakan (Pergub CFD) lagi,” tambah Yuke.

Selanjutnya, Yuke juga mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan supaya pesta demokrasi yang akan berlangsung di tahun 2019 nanti bisa berjalan dengan lebih tertib dan juga lancar.

“Menjelang 2019 awal diperkirakan akan semakin panas. Kami juga tidak mau (ada keributan). Biarkan masyarakat tenang. Kalau untuk panggung budaya silakan,” jelasnya.

Pada CFD sebelumnya, memang diketahui bahwa raturan relawan yang membawa gerakan 2019 ganti presiden telah melakukan deklarasi di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengajak masyarakat tidak memenangkan Jokowi pada Pilpres periode 2019-2024 nanti.

Pada saat itu, kegiatan deklarasi tersebut diselenggarakan pada jam 9 pagi dan dihadiri para relawan yang memakai kaus dengan tagar 2019GantiPresiden. Kegiatan tersebut ternyata juga dihadiri oleh Mardani Ali yang merupakan Ketua DPP Partai Keadialan Sejahtera dan Neno Warisman sebagai figur publik.

Hal tersebut tentunya memunculkan berbagai komentar dari kalangan politik di Indonesia termasuk Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang banyak berkomentar soal adanya deklarasi tersebut. Bahkan sehari sebelum CFD minggu lalu, sang Wagub dan berbagai pihak terkait pun sudah mewanti-wanti masyarakat untuk tidak membawa isu politik ke CFD.

Bahkan, pada CFD yang diselenggarakan Minggu (6/5) lalu, Satpol PP juga berinisiasi untuk menyediakan kaus polos jikalau petugas menemukan warga yang ternyata mengenakan kaus dengan tagar yang berhubungan dengan politik di sepanjang kawasan CFD tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, Wakil Gubernur Sandiaga Uno juga mengatakan bahwa kegiatan bagi-bagi kaus yang dilakukan oleh Satpol PP tersebut akan tetap dilaksanakan hingga arena CFD bisa bebas dari gerakan politik apapun.

“Kami usahakan terus (membagikan kaus) sampai masyarakat bisa betul-betul steril, tidak lagi menggunakan CFD sebagai tempat kegiatan berbau politik,” jelas Sandiaga saat ditemui di Balai Kota pada Senin (7/5).

Sandiaga menambahkan bahwa Pemprov DKI memiliki anggaran yang lebih dari cukup untuk menjalankan program tersebut. Politisi dari Partai Gerindra itu pun menyebutkan bahwa pihaknya tetap ingin CFD ada di Jakarta, akan tetapi harus bebas dari kegiatan berbau politik.

“Tak ada pilihan meniadakan CFD. Kami tegas saja, CFD itu telah menjadi rutinitas warga. Warga juga sudah sangat merindukan sebuah ruang terbuka dan itulah CFD,” jelasnya.

Sebelumnya, memang masih ada beberapa masyarakat yang melintasi kawasan CFD dengan mengenakan kaus bertagar #2019GantiPresiden yang kemudian diminta untuk menutup kaus tersebut dengan kaus polos yang disiapkan Satpol PP.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here