Spanduk Larangan Politik CFD Dipasang di Solo

0
240

Jakarta, namalonews.com- Sehubungan dengan mulai merebaknya politik praktis di tahun politik ini, Dinas Perhubungan Kota Surakarta memasang sejumlah spanduk yang berisikan peringatan untuk masyarakat agar tidak menggunakan CFD atau car free day sebagai sebuah arena politik.

Spanduk-spanduk tersebut dipasang di sepanjang Jalan Slamet Riyadi, Surakarta, Jawa Tengah pada Mingu (6/5).

Pemasangan spanduk untuk mengingatkan soal larangan penggunaan CFD sebagai arena politik tersebut sengaja dibuat di sepanjang Jalan Slamet Riyadi karena jalan tersebut merupakan jantung Kota Surakarta dimana setiap Minggu pagi, kawasan tersebut dijadikan sebagai jalan utama untuk car free day.

Di Kota Surakarta atau yang juga sering disebut Kota Solo ini, car free day sendiri selalu dilaksanakan mulai dari pukul 5 pagi sampai dengan 9 pagi.

Ari Wibowo selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perbuhungan Kota Surakarta menyebutkan bahwa ada 15 titik yang dijadikan sebagai titik untuk memasang spanduk dengan tulisan “CFD bukan arena politik” tersebut.

Ke-15 titik yang dipasangi spanduk tersebut antara lain adalah Stasiun Purwosari, RS Kasih Ibu, APILL Purwosari, APILL Gendengan, APILL Stadion Sriwedari, Loji Gandrung, Solo Grand Mall, Plaza Sriwedari, Kawasan Ngapeman, Pengadilan Negeri Kelas 1 Surakarta, Batari Solo, Kawasan Nonongan, Kawasan Ngarsopuro dan beberapa lainnya.

“Mengapa kita pasang di sana (Sepanjang Jl Slamet Riyadi) karena sepanjang jalan tersebut setiap Minggu pagi digunakan untuk kegiatan CFD,” jelas Ari saat ditemu pada Minggu (6/5).

Ia juga menjelaskan bahwa kawasan CFD di sepanjang jalan Slamet Riyadi tersebut merupakan arena masyarakat untuk kegiatan budaya, ekonomi, olahraga dan juga sosial bagi seluruh warga dan masyarakat. Jadi, CFD ini bukanlah sebuah venue atau tempat untuk berkegiatan politik seperti kampanye.

Senada dengan Kabid Lalu Lintas Dinhub, sang Kepala Dinas Perhubungan Surakarta, Hari Prihatno juga menyampaikan bahwa CFD bukanlah sebuah arena kegiatan politik. Hal ini, Hari katakana sebagai sesuatu peraturan yang sudah ada sejak kegiatan ini diresmikan pada tahun 2010.

Artinya, hal tersebut sudah ada bahkan sejak Joko Widodo dan FX Hadi Rudyatmo masih menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta.

CFD atau Car Free Day ini memang dimaksudkan untuk sebuah arena olahraga, ekonomi, sosial dan juga budaya untuk masyarakat luas.

“Sebagai bentuk pengawasan, kita meminta kelompok masyarakat yang bermaksud untuk mengadakan sebuah acara atau kegiatan di kawasan CFD untuk meminta izin terlebih dahulu,” ujar Hari.

Ia juga menambahkan bahwa mekanisme terkait dengan hal tersebut pun sudah ada. Akan tetapi, meskipun begitu masih saja ada kelompok masyarakat yang dengan sengaja mengadakan acara di CFD tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Dinas Perhubungan.

Oleh sebab itu, Dinas Perhubungan pun menjadi kesulitan untuk melacak jika ada orang atau kelompok tertentu yang melanggar peraturan yang sudah dijalankan di CFD.

Sementara itu, salah satu warga Solo bernama Krisna (27) mengaku bahwa ia sangat mengapresi langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Kota Surakarta tentang pemasangan spanduk untuk menjadikan CFD sebagai arena acara politik tertentu.

Dengan dipasangnya spanduk berukuran besar tersebut, Hari berharap bahwa tidak aka nada lagi okmum atau pun kelompok masyarakat tertentu yang tetap memanfaatkan CFD untuk menyelenggarakan kegiatan dengan nuansa politik.

“Para oknum serta kelompok masyarakat tertentu yang menjalankan kampanye semacam ini di forum umum layaknya CFD akan meresehkan masyarakat,” ujuar Heri.

Ia juga sempat menyebut soal permasalahan di CFD Jakarta yang akhirnya menimbulkan unsur paksaan dan juga bully. Hal ini, menurut Heri, jangan sampai terjadi di Kota Solo. Ia berharap Kota Solo tidak memiliki kesan semacam itu.

Sementara di Jakarta, berbagai teguran serta peringatan juga dilakukan oleh banyak pihak terkait dengan isu beberapa kelompok masyarakat yang diduga melancarkan politik praktis pada kegiatan CFD beberapa waktu lalu.

Untuk melakukan pencegahan terkait dengan masalah yang sama agar tidak terulang lagi pada CFD Minggu (6/5) lalu, Satpol PP pun kemudian membawa 1.200 kaus polos ke kawasan CFD.

Kepala Satuan Polisi PP DKI Jakarta pun Yani Wahyu Purwoko ikut ambil suara terkait dengan tujuan Satpol PP membawa ribuan kaus tersebut ke CFD. Yaitu untuk mencegah masyarakat kembali menggunakan kaus dengan tagar politik yang mendukung salah satu kubu politik di pesta politik nanti.

“Ada 1.200 kaus yang tersedia di 12 titik penjagaan. Ada sekitar 100 kaus di setiap titik,” Yani menerangkan pada para wartaman saat ditemui di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat pada Minggu pagi.

Yani sendiri mengaku bahwa membagi-bagikan kaus tersebut layaknya cara terakhir yang diambil oleh pihaknya agar dapat menjaga amanah dari Peraturan Gubernur bahwa tak boleh ada apa pun yang berbau politik praktis di kawasan car free day Jakarta.

“Memang ada anggota (Satpol PP) yang menyiapkan kaus. Ini merupakan cara terakhir jika memang terpaksa masyarakat yang masuk ke kawasan HBKB ternyata mengenakan kaos dengan tagar A, B, C atau D,” terangnya.

Ia menambahkan jika memang ada masyarakat yang seperti demikian, jika bertemu dengan petugas dan ternyata petugas memiliki kaus, maka masyarakat tersebut boleh lah mengambil kaus yang sudah disediakan oleh petugas Satpol PP sebelumnya.

Selajutnya, terkait dengan adanya kegiatan deklarasi gerakan nasional  menggunakan tagar #2019GantiPresiden, Yani mengingatkan bahwa masyarakat yang diketahui mengenakan kaus dengan tagar tersebut,  sesuai dengan aturan tidak akan diperbolehkan melintasi kawasan tersebut.

“Sekarang ada deklarasi, jadi yang bertagar A, B, C atau D, tidak boleh memasuki kawasan HBKB,” jelas Yani.

Terkait dengan hal tersebut, ternyata memang ada masyarakat yang masih menggunakan atribut berbau politik tersebut ke dalam kawasan CFD. Salah satu warga dengan inisial D (49) ditemukan menggunakan kaus dengan tagar #2019GantiPresiden pun akhirnya diminta untuk mengenakan pakaian yang disediakan oleh Satpol PP.

Warga tersebut mengaku bahwa dirinya datang pada pukul 8 pagi dan masuk ke kawasan CFD dari area Patung Kuda. Saat melintasi Sarinah, ia mengaku dihentikan oleh petugas Satpol PP dan petugas pun memberikan kaus polos dengan tujuan agar sang warga melapisi kaus dengan tagar yang sedang menjadi polemic tersebut.

“Saya datang pukul 8 dari arah Patung Kuda dan mau ke stasiun. Nah sampai di Sarinah, saya disetop oleh Satpol PP,” ujar warga berinisial D tersebut saat ditemui oleh wartawan di sekitar Bundaran HI, Jakarta Pusat.

Warga tersebut juga mengaku bahwa awalnya dirinya keberatan untuk mengenakan kaus tersebut. Akan tetapi pada akhirnya ia menurut permintaan Satpol PP. Ia akhirnya mengenakan kaus polos pemberian Satpol PP untuk menutupi kaus bertagarnya.

Sebelumnya, kasus pemakaian kaus bertagar dari kubu yang mendukung Jokowi kembali menjadi presiden dan kubu yang tidak setuju Jokowi kembali menjadi presiden memang menjadi polemik di  kawasan car free day Jakarta.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here