Menolak Bubar, HTI Janji Bakal Kalahkan Pemerintah

0
158

Jakarta, namalonews.com- Harapan kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) supaya mereka tetap diizinkan beroperasi harus dipendam untuk sementara. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada hari Senin (7/5/2018) menolak usulan perwakilan HTI untuk membatalkan SK pembubaran. Penolakan tersebut dilakukan atas pertimbangan kalau aktivitas HTI bertentangan dengan asas demokrasi Pancasila.

“Menimbang bahwa karena penggugat sudah terbukti ingin mendirikan negara khilafah Islamiyah di NKRI tanpa ikut pemilu dan hal tersebut sudah dalam bentuk aksi, dan bukan hanya konsep atau pemikiran,” kata ketua majelis hakim Tri Cahya Indra Permana seperti yang dilansir oleh detik.com.

“Menurut majelis hakim, tindakan penggugat sudah bertentangan dengan Pancasila. Khususnya sila ketiga Persatuan Indonesia, yaitu rasa nasionalisme,” tambah Tri, yang menganggap kalau upaya HTI untuk mengganti sistem kenegaraan tanpa melalui proses pemilu maupun jalur demokrasi adalah tindakan yang bertentangan dengan Pancasila.

“Dengan (melihat) uraian di atas, majelis hakim berkesimpulan HTI telah melakukan kegiatan mengembangkan penyebaran sistem pemerintah khilafah Islamiyah dan sudah salah sejak pembentukannya bukan sebagai parpol, tapi didaftarkan sebagai perkumpulan,” ungkapnya.

Di luar gedung PTUN, massa pendukung HTI yang sebagian besarnya mengenakan pakaian berwarna putih terlihat berkumpul sambil menyimak jalannya sidang melalui monitor dan speaker. Berdasarkan pantauan wartawan Kompas, para simpatisan HTI juga sempat melakukan shalat berjamaah saat waktu shalat dzuhur tiba.

Pada awalnya salah seorang dari mereka mengumandangkan adzan pertanda dzuhur. Massa kemudian berwudhu memakai air mineral kemasan dan shalat di atas sajadah yang sudah disiapkan. Mereka juga melantunkan doa bersama meminta supaya hakim membatalkan putusan pemerintah untuk membubarkan HTI.

Keluarnya vonis hakim tadi nyatanya masih belum membuat HTI patah arang. Menurut bekas juru bicara HTI Ismail Yusanto, pihaknya bakal melakukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi atas vonis ini. “Karena tidak menerima, kami akan melakukan upaya hukum berikutnya, banding,” tegasnya seusai sidang.

Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum HTI meyakini kalau pihaknya masih berpeluang untuk membatalkan keputusan pembubaran HTI. “Sekarang HTI kalah 1-0 lawan pemerintah. Bisa saja nanti pemerintah kalah di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung,” ujar Yusril di hari yang sama.

Yusril sendiri tidak hadir di gedung PTUN saat sidang digelar. Pasalnya saat itu ia tengah berada di Solo, Jawa Tengah. Menurut Yusril, pemerintah sejauh ini gagal membuktikan kalau HTI memang merupakan kelompok yang bertentangan dengan Pancasila.

Yusril berpendapat kalau dasar hukum utama yang digunakan oleh pemerintah dalam membubarkan HTI adalah Perpu No. 1 Tahun 2017 yang baru mulai berlaku mulai tanggal 10 Juli 2017, sementara HTI sendiri dibubarkan oleh pemerintah pada tanggal 19 Juli.

Atas pertimbangan tersebut, Yusril meminta supaya pemerintah membuktikan kalau dalam tenggat waktu sembilan hari tersebut, HTI memang melakukan hal-hal yang melanggar prinsip Pancasila. Bukannya menggunakan bukti-bukti yang ada saat Perppu masih belum berlaku.

Yusril juga mengkritik majelis hakim yang dianggap tidak bisa bersikap obyektif. Menurut pandangannya, dua saksi yang disediakan oleh pemerintah tidak menerangkan kesalahan apa yang dilakukan oleh HTI. Pemerintah justru mengirimkan sembilan orang ahli dari beragam universitas negeri yang menurutnya masih memiliki kaitan dengan pemerintah. Dua di antara anggota tim ahli kiriman pemerintah tersebut adalah Rektor UIN Yogyakarta dan Prof. Azyumardi Azra, mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

“Keterangan ahli mereka sukar dipertanggungjawabkan secara akademis karena mereka semua adalah bagian dari pemerintah,” ujar Ketua Umum Partai Bulan Bintang tersebut (PBB). “Hakim nampak menyampingkan keterangan ahli independen yang diajukan HTI. Kalau demikian, maka ke arah mana putusan hakim, isinya sudah dapat ditebak sedari awal.”

Namun Yusril sendiri mengaku kalau dirinya tidak kaget jika hakim lebih memilih untuk menolak gugatan HTI. Pasalnya kasus yang ditangani oleh hakim ini merupakan kasus yang menentukan pamor pemerintah di mata rakyatnya. Ia juga menyayangkan karena hakim lebih memilih untuk mendengarkan pendapat dari tim ahli yang dikirimkan oleh pemerintah, alih-alih tim ahli yang dikirimkan oleh HTI.

Yusril lantas berharap supaya Pengadilan Tingggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung bisa bersikap lebih obyektif dan adil dalam menerima pembelaan dari pihak HTI. Ia juga melontarkan peringatan kepada pihak-pihak yang tidak menyukai HTI untuk tidak bergembira terlebih dahulu.

“Perjuangan menegakkan keadilan adalah perjuangan panjang dan berliku. Kita harus menjalaninya dengan kesabaran dan ketegaran,” ujar Yusril seperti yang dikutip oleh Republika.

HTI secara resmi dibubarkan oleh pemerintah pada bulan Juli 2017 silam melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017. Pembubaran tersebut dilakukan dengan cara mencabut status badan hukum HTI setelah sebelumnya melakukan revisi atas UU No.17 Tahun 2013.

“Dengan adanya pencabutan SK Badan Hukum HTI, maka ormas tersebut dinyatakan bubar sesuai dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 80A,” jelas Dirjen AHU Kemenkumham Freddy Harris pada waktu itu. Ia menambahkan kalau status HTI sebagai organisasi berbadan hukum dicabut karena HTI “berseberangan dengan ideologi dan hukum negara di Indonesia”.

Menko Polhukam Wiranto pada bulan Mei 2017 memaparkan kalau pembubaran HTI sudah melalui proses pengkajian yang panjang. Ada tiga alasan utama mengapa pemerintah akhirnya memutuskan untuk membubarkan HTI setelah sekian lama. Pertama, HTI sebagai ormas berbadan hukum dianggap tidak memiliki peran positif dalam pembangunan nasional.

Alasan yang kedua, aktivitas HTI dianggap terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila sebagaimana yang sudah diatur dalam UU No.17 Tahun 2013 tentang ormas. Ketiga, aktivitas HTI dinilai telah menciptakan gesekan di antara masyarakat sehingga berpotensi mengancam ketertiban dan keutuhan NKRI.

“Mencermati berbagai pertimbangan di atas, serta menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah–langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI,” kata Wiranto pada waktu itu.

Pemerintah sendiri kemudian membubarkan HTI dengan cara menerbitkan Perppu dan mengubah sejumlah aturan dalam UU Ormas. Dengan terbitnya Perppu tersebut, pemerintah tidak perlu lagi menempuh jalur hukum untuk mencabut badan hukum suatu ormas dan bisa langsung dilakukan lewat perantara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atau Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Hizbut Tahrir merupakan gerakan internasional yang bercita-cita mendirikan pemerintahan berbasis hukum Islam (kekhalifahan) yang mencakup seluruh dunia. Di Indonesia, gerakan ini kerap menggelar aksi demonstrasi untuk mengkritik hal-hal yang menurut mereka bertentangan dengan norma agama, misalnya seputar penyelenggaraan Miss World. HTI juga menolak penggunaan sistem demokrasi karena menganggapnya sebagai sistem buatan kafir.

Indonesia sendiri diketahui bukanlah satu-satunya negara yang melarang organisasi Hizbut Tahrir. Negara-negara lain yang juga berpenduduk mayoritas Muslim seperti Pakistan dan Turki diketahui juga menetapkan Hizbut Tahrir sebagai organisasi terlarang. Menurut situs Awami Web, Hizbut Tahrir memiliki simpatisan yang tersebar di lebih dari 50 negara – baik secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here