Menteri Tenaga Kerja Siap Jelaskan Tentang Isu TKA Jika Pansus Terbentuk

0
195

Jakarta, namalonews.com – Kontroversi mengenai masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) di negara Indonesia saat ini memang sedang menjadi perbincangan publik. Polemik juga muncul, sesudah Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani Perpres Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Tenaga Kerja Asing yang menyederhanakan pengurusan administrasi TKA.

Hanif Dhakiri sebagai Menteri Tenaga Kerja telah menilai, bahwa isu tenaga kerja asing atau TKA yang saat ini sedang banyak diperbincangkan ternyata sudah menghangat menjelang Pilkada DKI Jakarta pada tahunsebelumnya. Dan sekarang ini, di tahun politik menjelang Pilkada Serentak tahun 2018 dan Pilpres yang akan diselenggarakan tahun 2019 mendatang, isu Tenaga Kerja Asing atau TKA ini dinilai menghangat kembali di dunia politik.

Menteri Tenaga Kerja Hanif juga mengaku sempat merasa bingung dengan isu yang berkembang akhir akhir ini, sebab seakan akan perpres tersebut bertujuan untuk mengimpor Tenaga Kerja Asing dengan sebanyak mungkin.

Dia juga tidak membantah adanya tenaga kerja asing untuk melakukan buruh kasar di sebagian wilayah atau tempat. Akan tetapi hal tersebut bersifat kasuistis dan juga bersifat ilegal. Artinya, Dan menurut Hanif, isu yang seperti ini terlalu dibesar-besarkan dan juga terkait politik. Sebab adanya isu tentang tenaga kerja asing ini selalu muncul ketika momen-momen politik.

Terlebih, kata Hanif Menteri Tenaga Kerja, memang untuk sekarang ini sudah memasuki tahun politik. Maka dari itu, sangatlah diperlukan situasi atau suasana yang kondusif.

Dan salah satu dari isu Tenaga Kerja Asing atau TKA tersebut yaitu masuknya para pekerja yang berasa dari Tiongkok menuju ke Indonesia. Isu Tenaga Kerja Asing tersebut diolah dengan sedemikian rupa, sehingga seolah-olah isu Tenaga Kerja Asing tersebut menjadi benar adanya.

Adanya isu seperti ini memang sungguh disayangkan sekali, padahal pemerintah sekarang ini sudah bekerja dengan baik untuk mengatasi persoalan mengenai ketenaga kerjaan.

Hanif juga meminta kepada para masyarakat agar mereka tidak perlu kmerasa hawatir dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) itu. Dan juga dijelaskan bahwa perpres tersebut bertujuan untuk menyederhanakan prosedur dengan tidak menghilangkan prinsip penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selektif, diantaranya hanya boleh menduduki jabatan tertentu saja sebagai ahli.

Dan kedepannya dengan adanya penyerdehanakan prosedur, Menaker Hanif Dhakiri juga menambahkan, akan meningkatkan daya saing, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga akan adanya kepastian berusaha, mengurangi biaya ekonomi yang tinggi, serta efisiensi administrasi. Dengan adanya penyederhanaan prosedur bisa meningkatkan investasi.

Sebab meningkatnya investasi pastinya akan berdampak pada jumlah TKA di Indonesia. jSedangkan untuk jumlah TKA di Indonesia masih sangat kecil dari pada dengan jumlah TKA yang ada di negara lain dan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ada di luar negeri. Sesuai dengan data yang dimiliki Kemnaker, untuk jumlah TKA yang ada di Indonesia total hanya ada 126 ribu saja. Padahal untuk jumlah TKI di luar negeri sudah ada sekitar 9 jutaan.

DPR berencana untuk membentuk Pansus Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tujuannya untuk menyelidiki maksud dan tujuandari Peraturan Presiden (Perpres) yang ada kaitannya dengan Tenaga Kerja Asing TKA. DPR juga menilai bahwa Perpres tersebut bisa jadi akan merugikan pekerja lokal.

Menanggapi rencana tersebut, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) yang bernama Hanif Dhakiri telah menyatakan kesiapannya dan kesanggupannya untuk menjelaskan mengenai isu tenaga kerja asing (TKA) yang ada di Indonesia apabila panitia khusus hak angket (pansus angket) yang ada kaitannya dengan persoalan itu sudah jadi terbentuk.

Di Jakarta, malam tanggal 8 Mei 2018Hanif Dhakiri selaku Menteri Tenaga Kerja (Menaker) juga mengatakan akan menjelaskan hal ini dengan siapa saja. Bahkan dirinya mengatakan jika malaikat yang tanya pun akan dijelaskan dengan sedemikian rupa mengenai isu Tenaga Kerja Asing tersebut.

Hanif Dhakiri juga mengaku telah menjelaskan maksud dan juga tujuan dari pemerintah menerbitkan Perpres Tenaga Kerja Asing kepada Komisi IX DPR. Menurutnya, pada rapat kerja yang telah diselenggarakan tersebut, para anggota Komisi IX malah mengapresiasi Perpres Tenaga Kerja Asing itu.

Menurut Hanif Dzakiri, di dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Perpres Tenaga Kerja Asing itu justru diapresiasi untuk dipersoalkan. Komisi IX DPR pun juga disebut hanya dengan memberi beberapa catatan saja.

Hanif Dhakiri juga mengungkapkan termasuk catatan untuk memperkuat pengawasan, catatan untuk regulasi turunannya supaya nantinya bisa lebih baik sampai seterusnya nanti.

Menaker Hanif juga menegaskan jika Perpres TKA ini tidak dilakukan hanya untuk membebaskan TKA bekerja di Indonesia saja. Perpres TKA ini hanya bertujuan untuk memudahkan dari sisi prosedur serta proses birokrasinya. Dengan demikian pengurusan izin TKA ini tidak akan berbelit-belit.

Lebih lanjutnya lagi, Hanif Dhakiri juga mengatakan bahwa Perpres TKA juga bertujuan untuk menyederhanakan perizinan tidak sebatas untuk para tenaga kerja asing. Penyederhanaan tentang perizinan itu juga berlaku pada investasi serta pada bidang pelayanan publik.

Maka dari itu Tenaga Kerja Asing hanya salah satu bagian kecil saja dari kesemua penyederhanaan prosedur yang telah dilakukan di negara indonesia ini.

Sementara itu, berkaitan dengan keberadaan Tenaga Kerja Asing yang ilegal, maka Hanif menilai jalan keluar mengenai adanya persoalan tersebut tidak dengan melalui proses politik. Akan tetapi dengan cara mendorong pemerintah untuk mengawasi dan juga menegakkan hukum yang lebih baik lagi.

Hanif Dhakiri pun juga menilai bahwa pihaknya sudah meningkatkan pengawasan dengan cara melibatkan berbagai pihak. Diantaranya seperti Imigrasi, pemerintah daerah dan juga pihak kepolisian dengan melalui pembentukan komite dan juga satgas dengan tenaga pengawas yang mencapai hingga sebanyak 2 ribu orang.

Dirinya juga mengungkapkan akan membentuk komite pengawas ketenagakerjaan. Yang mana itu terdapat unsur dunia usaha dan juga terdapat unsur serika pekerja dan kita juga bentuk satgas untuk pengawasan TKA yang dari berbagai lintas instansi juga.

Fadli Zon dan juga Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua DPR sebelumnya juga telah resmi mengajukan diri untuk menjadi pengusul pembentukan Pansus Angket Tenaga Kerja Asing (TKA) ini.

Pembentukan pansus tersebut juga telah disebut bertujuan untuk menginvestigasi isu Tenaga Kerja Asing yang ilegal dan juga tidak terdidik di negara Indonesia. Fadli Zon juga menuturkan isu adanya Tenaga Kerja Asing/TKA tersebut telah meresahkan masyarakat. Dengan demikian persoalan seperti ini harus diselesaikan dengan melalui investigasi.

Sampai sekarang ini tak hanya Fadli Zon dan Fahri, akan tetapi empat anggota DPR yang lainnya juga sudah menandatangani daftar dari para pengusul pansus angket TKA. Diantaranya yaitu anggota Fraksi Gerindra Muhammad Syafii, Ketua Fraksi PKS yang bernama Jazuli Juwaini, anggota Fraksi Gerindra Heri Gunawan, dan juga anggota Fraksi Gerindra yaitu Sutan Adil Hendra.

Berdasarkan UU MD3 telah dijelaskan bahwa pansus bisa resmi dibentuk jika sudah memenuhi syarat paling tidak dua fraksi dan paling tidak terdiri atas 25 orang.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here