Waduh! Ceramah di Masjid Makin Bernuansa Politik

0
3572

Jakarta, namalonews.com- Tahun depan, pemilihan presiden (pilpres) bakal dilangsungkan. Kendati penyelenggaraan pilpres masih cukup lama, bibit-bibit persaingan antara para kandidat dan simpatisannya sudah terasa sejak sekarang. Masjid yang seharusnya menjadi tempat untuk beribadah juga tidak luput menjadi medan perang bernuansa politik.

Tabligh akbar bertajuk ‘Indonesia Bangkit dari Masjid’ yang digelar belum lama ini adalah contoh dari kasus tersebut. Dalam ceramah yang digelar pada tanggal 28 April tersebut, penceramah Sugi Nur Raharja menyatakan kalau haram hukumnya untuk memilih Jokowi pada pilpres mendatang. Ia bahkan sempat meminta supaya hadirin yang tidak sependapat dengannya untuk pergi meninggalkan ceramah.

“Jadi, sekarang bagi saya ganti presiden hukumnya wajib,” kata Sugi dalam ceramah yang dilakukannya di sebuah masjid di kota Solo tersebut. “Cuma aku ngasih wacana, haram hukumnya milih Presiden Jokowi, kembangkan. Kalau mau. Kata siapa, Gus, haram? Kata saya.”

Namun penceramah yang juga dikenal dengan nama akrab Cak Nur itu sendiri enggan menjelaskan siapa capres yang sebaiknya dipilih. Menurutnya, hal tersebut adalah hal yang sebaiknya tidak diumbar “Enggak dukung Prabowo, enggak siapa-siapa. Itu urusan pribadiku sama Allah nanti,” paparnya dalam ceramah yang sama.

Ceramah tersebut juga direkam dan kemudian diunggah ke situs YouTube dengan judul “KENAPA HARAM HUKUMNYA MEMILIH JOKOWI ?? KALAU ANDA MAU MILIH JOKOWI YA SILAHKAN SAJA”. Begitu video berdurasi setengah jam tersebut beredar di internet, kritikan pun muncul dari sejumlah netizen yang merasa kalau tindakan membawa-bawa politik ke dalam masjid adalah tindakan yang tidak etis.

“Rumah Tuhan, yang harusnya menjadi tempat persemaian kedamaian, ini menjadi ajang tebar kebencian dan provokasi. Seandainya benar sekalipun yang disampaikan, tak elok rumah Tuhan dipenuhi caci maki,” kecam pemilik akun Twitter @AfifFuadS yang juga teridentifikasi sebagai simpatisan kelompok Nahdlatul Ulama (NU).

“Ini bukan soal karena saya saya beda pandangan politik dengan dia, bukan. Seandainya dia dukung Jokowi pun, namun di tempat suci dan dg cara bicara ngedabrus sampah gitu, saya bakal angkat juga. Ini bahaya,” cuitnya lagi.

“Masjid seharusnya menjadi tempat yang netral dan bisa digunakan oleh siapapun yang mencari kebaikan bersama,” kritik Syafieq Hasyim dari lembaga International Center for Islam and Pluralism (ICIP) seperti yang dikutip oleh The Jakarta Post.

Hasyim juga menjelaskan kalau saat Nabi Muhammad masih hidup, masjid bisa digunakan sebagai tempat untuk berpolitik karena masyarakat Muslim di masa itu masih lebih homogen dibandingkan sekarang.

“Saat Nabi masih hidup, kaum Muslim bisa dengan mudah meminta nasihatnya untuk menyelesaikan permasalahan mereka,” jelas Hasyim, yang memperingatkan kalau masyarakat Muslim sekarang memiliki komposisi yang lebih majemuk. “Apa yang disampaikan oleh Sugi bukanlah khotbah agama.”

Namun tidak semua pihak menaruh pandangan yang sama kalau masjid harus dijauhkan dari hal-hal berbau politik. Gatot Nurmantyo adalah salah satunya. Menurut mantan Panglima TNI tersebut, berdiskusi soal politik sudah pernah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad.

“Rasul itu berbicara tentang pemerintah atau tentang politik di Masjid Nabawi, kok dilarang itu bagaimana,” kata Gatot di Masjid Kampus UGM pada hari Jumat (4/5/2018). “Politik itu tujuannya mulia lho. Iya kan, politik itu mulia. Hanya disalahartikan saja, begitu.”

Menurut tokoh yang gencar disebut-sebut bakal maju dalam pilpres mendatang, berbicara mengenai politik di dalam masjid seharusnya tidak dilarang. Pasalnya ayat Al-Quran semisal An-Naml juga membahas soal pemerintahan. Menurut Gatot, melarang pembahasan politik di dalam masjid hanya akan membuat orang-orang enggan datang ke masjid.

Gatot kemudian menekankan kalau yang sebaiknya dilarang di dalam masjid bukanlah diskusi soal politik, tetapi mengenai pembahasan yang mengarah ke provokasi dan adu domba.

Ia juga meyakini kalau pemerintah tidak akan melarang pembahasan politik di masjid sama sekali. “Tidak mungkin pemerintah melarang itu. Ingat, hancurnya suatu negara ya kalau ulama sudah tidak membimbing umatnya, Al-Quran sudah tidak dibaca lagi, dan masjid tidak ramai lagi,” tegas Gatot seperti yang dilansir oleh detik.com.

Menurut pakar politik Muhammad Qodari dari Indobarometer, ceramah yang dibawakan Cak Nur hanyalah puncak gunung es dari masalah kampanye politik di masjid. Ia memprediksi kalau seiring dengan semakin dekatnya tahun pelaksanaan pilpres, masjid bakal kian sering digunakan sebagai tempat untuk melakukan propaganda.

“Kampanye macam ini sudah (terbukti) berhasil di tingkat regional tahun lalu,” kata Qodari yang merujuk pada pilkada Jakarta lalu. “Ada indikasi kalau strategi serupa bakal digunakan lagi di level nasional.”

Masalah agama sendiri memang menjadi topik yang ramai diperbincangkan menjelang dilaksanakannya pemilihan gubernur Jakarta pada tahun 2017 lalu. Kebetulan Basuki Tjahja Purnama selaku salah satu kandidat gubernur berasal dari golongan non-Muslim. Ia juga berulang kali menjadi sasaran aksi protes karena dituduh melecehkan ayat Al-Quran.

Sejumlah warga Jakarta seperti yang dikabarkan oleh Republika juga mengakui kalau menjelang hari pelaksanaan pilkada, khotbah yang digelar di masjid-masjid kian sering membawa-bawa unsur politik. Salah satu topik yang sering diangkat adalah adanya anjuran supaya tidak memilih pemimpin yang berbeda agama.

Fenomena tersebut turut menarik perhatian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bulan Februari silam, Bawaslu menyatakan kalau pihaknya ingin menerbitkan pedoman materi dakwah supaya dakwah yang dilangsungkan di masjid-masjid memang sesuai dengan fungsinya sebagai khotbah agama.

Tindakan Bawaslu itu sendiri dapat dimengerti mengingat tahun ini pilkada serentak bakal digelar di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Bawaslu lantas ingin memastikan supaya masalah SARA tidak menjadi ajang politisasi. “Orientasinya adalah sosialisasi, bukan teks atau mengatur khatib,” jelas anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin.

Kementerian Agama (Kemenag) memberikan tanggapan hangat atas keinginan Bawaslu tersebut. Namun ia juga mewanti-wanti supaya Bawaslu turut melibatkan lembaga agama terkait untuk mencegah timbulnya kesalahpahaman.

“Lembaga apa pun… selama itu demi kebaikan publik, tidak masalah. Hanya saja, kalau masuk ranah agama, tidak mudah. Jangan sampai Bawaslu justru dianggap berpolitik praktis. Karena itu, jangan abaikan peran komisi dakwah MUI, ditjen Bimas Islam, dan Bimas agama-agama lain,” kata Muhammadiyah Amin selaku Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kemenag pada bulan Februari.

Amin lantas memberikan contoh kalau pada bulan Aprl 2017 silami, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta supaya tokoh-tokoh agama tidak menjadikan rumah ibadah sebagai tempat untuk melakukan kegiatan politik praktis.

Namun tindakan Menag tersebut justru malah dikritik oleh sejumlah kalangan karena Menag dianggap sedang mencoba mencampuri ranah agama. Amin pun mengakui kalau selain memberikan imbauan, pihaknya tidak bisa mengambil langkah yang lebih tegas. “Untuk masuk ke ranah memaksa, itu tak mungkin terjadi,” katanya.

Dengan melihat fenomena tersebut, maka bukan tanpa alasan jika Qodari lantas memperkirakan kalau fenomena masjid sebagai tempat kampanye politik ke depannya tidak akan berkurang, tetapi justru malah kian menghebat. “Ada kemungkinan kalau masjid bakal dijadikan tempat berkampanye dan digunakan untuk mobilisasi politik,” ujar Qodari.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here