Dampak Kerusuhan di Mako Brimob, Wiranto Ingin Revisi UU Terorisme Dipercepat

0
407

Jakarta, namalonews.com- Terorisme masih belum enggan meninggalkan bumi Indonesia. Bahkan tempat berpengamanan tinggi macam penjara tetap tidak luput dari ancaman mereka. Insiden yang terjadi baru-baru ini di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob, Jakarta, menjadi contoh terbaru mengenai kasus tersebut.

Sebanyak lima orang polisi dilaporkan tewas akibat terjebak kerusuhan di dalam penjara. Belum diketahui kronologi pasti dari kejadian ini. Adapun menurut informasi yang berhasil dihimpun oleh Kompas, kerusuhan bermula pada hari Selasa (8/5/2018) karena napi yang ditahan di rutan tidak menyukai peraturan yang mengharuskan setiap makanan kiriman keluarga untuk diperiksa terlebih dahulu.

Napi tersebut kemudian menghasut teman-temannya untuk melakukan perlawanan. Kerusuhan pun pecah di dalam kompleks penjara. Para napi merampas persenjataan di dalam gedung dan menyandera sejumlah polisi. Mereka juga merampas ponsel dan sempat menggunakannya untuk melakukan siaran langsung lewat Instagram.

Di luar gedung Mako Brimob, polisi melakukan sterilisasi di sekitar gedung penjara untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan. Upaya negosiasi dan pembebasan sandera berjalan alot karena keinginan para napi kerap berubah-ubah. Dari yang awalnya sekedar memprotes soal makanan, mereka kemudian meminta supaya bisa bertemu dengan tersangka bom Thamrin.

Krisis di gedung Mako Brimob ini mulai menunjukkan perkembangan positif setelah para napi bersedia membebaskan sandera terakhir mereka pada hari Kamis (10/5/2018) dini hari. Polisi yang bersenjata lengkap kemudian menerobos masuk ke dalam kompleks penjara. Polisi akhirnya berhasil menguasai kembali gedung penjara setelah para napi yang berjumlah 155 orang setuju untuk menyerahkan diri saat matahari terbit.

Akibat insiden ini, Kapolri Tito Karnavian yang saat tengah kejadian sedang berada di Yordania lantas bergegas pulang untuk menengok kondisi terkini penjara. Sementara para napi teroris di Mako Brimob dipindahkan ke Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Nusakambangan, Jawa Tengah. Di dunia maya, tagar #KamiBersamaPolri digunakan secara beramai-ramai oleh warganet untuk menunjukkan solidaritas mereka kepada awak polisi yang gugur dalam penyanderaan.

Ade Kusmanto selaku Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan kalau pemindahan para tahanan ke Nusakambangan dilakukan bukan karena kasus kerusuhan ini, tetapi sudah direncanakan sebelumnya. Pemindahan dilakukan untuk mencegah napi teroris menyebarkan pemahaman radikalnya ke napi-napi yang lain.

“Ternyata selama di dalam Lapas, mereka yang merupakan tokoh atau otak teroris selalu mempengaruhi beberapa napi umum untuk bergabung dengan kelompoknya. Atau mengendalikan, membuat pemufakatan sesama napi teroris tanpa sepengetahuan petugas. Hal ini berbahaya karena bisa menyebarkan paham radikal,” jelasnya.

Sebelum kerusuhan terjadi, pemindahan tidak serta merta dilakukan karena para napi hendak disaring dulu untuk menentukan mana yang ditahan di sel biasa dan mana yang ditahan di sel dengan resiko tinggi (high risk). Nantinya napi yang sudah terjangkit paham radikal tersebut akan dibina supaya tidak lagi menganut paham radikal dan bersedia membaur dengan orang-orang yang tidak segolongan dengan mereka.

“Mereka menganggap orang lain thogut (sesat), sehingga memberikan pembinaan kepada kelompok radikal tidak mudah. Butuh waktu untuk melunakannya. Tidak sehari atau sebulan, bahkan setahun. Hati dan pikiran mereka tertutup untuk kelompok lain,” jelas Ade. “Bagi yang masih garis keras diadakan pendekatan terus bekerjasama dengan BNPT, alim ulama dan tokoh agama, dan tokoh masyarakat dari mantan kelompok mereka.”

Timbulnya kerusuhan ini turut memicu kembali pembahasan mengenai revisi Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, atau yang dikenal juga dengan sebutan RUU Antiterorisme. Rapat mengenai revisi UU tersebut sebenarnya sudah dilakukan oleh DPR pada tanggal 10 April silam.

Namun rapat tersebut gagal menghasilkan revisi yang diharapkan karena masih belum adanya kesepakatan mengenai poin-poin dalam RUU yang bersangkutan. “Yang jadi perdebatan adalah definisi terorisme,” kata Arsul Sani dari Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP). Menurut Arsul, definisi terorisme perlu kembali dirumuskan karena adanya keberatan dari sejumlah elemen masyarakat, khususnya ormas-ormas Islam.

Akibat masalah definisi tersebut, Fadli Zon selaku pemimpin rapat menyatakan kalau pembahasan RUU Antiterorisme kembali diperpanjang. Namun rapat itu sendiri tidak benar-benar berjalan tanpa hasil karena menurut Arsul, pihak-pihak yang terlibat rapat sudah bersepakat soal peran TNI dalam pemberantasan terorisme.

Macetnya revisi RUU Antiterorisme lantas turut menuai kritikan dari Denny Siregar. Lewat akun Twitternya, aktivis media sosial tersebut menyindir Fadli Zon dengan menulis, “Harus berapa polisi lagi mati supaya selesai revisi UU terorisme?” Denny juga mencantumkan foto cuplikan artikel mengenai penundaan revisi RUU Antiterorisme, dan foto peti jenazah polisi korban kerusuhan di sampingnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto turut meminta supaya pembahasan RUU ini segera dipercepat. Menurut Wiranto, revisi UU ini perlu segera dituntaskan supaya bisa dijadikan acuan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan upaya penanggulangan terhadap aksi terorisme yang terjadi di kemudian hari.

“Justru kita mengharapkan segera selesai agar kita punya acuan hukum yang jelas khusus untuk ancaman terorisme kita sudah punya acuan ancaman hukum seperti ini,” kata Wiranto seperti yang dikutip oleh Merdeka. “Perlu adanya suatu perbaikan-perbaikan administrasi dan aturan-aturan, maupun hal-hal yang menyangkut menahan atau rutan bagi terorisme. Apakah adanya fasilitas yang perlu disempurnakan. Apakah overload yang perlu dibagi. Apakah perlakuan-perlakuan yang khusus pada para terorisme.”

Wiranto turut menekankan kalau masalah pemberantasan terorisme bukanlah tugas kepolisian semata. “Ini kewajiban seluruh rakyat Indonesia di Undang-Undang kita. Di Undang-Undang jelas, ada hak yang sama dalam pembelaan negara,” kata mantan Panglima ABRI (sekarang TNI) tersebut.

Revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 sendiri memang berjalan cukup alot. Beberapa sorotan dalam revisi yang UU yang semula berwujud Perppu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut di antaranya adalah mengenai pelibatan TNI dalam pemberantasan teror, dan bagaimana terduga teroris nantinya ditempatkan setelah ditangkap. Undang-undang itu sendiri telah disepakati pemerintah bersama dengan parlemen sejak awal 2016 silam. Tepatnya seusai terjadinya insiden bom Thamrin di Jakarta.

Poin lain yang disorot dalam revisi UU tersebut adalah mengenai penyadapan. Menurut Mohammad Choirul Anam dari Komnas HAM, waktu penyadapan yang bisa berjalan hingga satu tahun dianggap berlebihan dan tidak memiliki logika hukum. “Satu tahun, itu tidak hanya lama, tapi pulsa habis itu. Satu tahun itu menurut saya tidak memiliki logika penegakan hukum,” kritiknya seperti yang dikutip oleh Kompas.

“Orang bisa ditangkap dan ditahan 14 hari pertama, kemudian ditambah tujuh hari berikutnya. Terus masih disadap sampai setahun. Itu keterlaluan dalam konteks pendekatan hukum,” tambah Choirul lagi. “Lamanya waktu penyadapan berpotensi melanggar hak dan kebebasan individual.”

“Jangan setahun untuk menyadap, harus ada kerangka waktu sendiri. Kalau enggak, proses penyalahgunaannya enggak karuan, apalagi proses akuntabilitasnya enggak ada,” jelas Choirul dalam wawancara yang berlangsung pada bulan April tersebut.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here