Kerusuhan Mako Brimob Meletus, Pelanggaran HAM Napi?

0
3088

Jakarta, namalonews.com- Pelajaran mahal bagi bangsa khususnya Kepolisian Republik Indonesia untuk mengevaluasi penanganan teroris yang terjadi belum lama ini di Mako Brimob Depok terkait kerusuhan. Hal senada disampaikan oleh Hasto Krisyiyanto, Sekretaris Jenderal  dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Beliau menerangkan bahwa seratus persen mendukung Kepolisian Republik Indonesia untuk bersikap tegas dan lebih hati-hati terhadap sikap dan gerakan terorisme.

“Ya, terorisme harus diberi penanganan yang lebih khusus, tidak cukup dengan hanya deradikalisasi saja,” ujarnya, Kamis, 10/05/2018 pada media.

Lebih lanjut lagi, dalam keterangannya, pihak kepolisian harus bersikap kian tegas kepadanya dalam upaya menjaga kewibawaan Negara Republik Indonesia. Selama ini, usaha–usaha yang penah dijalankan dan diterapkan pemerintah dalam menghalau tindakan terorisme disinyalir kurang mengena dan efektif. Oleh sebab itu kini dibutuhkan usaha yang lebih khusus lagi dalam rangka menghadapi aksi dan tindakan yang timbul dari teroris maupun paham terorisme. Termasuk di dalamnya aksi radikalisme dari pemerintah.

Semua lapisan masyarakat Indonesia dihimbau dapat melaksanakan ajaran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari secara nyata dan transparan. Hal ini dapat mencegah peluang timbulnya aksi radikalisme. Namun demikian kita semua juga harus paham tentang aksi-aksi yang sekiranya bertameng. Seperti penggunaan agama acapkali digunakan sebagai tameng dalam melakukan aksi terror maupun radikalisme.

Aksi seperti ini harus diawasi dan diberhentikan, agar tidak berkembang menjadi lebih melebar. “Jangan sekali-kali agama dijadikan alat untuk menyebar fitnah, mempropaganda keadaan yang menguntungkan satu golongan ataupun pribadi tertentu,” ujar Hasto.

Lebih lanjut terkait hal ini, Presiden Joko Widodo sudah menyatakan sikap tegas dalam mengevaluasi terhadap penanganan terorisme. Seluruh lapisan masyarakat Indonesia diminta tenang dan proaktif untuk bersinergi dengan pemerintah dalam penangkalan dan pemberantasan radikalisme.

Bukan hanya menjadi perhatian nasional. Peristiwa yang terjadi dalam tahanan Markas Komamdo Brigadir Mobil, di Kelapa Dua Depok beberapa waktu lalu menjadi perhatian dunia internasional. Beberapa anggota Polri tewas di tangan narapidana teroris yang melakukan kerusuhan, bahkan perebutan senjata petugas oleh teroris pun terjadi dalam upaya melakukan tindakan perlawanan terhadap petugas.

Terkait peristiwa tersebut, pascakejadian kerusuhan di Mako Brimob Depok, Achmad Michdan, Koordinator Tim Pengacara Muslim, dalam kesempatan berkomunikasi dengan salah satu kliennya, tersangka teroris.

”Pada waktu nelpon iu terjadi tembakan, dor, dor, dor,”  ujarnya di Jakarta, Kamis 10/05/2018.

Michdan tidak mau lebih lanjut menyebut siapa kliennya yang sedang menelepon tersebut. Menurutnya bukan rahasia umum lagi kalau narapidana memiliki telepon seluler di dalam tahanan. Lebih lanjut dia menerangkan bahwa menolak kalau ada siaran langsung saat kerusuhan lewat akun instagram seorang narapidana.

Salah satunya, Michdan menerangkan, makanan yang berasal dari kiriman keluarga narapidana yang dilarang masuk menjadi faktor pemicu kerusuhan. Hal ini karena makanan dari pihak rumah tahanan dikeluhkan disinyalir jauh dari nutrisi.

Namun demikian tidak dominan hal tersebut, ada faktor lain yang terakumulasi sebagai pemicu kerusuhan. Seperti misalnya, para narapidana mendapati pelanggaran terhadap hak asazi manusia semenjak di rutan. Selain juga kapasitas rutan yang kurang memadahi. Seperti kelebihan kuata napi hingga sangat menyiksa.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here