Pilkada Langsung Jadi Sumber Korupsi dan Perpecahan, Benarkah?

0
182

Jakarta, namalonews.com- Bagi sejumlah provinsi di Indonesia, tahun 2018 ini merupakan tahun yang penting. Pasalnya di tahun inilah, sejumlah provinsi menggelar pemilu untuk menentukan kepala daerahnya. Jadi bukan hal yang mengherankan kalau di sejumlah tempat, pamflet dan spanduk yang menampilkan para calon terlihat bertebaran bak cendawan di musim hujan.

Pemandangan seperti itu merupakan pemandangan yang lazim terlihat di musim pilkada seperti sekarang. Para calon kepala daerah berlomba-lomba mempopulerkan diri mereka. Harapannya, masyarakat awam jadi lebih mengenal mereka dan kemudian bersedia untuk memilih sang calon ketika hari pemilihan akhirnya tiba.

Rakyat Indonesia sendiri baru bisa memilih kepala daerahnya secara langsung sejak tahun 2005. Sebelum itu kepala daerah hanya bisa dipilih oleh DPRD. Perubahan sistem pemilihan kepala daerah sendiri bisa terjadi setelah pada tahun 2004, terbit Undang-Undang Nomor 32 yang mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung.

Berkat keluarnya undang-undang baru tersebut, rakyat kini bisa berpartisipasi langsung dalam memilih tokoh yang dianggap pantas memimpin daerah mereka. Namun sistem pemilihan kepala daerah langsung sendiri bukan tanpa cela. Sistem ini dianggap rawan disusupi ujaran kebencian dan mengundang perpecahan.

Contoh kasus tersebut bisa dilihat pada pemilihan gubernur Jakarta tahun lalu. Karena salah seorang calon dianggap menghina ayat kitab suci, masyarakat terlibat gesekan dan perdebatan mengenai apakah calon gubernur tersebut pantas dijatuhi hukuman pidana. Dan gesekan tersebut bukan hanya terjadi di antara warga Jakarta semata, tetapi juga di antara warga yang tinggal di luar Jakarta dan notabene tidak memiliki hak pilih.

Selain masalah potensi timbulnya konflik horizontal, pilkada juga dianggap sarat akan politik uang. Pasalnya selama musim kampanye, masing-masing calon mengeluarkan uang yang tidak sedikit supaya bisa menggalang dukungan sebanyak mungkin.

Akibatnya ketika sudah terpilih, sang gubernur baru kebingungan saat harus menutupi biaya pengeluarannya semasa kampanye dengan penghasilannya sebagai gubernur. Melakukan korupsi dan menerima uang suap pun lantas dijadikan jalan pintas oleh sejumlah oknum gubernur. Maka bukan hal yang aneh jika kemudian berita-berita mengenai penangkapan kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertebaran di media massa.

Fenomena tersebut turut menuai keprihatinan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Saat melakukan rapat dengan Komisi III DPR pada bulan Maret lalu, ia mengkritik praktik pilkada langsung sebagai praktik demokrasi dengan biaya tinggi.

“Mungkin karena memang begitu situasinya tidak cukup dengan ditutup dengan gaji yang bersangkutan. Sehingga akhirnya kita melihat banyak sekali kepala daerah yang terkena OTT diduga terkena tindak pidana korupsi,” kata Tito seperti yang dikutip oleh VIVA. Kalau lebih banyak mudharatnya, dicarikan solusi yang lain.”

Bak gayung bersambut, komentar Tito pada waktu itu diamini oleh Arsul Sani. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut pada bulan Maret lalu menyebut kalau pilkada menyebabkan timbulnya konflik dan perpecahan yang sebenarnya bisa dihindari. Mulai dari yang melibatkan sesama anggota keluarga, hingga yang menimbulkan kerusuhan parah seperti di Papua.

Selain Sani, ketua DPR Bambang Soesatyo turut mengiyakan kalau sistem pilkada langsung merupakan sistem yang bermasalah. Tokoh yang memiliki nama akrab Bamsoet itupun lantas mengusulkan agar hak pemilihan kepala daerah kembali menjadi wewenang DPR alih-alih masyarakat umum.

Terbukti, pilkada langsung sarat dengan politik transaksional dengan mengandalkan kekuatan uang, modal yang masif, dan sudah sangat membahayakan. Sehingga setelah menjabat, banyak kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, dan walikota kena OTT KPK,” kata Bamsoet seperti yang dilansir oleh Riau Post pada bulan Maret.

Bamsoet juga membantah kalau dihapuskannya sistem pilkada langsung sebagai bentuk kemunduran dari demokrasi. “Karena DPRD yang memilih kepala daerah merupakan representasi dari masyarakat di daerah,” kata Bamsoet menjelaskan. “Kami sudah sampaikan ke Komisi II DPR. Nanti Komisi II DPR mengomunikasikan ke parpol melalui fraksinya.”

“Soal dipilih oleh DPRD itu, bukan hanya DPR yang memiliki pandangan, tapi MPR juga mendukung,” timpal Ketua MPR Zulkifli Hasan. “Biaya pilkada sangat besar, belum lagi politik uang yang marak. Semua tidak mendidik rakyat. Pasang saksi saja yang murah Rp 200 ribu. Paket murah, paket hemat, orang perlu makan, perlu datang, Rp 160 miliar. Dari mana duitnya?”

Ada yang pro, ada pula yang kontra. Hinca Panjaitan adalah salah satunya. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Demokrat tersebut, pilkada langsung adalah bagian penting dari demokrasi. Kebetulan praktik pilkada langsung sendiri baru mulai diterapkan saat Partai Demokrat masih menguasai pemerintahan.

“Demokrat sejak awal mempelopori ini bahkan sejak zaman Pak SBY. Bahkan kita lanjutkan,” papar Hinca. “Tidak ada yang salah dengan pilkada langsung juga. Enggak perlu juga tergopoh-gopoh ganti.”

Hinca juga membantah kalau praktik pemilihan langsung menjadi penyebab maraknya praktik korupsi. Menurut Hinca, korupsi adalah hasil inisiatif perorangan yang tidak ada hubungannya dengan sistem pilkada langsung. Ia pun berujar kalau masalah biaya tinggi untuk mengikuti pilkada adalah bagian dari resiko yang sebenarnya bisa dihindari jika orang tersebut berhati-hati.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Chaniago juga turut menolak usulan untuk menghapuskan sistem pilkada langsung. Menurut Pangi, masalah biaya pilkada yang tinggi bisa diakali dengan cara menerbitkan peraturan khusus dan menggelar pilkada secara serentak. Ia juga menambahkan kalau maraknya politik uang di pilkada bisa dihindari jika ada eksekusi peraturan yang tegas oleh aparat dan pemerintah.

Di tengah-tengah pro dan kontra tersebut, Mardani Ali Sera dari Komisi II DPR mencoba mengajukan jalan tengah. Menurut Mardani, daripada mengubah sistem pemilihan kepala daerah, akan lebih baik jika persyaratan untuk menerima calon kepala daerah cukup diturunkan menjadi hanya 5 persen dari yang sekarang 6,5 persen.

“Dengan menurunkan syarat pendaftaran jadi 5 persen, justru ada kompetisi ketat dan menjadikan semua kandidat saling menjaga. Juga indenpenden,” tegas Mardani, yang menganggap kalau sistem pilkada langsung membantu menciptakan sosok kepala daerah yang kokoh dan tidak mudah dimanipulasi oleh DPRD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada sendiri, calon perseorangan yang maju harus memiliki dukungan minimal 6,5 hingga 10 persen dari total jumlah pemilih yang tercantum pada DPT. Sementara untuk calon yang maju lewat jalur partai, mereka harus mendapat dukungan partai atau gabungan partai yang memiliki kursi di DPRD sebanyak minimal 20 persen.

Masyarakat umum sendiri secara umum masih lebih menyukai jika sistem pilkada langsung dipertahankan. Pasalnya sistem ini dianggap lebih menjamin hak politik setiap warga negara dan memperkuat partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpinnya. Jika sistem pilkada langsung dihapus, ada kekhawatiran kalau hak demokrasi rakyat menjadi tergerus oleh segelintir elit politik di DPRD.

Jajak pendapat yang digelar oleh Kompas pada bulan September 2014 turut mempertegas pandangan tersebut. Dari 763 responden yang diwawancara, lebih dari 70 persennya menolak penghapusan sistem pilkada langsung. Menurut mereka, pilkada langsung adalah “anak kandung” reformasi yang harus dipertahankan. Mereka juga tidak yakin kalau praktik politik uang bakal langsung menghilang jika sistem pilkada langsung dihapuskan.

Pilkada langsung pada tahun ini bakal digelar secara serentak pada tanggal 27 Juni mendatang. Ada 13 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang menjadi lokasi digelarnya pilkada serentak. Jika tidak ada kendala, pemenang pilkada di masing-masing daerah sudah bisa diketahui dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selambat-lambatnya pada pertengahan Juli.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here