Amien Rais Sebut Bangsa Ini Pekok, Jangan Jangan Dia Belegug?

0
298

Jakarta, namalonews.com- Amien Rais Ketua Dewan Kehormatan PAN sering kali melontarkan ucapan yang menimbulkan kontroversi. Yang terbaru, Amien menyebutkan bangsa Indonesia adalah bangsa pekok atau bodoh.
Dirinya menyebut bangsa pekok alias bodoh karena soal penerapan UU migas yang menurutnya dinilai pro-asing. Dengan adanya penerapan UU Migas ini disebut merugikan rakyat.

Saat mengisi ceramah di Masjid Muthohirin Yogyakarta pada Kamis malam lalu Amien Rais menyatakan bahwa UU migas ini aneh dan ajaib. Bahwa gas alam di perut bumi Indonesia, itu boleh digunakan bangsa sendiri setelah bangsa lain dicukupi kebutuhannya. “Ini mesti bangsa pekok” sindirnya.

Sehingga menurutnya Kebijakan tersebut terlihat aneh. Karena kebutuhan di dalam negeri sendiri dikorbankan hanya demi memenuhi kebutuhan dari negara lain seperti Taiwan, Tiongkok, dan Singapura.

Akibat dari adanya kebijakan tersebut, Amien Rais menyatakan bahwa Pabrik Pupuk Iskandar Muda di Aceh telah berhenti beroperasi karena tidak memperoleh suplai bahan bakar penggerak mesin. Padahal di dekatnya terdapat lokasi tambang gas alam.

Ini menjadi sebuah keanehan yang tak masuk akal. Gas alam yang jumlahnya ada banyak kontainer dibawa truk dari koorporasi gas, sebelum dibawa ke China iru lewat Pabrik Pupuk Iskandar Muda.

Jadi bisa dibilang pabrik pupuk di Aceh itu kelenger dan tak dapat berfungsi karena gasnya yang cuma beberapa puluh kilometer dari lokasi pabrik pupuk itu dijual dulu ke China.

Disamping UU migas, Amien Rais juga mengungkit kasus Freeport yang jadi contoh lain dari kebodohan bangsa Indonesia. Karena hasil tambang emas yang terbesar di dunia itu hanya sebagian kecil yang bisa dinikmati bangsa sendiri.
Bukan itu saja, sebelumnnya Amien juga telah menyebutkan pemimpin yang tidak memikirkan rakyat tetapi menjadi agen kekuatan asing adalah pemimpin yang sontoloyo.

Kata Amien, pemimpin saat ini tak sesuai dengan janjinya dan dinilai tidak berhasil. Contohnya, janji untuk menambah 10 juta lapangan pekerjaan bagi bangsa sendiri, soal hutang maupun impor pangan juga belum terealisasi.
Amien Rais meminta umat Islam Indonesia lebih berpartisipasi dalam perpolitikan nasional. Harapannya agar umat Islam yang ada di indonesia tidak terus tertinggal, baik dari segi ekonomi, politik dan lainnya.

Umat Islam di Indonesia itu 88,5 persen dari jumlah penduduk, itu perlu memiliki partisipasi, memiliki hak untuk menentukan negeri ini di dalam kekuasaan politik.
Tak ada bangsa yang lebih pekok dari bangsa ini, kita ini karena bangsa jongos membuat sebuah kesepakatan kontrak karya itu, ungkap Amien Rais.
Ucapan Amien Rais yang mengatai Bangsa Indonesia Pekok itu pun dibalas oleh Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah dengan menyebut bahwa Amien ‘belegug’. Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah membalas Amien. Inas juga telah mengatakan Amien ‘belegug’ sebab UU itu disahkan ketika Amien masih sebagai menjabat Ketua MPR.

Jumat kemarin Inas menyatakan kepada wartawan bahwa saat UU Migas No 22/2001 disusun dan disahkan dia ada di Senayan bukan? Kenapa hanya diam? Jangan-jangan dia juga beleguk?

Inas telah menyesalkan mengapa Amien Rais sampai melemparkan cacian kepada bangsanya sendiri. Ia menuding bahwa Amien merupakan orang asing yang dianggap cuma menumpang tinggal di Indonesia.

Anggota DPR yang duduk di Komisi VI Inas Nasrullah mengatakan Semakin jelaskan kecomberannya Amien Rais! Bangsanya sendiri dihina! Dicaci maki! Karena memang dasarnya dia itu bukan pribumi Indonesia, melainkan orang Pakistan yang numpang hidup di Indonesia.
Golkar juga mengingatkan agar Amien Rais jangan memaki pekok bangsanya sendiri. Sebab memang benar bahwa UU Migas No 22/2001 yang dinilai pro asing itu disahkan saat Amien menjabat sebagai Ketua MPR periode 1999-2004.

Wasekjen Golkar Sarmuji menyatakan bahwa kokbisa bilang seperti itu,apalagi Pak Amien menyebut UU Migas sebagai dasar kepekokan. UU Migas yang ada sekarang itu lahir pada tahun 2001 di mana Pak Amien masih berada pada puncak kekuasaan sebagai Ketua MPR kala itu.

Oleh sebab itu, dasar ucapan Amien soal bangsa yang ‘pekok’ itu patut dipertanyakan. Sebab, Amien Rais kala itu bisa saja menggunakan jabatannya untuk mencegah pengesahan UU Migas.

Sarmuji kedepannya berharap agar Amien dapat berhenti melontarkan komentar panas soal bangsa Indonesia. Sebagai tokoh parpol, seharusnya Amien dapat turut memperbaiki persoalan Indonesia menggunakan cara yang lebih konkret.
Anggota DPR yang duduk di Komisi XI itu menyarankan agar Pak Amien sebaiknya berhenti memaki bangsa sendiri. Yang disebut bangsa pekok tadi merupakan bangsanya sendiri yang warganya juga termasuk Pak Amien sendiri bukan.

Apalagi Pak Amien Rais adalah tokoh partai yang partainya juga ikut andil dalam menyusun undang-undang. Tentunya akan lebih bagus jika Pak Amien mengikuti ikhtiar Muhammadiyah untuk melakukan jihad konstitusi dengan melakukan koreksi terhadap undang-undang jika memang terdapat undang-undang yang dianggap bermasalah.
Amien Rais memang kala itu tak menyebut undang-undang nomor berapa dan tahun berapa yang menurut pihaknya mengorbankan kepentingan dari bangsa sendiri.

Akan tetapi Undang-undang Migas yang masih berlaku hingga saat ini yaitu UU No 22 Tahun 2001 mengenai Minyak dan Gas Bumi. UU tersebut telah ditandatangani oleh Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dengan keputusan bersama DPR RI.

Proses pembuatan undang-undang ini telah mempertimbangkan migas sebagai sumber daya alam strategis dan dikuasai oleh negara. Disamping itu UU ini juga menimbang UUD 1945 yang telah diamandemen sebanyak 2 kali saat itu.

Pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No 22/2001 ini tertulis bahwa kebutuhan migas dalam negeri harus terpenuhi. Pemenuhan kebutuhan migas dalam negeri pun jadi prioritas. Berikut kutipannya:
Pasal 8

(1) Pemerintah berikan prioritas kepada pemanfaatan Gas Bumi bagi kebutuhan dalam negeri dan bertugas untuk menyediakan cadangan strategis Minyak Bumi dalam mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada Pasal 1 angka 19 juga telah disebutkan tentang aturan kontrak kerja sama dalam bidang minyak dan gas. Di dalam undang-undang ini juga telah tertulis, kontrak kerja sama harus menguntungkan negara. Berikut kutipannya:

19. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

Adapun di Pasal 6 dituliskan bahwa kegiatan hulu dilakukan melalui Kontrak Kerja Sama. Di ayat (2) pasal itu disebutkan bahwa kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan pemerintah sampai dengan penyerahan. Sementara itu di Pasal 11 disebutkan bahwa setiap Kontrak Kerja Sama harus ada pemberitahuan tertulis kepada DPR.

Undang-undang ini sampai saat ini masih dalam proses revisi oleh pemerintah dan DPR sekarang. Namun belum ada keputusan soal revisi peraturan ini.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here