Berlomba-Lomba Menjadi Pendamping Jokowi dalam Pilpres

0
179

Jakarta, namalonews.com- Tahun depan pemilihan presiden (pilpres) sudah bakal kembali digelar. Langkah persiapan pun sudah mulai diambil sedari sekarang. Masing-masing parpol sudah melakukan manuver ke sana kemari untuk mencari gacoan yang tepat supaya bisa mewakili mereka dalam pilpres mendatang.
PDIP menjadi salah satu parpol yang sibuk mempersiapkan diri untuk menyambut pilpres. Partai berlogo banteng hitam tersebut kini tengah mencari sosok cawapres yang tepat untuk mendampingi Joko Widodo. Namun PDIP sendiri mengaku tidak mau terburu-buru dan malah terseret arus.
“Ya, tentu saja ini merupakan satu kesatuan pasangan calon. Calon wakil presiden Pak Jokowi ditetapkan karena keyakinan terhadap bangsa dan negara. Bukan karena melihat pasangan yang lain. Itulah yang dilihat oleh PDIP bersama dengan parpol yang telah mengusung Pak Jokowi,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada hari Rabu (11/4/2018) di Masjid Istiqlal, Jakarta.
Hasto juga membantah kalau pihaknya mencari sosok cawapres dengan popularitas tinggi semata. Menurut Hasto, cawapres yang nantinya maju mendampingi Jokowi dalam pilpres haruslah berkomitmen dalam memajukan bangsa dan negara.
“Ini merupakan proses scanning politik yang terus berjalan secara otomatis dengan mencermati dinamika, dan juga apa harapan rakyat bagi presiden dan wapres. Pendeknya, ini merupakan suatu kesatuan kepemimpinan bagi PDIP dan semua pemimpin untuk rakyat,” kata Hasto. “Dengan seluruh karakter kepribadiannya, kepemimpinannya, dan tanggung jawabnya yang melekat dalam dirinya untuk bersama-sama dengan Pak Jokowi membangun bangsa.”
Hasto juga menjelaskan kalau cawapres yang nantinya bakal mendampingi Jokowi masih dibahas oleh Ketua Umum Megawati dan Jokowi. Berdasarkan amanat kongres PDIP, penetapan calon wakil akan dilakukan oleh Megawati dan Jokowi.
Ada beberapa nama yang sudah dipertimbangkan dalam pembahasan di lingkungan internal PDIP. Namun Hasto enggan menyebutkan nama-nama tersebut. Ia menjelaskan kalau partainya baru akan mengumumkan nama-nama mereka secara resmi sesudah tanggal 27 Juni mendatang.
PDIP sendiri untuk sekarang masih belum menjadikan pilpres sebagai prioritas. Mereka masih ingin fokus pada pilkada terlebih dahulu demi memantapkan kedudukan mereka di daerah-daerah. Jika PDIP berhasil menempatkan wakilnya sebanyak mungkin di tingkat daerah, diharapkan mereka lebih mudah menjaring dukungan untuk pemilu nasional tahun depan.
Lantas, siapa sajakah tokoh yang sudah diisukan bakal menjadi pendamping Jokowi dalam pilpres? Dari kabinet Jokowi sendiri, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjadi salah satu nama yang dijagokan bakal mendampingi Jokowi. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi parpol yang mengusulkan agar Susi maju sebagai cawapres.
Susi sendiri memiliki reputasi yang cukup menonjol di mata rakyat. Keberaniannya menenggelamkan kapal-kapal nelayan asing yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal membuat Susi dianggap berkomitmen dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. Namun saat ditanya apakah dirinya berminat menjadi cawapres pendaping Jokowi, dirinya berseloroh kalau dirinya bukan anggota resmi PDIP.
Nama lain yang belakangan mencuat untuk menjadi pendamping Jokowi adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Tokoh yang akrab dikenal dengan nama Cak Imin tersebut bahkan dengan yakin menyatakan kalau Jokowi sendiri yang bakal rugi jika Jokowi enggan memilih dirinya sebagai capres.
“Kalau Pak Jokowi tidak ambil saya, rugi. Karena 11 juta pemilih PKB pasti sangat mendukung,” kata Cak Imin pada hari Selasa (8/5/2018) seperti yang dilansir oleh CNN Indonesia. “Kami (PKB) mengumumkan mendukung Pak Jokowi berpasangan dengan Muhaimin.”
Cak Imin merasa berani mengajukan klaim demikian karena partainya memiliki basis dukungan dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU), pesantren, dan ulama. Namun ia membantah kalau pernyataan tersebut dibuatnya semata-mata demi menaikkan posisi tawarnya di hadapan Jokowi.
Kebetulan selain PKB, ada 8 parpol lain yang mendukung Jokowi untuk maju sebagai capres. Kedelapan parpol tersebut adalah PDIP itu sendiri, Golkar, PPP, Nasdem, Hanura, PKPI, Perindo, dan PSI. PKB sendiri saat ini memposisikan dirinya sebagai pendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
Dari kubu Hanura, Wiranto yang sekarang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) sempat diusulkan untuk maju sebagai cawapres Jokowi oleh Ketua Umum Sapta Odang.
Namun Wiranto sendiri ternyata masih enggan memikirkan kemungkinan dirinya untuk maju sebagai cawapres. “Saya akan fokus dengan kerja saya di sini,” kata Wiranto seperti yang dikutip oleh Tempo pada bulan Februari lalu. “Saya tidak akan kampanye. Saya tidak akan bentuk tim sukses.”
Belakangan, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Hanura yang digelar di Pekanbaru belum lama ini, Ketua Rakernas Beny Pasaribu meminta agar parpol pendukung Jokowi tidak perlu lagi memaksakan kadernya untuk menjadi pendamping Jokowi. “Parpol tak boleh paksakan kadernya sebagai cawapres. Menurut saya kurang etis. Kalau ingin membangun bangsa ya serahkan ke (calon) presiden,” ujarnya seperti yang diberitakan oleh Liputan 6.
“Kita tegaskan komitmen kita. Partai Hanura bukan partai yang berkhianat… dan tetap mendukung Jokowi untuk periode 2019-2024,” jelas Beny dalam konferensi pers pada hari Rabu (9/5/2018). “Yang berkembang hanya dua kriteria. Pertama, bisa membantu Jokowi melaksanakan tugas-tugas Presiden dalam lima tahun ke depan, capable atau mampu. Kedua, bisa memberi bantuan massa yang lebih besar untuk memenangkan Pilpres 2019.”
Kubu Perindo tidak ketinggalan mengajukan cawapres versi mereka. Menurut Ketua Umum Pemuda Perindo Efendi Syahputra, Hary Tanoesoedibjo (HT) dianggap sebagai sosok yang pantas untuk mendampingi Jokowi dalam pilpres. “Ketum kami cukup pantas bersanding dengan beliau (Jokowi),” ujar Efendi pada bulan April lalu seperti yang dikutip oleh VIVA.
Namun HT sendiri ternyata memilih untuk bersikap merendah. Saat memimpin rapimnas Perindo untuk mendeklarasikan dukungan partainya kepada Jokowi, HT mengaku tidak memiliki ambisi untuk menjadi cawapres. “Kita ini kan prajurit, tidak ada ambisi pribadi. Kalau itu tugas siap. Tapi kalau ada yang lebih baik, silakan,” ujarnya pada bulan Maret lalu.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak mau ketinggalan meramaikan bursa cawapres Jokowi. Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy secara terang-terangan mengajukan dirinya untuk mendampingi Jokowi dalam pilpres. Menurut sosok yang juga dikenal dengan nama Romy tersebut, menjadi cawapres merupakan bagian dari kewajiban seorang Ketua Umum partai.
“Pintu pencalonan presiden dan wakil presiden itu menurut Undang-Undang Dasar hanya melalui partai politik. Sehingga setiap ketua umum harus siap, berdasarkan Undang-Undang Dasar untuk diajukan,” kata Romy pada bulan April lalu seperti yang dikutip oleh Tempo.
“Sesuai dengan harapan ulama, wakil presiden Pak Jokowi itu hendaknya merupakan akomodasi 2 kelompok besar yang membangun NKRI, yaitu kelompok kebangsaan dan kelompok agamis. Karena Pak Jokowi sudah menjadi wakil kelompok kebangsaan, sejak Bung Karno dan Bung Hatta, sejarahnya wakil presiden kita sesuai dengan kombinasi kelompok kebangsaan dan kelompok agama,” tambahnya.
Lantas, bagaimana dengan Jusuf Kalla (JK) yang notabene merupakan pendamping Jokowi untuk pemerintahan sekarang? Menurut Wakil Koordinator Bidang Pratama Golkar Bambang Soesatyo, pihaknya berminat untuk memasangkan kembali JK dengan Jokowi. Namun selain JK, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto juga diusulkan untuk menjadi cawapres Jokowi.
“Kita lagi fokus kepada bagaimana dari Golkar Pak JK maupun Pak Airlangga menjadi wakil presidennya Pak Jokowi,” ujarnya pada hari Selasa (8/5/2018). “Kalau bicara Golkar dan setiap partai, maka tiap partai berkepentingan ketumnya atau tokohnya menjadi wapresnya Pak Jokowi. Karena besok pemilihan langsung pilpres dan pileg, artinya pemilihan presiden dan partai.”
Kendati tahun ini perhatian parpol lebih tersita untuk urusan pilkada, perlombaan untuk menjadi cawapres Jokowi sudah berlangsung ketat sedari sekarang. Pasalnya berdasarkan survei yang digelar oleh Roda Tiga Konsultan (RTK), Jokowi memang merupakan tokoh dengan peluang kemenangan terbesar dalam pilpres mendatang.
“Elektabilitas Jokowi naik dari survei September 2017 dari 36,6 persen menjadi 48,2 persen pada April 2018,” ujar Direktur Riset dan Data RTK Rikola Fedri pada hari Kamis (10/5/2018). Prabowo, yang disebut-sebut sebagai tokoh pesaing utama Jokowi dalam pilpres mendatang, di lain pihak hanya memiliki elektabilitas 22 persen. Hal tersebut lantas menunjukkan bahwa dengan pasangan yang tepat, Jokowi diperkirakan bisa memperpanjang masa jabatannya menjadi dua periode.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here