Kementerian PUPR: Indonesia Minim Tenaga Terampil, Bea Membengkak, Pembangunan Terbengkelai

0
200

Jakarta, namalonews.com- Program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dengan padat karya tenaga kerja terus digencarkan. Namun demikian, kenyataannya tenaga kerja yang sesuai dengan keahlian dalam suatu bidang yang mumpuni disinyalir masih sedikit jumlahnya. Dalam hal ini, Syarif Burhanudin, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURR) mengatakan, jumlah tenaga kerja terampil untuk pembangunan infrastruktur khususnya masih minim.

Sebagai contoh, dalam keterangannya, Syarif, untuk menangani satu proyek yang bernilai Rp 1 triliun misalnya, membutuhkan kurang lebih 14 ribu tenaga kerja. Namun dari jumlah tenaga kerja tersebut hanya beberapa bagian saja yang relevan. Dalam arti tenaga kerja yang terampil. Yakni sekitar 490 ribu orang. Dan hanya ada sekitar 226 tenaga kerja ahli.

Menyikapi hal terkait, “Yang menjadi persoalan bangsa kita sekarang ini yakni kurangnya tenaga kerja terampil,” ujar Syarif di Jakarta, Jumat 11/05/2018 pada media. Kalau dikatakan kurang sebenarnya tidak, karena pada dasarnya Indonesia mempunyai tenaga kerja terampil yang cukup. Namun mereka lebih suka dengan bekerja di luar negeri.Hal ini karena mereka merasa kurang mendapat kesempatan jika bekerja di dalam negeri. Selain itu juga pengaruh kurs mata uang yang juga menjadi faktor dominannya.

Lebih lanjut Syarif mencontohkan, “ Pada tahun 2016 saat booming, proyek infrastruktur kurang lebih ada dua ratus ribu orang tenaga kerja Indonesia dari Malaysia yang kembali ke dalam negeri.”

Dengan fenomena seperti ini, beliau mengharapkan tenaga kerja Indonesia kian meningkat kualitasnya. Sehingga arah pembangunan nasional Indonesia semakin jelas dan cepat tercapai. Juga sinergis dengan adanya penggalakan pemerintah untuk penerbitan sertifikat tenaga kerja terampil di bidang infrastruktur.

Terkait hal tersebut, pemerintahan Joko Widodo yang mengusung slogan membangun dari pinggiran, kini sedang gencar membangun proyek infrastruktur merata hingga pelosok-pelosok tanah air. Pemerintah berharap banyak dapat menyelesaikan atas penyambungan jaringan konektivitas di semua wilayah dan sekaligus memangkas kesenjangan ekonomi yang berada di semua wilayah nusantara tanpa terkecuali.

Terkait proyek, pemerintah membagi menjadi proyek strategis nasional dan proyek prioritas. Sedangkan jumlah dari total anggaran kebutuhan insfrastruktur pada rentang tahun 2015 hingga tahun 2019 terhitung mencapai Rp 4.197 triliun.

Dari total tersebut pembiayaaan yang mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari dana Badan Usaha Milik Negara(BUMN) sebesar 42 persen. Dan selebihnya dari swasta dan juga yang lainnya.

Hingga tahun ini terhitung, pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla kurang lebih sudah tiga tahun menjalankan roda pemerintahan. Dalam tahun rentang waktu tersebut, melihat dari data keuangan pada Kementerian Keuangan, pelbagai proyek infrastruktur di wilayah Indonesia telah menghabiskan anggaran dari negara sebesar Rp 913,5 triliun.

Dengan besar pengeluaran tersebut pencapaian secara keseluruhan hanya rampung sepuluh (10) persen. Jika dibandingkan dengan lima tahun yang lalu maka anggaran periode ini lebih membengkak. Belum lagi beberapa proyek masih dalam tahap pelaksanaan dan rencana.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here