Kapolri Minta Presiden Terbitkan Perppu Terorisme

0
273

Jakarta, namalonews.com- Karena pembahasan revisi Undang-Undang No 15/2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme oleh DPR tak kunjung selesai, Kapolri Jenderal Tito Karnavian akhirnya meminta Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Antiterorisme.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta DPR segera menuntaskan pembahasan revisi Undang-Undang No 15/2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Jika DPR tak sanggup, Tito meminta Presiden Joko Widodo langsung mengambil sikap.

“Undang-undang ini agar cepat direvisi, bila perlu Perppu dari Bapak Presiden terima kasih,” kata Tito dalam konferensi pers di RS Bhayangkara Surabaya, Minggu (13/5).

Pembahasan RUU Antiterorisme di DPR telah melewati beberapa masa persidangan sejak tahun 2016 lalu. Panja RUU Antiterorisme berulang-ulang meminta perpanjangan waktu pembahasan lewat sidang paripurna DPR.

Terakhir, sidang paripurna DPR pada Selasa (10/4/2018) kembali mengesahkan perpanjangan pembahasan RUU Antiterorisme. Padahal, waktu itu Jokowi sudah sempat mendesak DPR untuk segera merampungkan RUU Antiterorisme.

Namun dalam kenyataannya hampir setahun berselang ini, RUU Antiterorisme itu tak kunjung selesai. DPR belum menunjukan tanda-tanda RUU itu akan segera disahkan.

Kapolri menuturkan sejumlah pasal membuat Polri sulit bergerak. Contohnya bila teroris baru bisa ditindak jika sudah terbukti melakukan tindakan teror.

“Kita tidak bisa melakukan apa-apa, kita hanya punya waktu 7 hari menahan mereka, menginterview, setelah itu dilepas dan kita intai. Tapi ketika kita intai mereka juga menghindar,” katanya.

Penulis: Agus Yanto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here