MUI Akhirnya Keluarkan Fatwa Soal Politik Agama

0
8704

Jakarta, namalonews.com- Setelah berbagai kalangan ikut ramai dalam membincangkan soal kegiatan politik dan agama, akhirnya MUI atau Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa terkait dengan Islam, masjid dan partai politik yang saat ini ramai untuk dibincangkan.
Fatwa tersebut menyebutkan bahwa Islam menolak pandangan serta upaya untuk memisahkan agama dengan politik. Dan terkait dengan adanya politik dimasjod, hal tersebut diperbolehkan sebagai media politik keumatan. Fatwa tersebut pun kemudian memperoleh apresiasi dari para kalangan dewan.
Salah satu anggota dewan yang turut membuka suara mengenai hal tersebut adalah Wakil Ketua Komisi VIII DPR yaitu Sodik Mudjahid. Ia mengatakan bahwa fatwa yang dikeluarkan MUI tersebut menunjukan sebuah pemahaman yang mendalam oleh MUI terkait dengan politik dan Islam.
Ia juga menyebutkan hal tersebut sebagai sebuah sikap istiqamah Majelis Ulama Indonesia terkait dengan politik dan Islam saat ini ditengah usaha dan wacana pemisahan politik dengan agama Islam.
“Fatwa MUI ini menjadi salah satu bentuk kontribusi bagi kehidupan demokrasi dan politik yang ada di Indonesia,” kata Sodik. Ia juga menambahkan jika hal tersebut menjadi bentuk kontribusi menuju Indonesia demokrasi yang berdasar pada UUD 1945 dan Pancasila.
Sodik menilai jika fatwa MUI tersebut juga menujukan pemahaman yang tepat antara politik dan Islam dengan kaitannya kepada empat pilar kebangsaan Indonesia serta Undang-Undang dan regulasi terkait dengan politik serta hukum di Indonesia.
Selain itu, politik Partai Gerindra tersebut juga mengatakan bahwa hal ini menunjukan adanya pemahaman yang mendalam mengenai realita serta dinamika politik praktis yang ada di tanah air. Seperti misalnya kasus sebagian kelompok yang menggunakan agama untuk tunggangan politik sampai overacting Bawaslu dan Kepolisian yang membuat adanya pembatasan perbincangan politik di dalam masjid.
Sodik kemudian meminta agar fatwa MUI tersebut disosialisasikan dan juga diedukasikan dengan baik pada segala pihak serta lembaga yang terkait.
“Kajian dan pengembangan harus terus dilakukan serta pengembangan mengenai masalah strategis bangsa dan umat seperti ihwal politik, budaya, ekonomi, keamanan, hukun dan lain sebagainya agar nantinya kehadiran agama Islam dapat memberi pencerahan maupun bimbingan yang produktif dan kondustif,” kata Sodik.
Ia juga menambahkan bahwa pencerahan serta bimbingan tersebut pada akhirnya berguna untuk kehidupan berbangsa dan juga bernegara di Indonesia dalam rangka menuju cita-cita proklamasi.
Sidang yang membuahkan hasil tersebut dilakukan pada saat sidang Komisi Fatwa MUI di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pada kesempatan tersebut, MUI turut membahas mengenai masalah strategi kebangsan.
Dalam hal ini terdapat delapan poin hasil ijtima para ulama dan salah satunya menyebutkan bahwa tempat ibadah dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan dan juga termasuk sebagai sarana politik untuk keumatan. Selain untuk politik, masjid juga dapat dijadikan sebagai tempat untuk mengembangkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
“Tempat ibadah bukan cuma untuk kepentingan ibadah mahdah (ritual keagamaan) saja,” jelas Asrorun Niam, Pimpinan Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa Indonesia pada Sabtu (12/5).
Asrorun menjelaskan jika masjid perlu dijadikan sebagai sarana untuk pendidikan serta dakwah Islam. Dan itu termasuk masalah politik keumatan. Dalam hal ini membicarakan mengenai bagaimana cara untuk memilih seorang pimimpin yang sesuai dengan peraturan agama dan juga bagaimana mengembangkan ekonomi keumatan.
Selain itu Asrorun juga menyebutkan bahwa masjid bisa dijadikan sarana untuk membahas tentang bagaimana cara mewujudkan kesejahteraan rakyat dan juga bagaimana cara mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Asrorun juga menjelaskan bahwa hubungan negara dan agama merupakan hubungan yang ada untuk saling melengkapi. Menurutnya kekuasaan dan politik dalam Islam bertujuan sebagai jaminan untuk tegaknya syariat serta urusan dunia.
Meskipun tidak melarang adanya kegiatan yang berkenaan dengan politik, keputusan ijtima oleh MUI tersebut tidak memperbolehkan politik praktis dipakai sebagai cara untuk menempuh kekuasaan. Dalam hal ini, ia mengatakan bahwa agama serta simbol keagamaan tidak diperbolehkan untuk dipakai sebagai cara untuk menarik simpati dari umat Islam.
“Dalam Islam, politik adalah media untuk menegakkan keadilan, adalah media amar makruf nahi munkar, dan juga sarana menata kebutuhan hidup manusia,” terangnya.
Karena politik tersebut bertujuan untuk mengajak ke kebaikan dan menjauhi keburukan, agama serta simbol keagamaan bukan berarti dipakai untuk dijadikan sebagai kedok saja. Tidak diperbolehkan menggunakannya untuk menarik simpati saja dan mempengaruhi umat beragama demi mencapai kekuasaan dengan menghalalkan berbagai cara.
“Politik tidak boleh dipahami sebagai sarana meraih kekuasaan saja tanpa memperhatikan moral dan etika keagamaan,” tambahnya.
Selanjutnya, hasil pertemuan tersebut juga menyampaikan bahwa aktivitas politik kenegaraan sudah sepantasnya sejalan dengan apa yang ada pada norma agama. Pemisahan antara politik dan agama bertentangan dengan consensus dan dasar bernegara.
“Dalam kehidupan berbangsa bernegara, agama harus menjadi sumber inspirasi serta kaedah penuntun agar tidak terjadi benturan kerangka berpikir antara keagamaan dan kebangsaan,” jelas Asrorun.
Namun, penyelenggara negara tidak boleh hanya memanfaatkan agama hanya sekedar untuk meraih kekuasaan semata.
Terkait dengan hal tersebut, dalam praktiknya segala bentuk fitnah dan intrik yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan politik tertentu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Dan terkait dengan penggunaan simbol agama tertentu juga tidak diperbolehkan hanya untuk meraih kekuasaan karena bisa menjadi sebuah aksi penodaan agama.
“Islam tak membenarkan praktik politik yang dipenuhi fitnah, intrik serta adu domba dalam rangka mencapai satu tujuan politik, apalagi jika itu membawa serta memanipulasi agama,” tambahnya.
Asrorun juga menjelaskan bahwa mengatasnamakan agama, menggunakan simbol-simbol yang identik dengan agama tertentu serta menjadikan agama sebagai alat propaganda dan hanya untuk menyetir opini masa juga tidak dibenarkan.
Sebelumnya memang telah banyak dibahas terkait dengan pro dan kontra membawa urusan politik ke masjid. Beberapa pihak sepakat dengan tidak adanya pembahasan politik di dalam tempat ibadah termasuk masjid, dan sebagian menganggap hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Islam terkait dengan politik.
Salah satu tokoh yang cukup vokal dalam masalah tersebut adalah Gatot Nurmantyo yang merupakan Mantan Panglima TNI tersebut. Ia kala itu menyebut bahwa mereka yang melarang adanya politik di dalam masjid jika orang Islam berarti belum dalam mempelajari Islam dan jika bukan orang Islam berarti ‘sok tahu’.
Hal tersebut pun mengundang banyak komentar dari berbagai pihak mulai dari yang pro hingga yang kontra. Dan setelah adanya fatwa MUI terkait dengan hubungan politik dengan Islam, diharapkan tidak ada lagi kebimbangan mengenai batas-batas apa yang diperbolehkan dibawa ke masjid dan yang tidak dibernakan.
Jadi, bisa disimpulkan jika Majelis Ulama Indonesia tidak mencegah umat Islam untuk membawa hal-hal berbau politik ke dalam masjid selama hal tersebut bukanlah sebuah bagian dari propaganda politik atau politik praktis. Membawa-bawa agama dan simbol-simbolnya demi kekuasaan semata juga tidak dibenarkan.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here