Penindakan Teroris Sesuai Pidana?

0
147

Jakarta, namalonews.com- Keadaan negeri kini disinyalir kurang kondusif. Hal ini karena rentetan beberapa peristiwa sepihak yang terkait dengan ulah terorisme ikut mendorong Presiden Joko Widodo untuk merevisi undang-undang tentang terorisme. Komisi Nasional Hak Asazi Manusia(Komnas HAM)  menyetujui langkah yang diambil Joko Widodo beserta Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk menyegarkan kembali pasal-pasal dalam undang-undang tersebut yang dianggap perlu.

Namun ada hal yang kurang berkenan bagi Komisi Nasional Hak Asazi Manusia tersebut jikalau Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilibatkan dalam penanganan dan penuntasan tindakan teroris.

“Secara prinsip kami, Komnas HAM setuju dengan revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sepanjang itu dilakukan satu prinsip, norma, dan instrumen hak asazi manusia,” ujar Choirul Anam, anggota Komnas HAM kepada media, Senin, 14/05/2018 kemarin.

Dalam keterangannya lebih lanjut, Komisi Hak Asazi Manusia meminta agar sejumlah pasal yang dipandang perlu agar diperhatikan dalam perevisian undang-undang tersebut. Seperti misalnya proses hukum harus bisa menjunjung tinggi hak asazi manusia. Juga harus ada ketentuan di dalam undang-undang teroris tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK). Juga tak kalah pentingnya perlu adanya telaah yang berkelanjutan tentang adanya penyadapan ataupun intersepsi. Komisi Hak Asazi Manusia selalu peka dan mengkritisi tentang panyadapan yang sering terjadi dalam proses pemerintahan akhir-akhir ini.

“Pengaturan intersepsi (penyadapan) yang belum sepenuhnya jelas konsep antara upaya penegakan hukum atau intelijen mengingat dilakukan oleh penyidik kepolisian dengan persetujuan ketua pengadilan negeri,” kata Choirul.

Terkait hal intersepsi ini, harus diberlakukan tak ubahnya penegakan hukum yang serius. Dengan jangka waktu satu tahun dan jikalau diperpanjang yakni satu tahun kembali. Dalam hal ini, karena aparat memerlukan kecepatan dalam menindak terduka teroris yang dimaksud.

“Sangat tidak rasional dan bertentangan dengan asas hukum cepat, sederhana, dan biaya ringan,” kata Choirul.

Lebih lanjut Choirul, namun jika penyadapan dilakukan sebagi tindak intelijen. Hal ikhwal terkait penyadapan ini tidak usah harus dikembalikan kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, dianggapnya kurang relevan.

Mengenai jangka waktu penangkapan maupun penahanan, Komnas HAM mengkritisinya dengan jelas. Bahwa batas waktu penangkapan selama empat belas (14) hari, dan bisa diperpanjang tujuh (7) hari, sehingga total akan menjadi 21 hari. Hal yang satu ini dinilai oleh Komisi Hak Asazi Manusia akan rawan tentang pelanggarannya.

“Hal tersebut jadi sangat rawan. Komnas HAM menilai sangat rawan terjadinya pelanggaran. Sehingga justru mendorong agar direvisi dengan semangat hukum pidana sesingkat-singkatnya. Selama tujuh hari sesuai UU Nomor 15 tahun 2003 berdasarkan pada alasan yang layak dan harus bergantung pada kompleksitas permasalahan, tingkah laku terdakwa, maupun ketekunan atau kerajinan aparat penegak hukum yang bersangkutan,” terang Choirul pada media.

Lebih lanjut lagi, terkait di mana lokasi penahanan juga harus diberitahukan secara transparan. Jika hal ini sampai dirahasiakan, dimungkinkan juga terjadi pelanggaran HAM terhadap terduga. Hal tersebut merupakan potensi penghindaran terhadap pelanggaran serta bisa memastikan akuntabilitas dan pengawasan terhadap keluarga maupun kuasa hukumnya.

Disinggung  keterlibatannya TNI dengan penanganan teroris kurang berkenan, karena dipandangnya penindakan teroris harus dilakukan sesuai dengan paradigma peradilan pidana. Dalam hal ini Tentara Nasiona Indonesia(TNI) tidak perlu terlibat, sesuai Undang-Undang No.34 Tahun 2004, dengan catatan:

  1. Pengaturan tidak dalam revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang merupakan UU dengan paradigma criminal justice system
  2. Keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme dilakukan dalam kerangka UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mengatur operasi militer selain perang, dengan memperhatikan objek vital, skala ancaman, dan waktu.”

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here