Anies Baswedan, Kenaikan Parkir Tingkatkan PAD DKI

0
364

Jakarta, namalonews.com- Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang Pajak Parkir di DKI Jakarta atas perubahan Perda Nomor 16 Tahun 2010 disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas usulan dari fraksi DPRD DKI kemarin. Raperda tentang pajak parkir tersebut merupakan salah satu hal yang harus disegarkan kembali. Yakni besaran pajak yang tadinya 20 persen akan dinaikkan menjadi 30 persen.

Lebih lanjut Gubernur DKI Jakarta menerangkan bahwa tujuan kenaikan tersebut untuk mendorong pemakaian kendaraan pribadi ke transportasi umum yang telah disediakan pemerintah. Hal ini dipandang perlu karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa tarif pajak yang dikenakan paling tinggi yaitu 30 persen. Dengan kebijakan baru, tarif baru ini diharapkan akan menambah pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga PAD daerah Jakarta akan mengalami peningkatan.

“Pendapatan Asli Daerah(PAD) Daerah Khusus Ibukota Jakarta setidaknya dapat dipertahankan guna pembiayaan maupun pembangunan di Jakarta yang terus berlangsung,” ujar Anies di Gedung DPRD Jakarta kemarin. Pada acara tersebut juga turut hadir Wakil Gubernur Sandiaga Uno juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammmad Taufik dan Abraham Lunggana (Haji Lulung).

Menanggapi hal terkait, Edi Sumantri, Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) dalam keterangnnnya, kenaikan biaya tarif pajak parkir disinyalir sangat wajar. Hal ini dikarenakan kota-kota pinggir yang terletak di luaran Jakarta seperti Depok, Tangerang, dan Bekasi sudah dikenakan penerapan sebesar 25 persen. Dengan fenomena ini semestinya, menurut Anies Baswedan Daerah Khusus Ibukota Jakarta selayaknya lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah tersebut.

Lebih lanjut dalam keterangnannya beliau,”Sudah kami naikkan, (target) pajak parkir sudah naik menjadi Rp 685 miliar tahun ini dari (sebelumnya) Rp 600 Miliar (tahun) kemarin,” ungkapnya saat ditemui media.

Perubahan tersebut selanjutnya akan diatur dalam Pergub yang juga akan disegarkan atau direvisi setelah kehadiran Perda di maksud. Untuk lebih detailnya, pemerintahan DKI Jakarta menyerahkan hal tersebut pada Dinas Perhubungan di DKI Jakarta sebagai ranahnya.

“Semua ada di Dinas Perhubungan(Perhun) Jakarta. Namun harus nuggu dulu setelah peraturan daerah ini kelar dan disahkan,” terangnya pada media.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here