Mantan Kepala BNPT Sebut Teroris Sebagai Aksi Politik Berkedok Agama

0
3729

Jakarta, namalonews.com- Ansyaad Mbai, Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT menyebut bahwa aksi terorisme sejatinya bermuatan politik idiologi.

Meskipun tak ada definisi resmi terkait dengan hal tersebut, Ansyaad berpendapat jika seluruh negara sudah sepakat menilai terorisme serta radikalisme sebagai sesuai hal yang syarat dengan motif politik.

“Terorisme itu sejatinya kontennya politik tapi (terorisme) dikecualikan dari tindak pidana bermuatan politik,” jelas Ansyaad dalam diskusi di Hotel Atlet Century Park, Senayang pada Senin (14/5) dengan tema ‘Nasib Pembahasan RUU Terorisme’.

Selain itu Ansyaad juga menyebutkan jika motif politik yang dibawa-bawa oleh terorisme ini sering kali diselubungi atau dikedoki oleh agama, namun dengan pemahan yang tidak benar.

“Anda bisa lihat mereka (terorisme) seakan-akan (adalah sebuah) ideologi, mau khilafah atau syariah, intinya ideologi tetapi tujuannya politik,” jelas Ansyaad.

Dalam hal ini, ia menyebutkan hal tersebut sebagai suatu hal dengan tujuan politik karena terorisme seakan-akan bertujuan untuk merebut kekuasaan dan merebut kekuasaan tersebut adalah bagian dari politik.

Akan tetapi, terorisme ini diselubungi dengan agama. Tetapi agama yang dimengerti disini adalah agama yang keliru sebagaimana yang para ulama katakan.

Terkait dengan adanya serangan politik yang baru-baru ini semakin marak di Indonesia, Wakil Ketua Majelis Syuro dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Hidayat Nurwahid menyatakan jika aksi terorisme tersebut sangat mengganggu di saat tahun politik ini sedang mulai panas-panasnya.

“Sangat mengganggu,” terang Hidayat saat ditemui di Komplek Parlemen RI di Senayan, Jakarta pada Selasa (15/5).

Selanjutnya, Hidayat juga menganggap jika isu terorisme yang berlangsung di tahun politik ini akan memunculkan berbagai opini yang bisa jadi sesat. Menurutnya, isu terorisme ini bisa jadi menghadirkan stigma yang sesat atau tidak benar pada suatu kelompok tertentu.

“Akan menimbulkan stigma, menghadirkan labelisasi,” papar Hidayat.

Ia juga menyatakan jika hal tersebut dapat menghadirkan salah paham di tengah masyarakat. Dan yang menjadi masalah adalah jika paham tersebut kemudian memunculkan opini yang menyesatkan di masyarakat.

Menurut politikus PKS yang saat ini menjadi Wakil Ketua MPR tersebut, ada kajian bahwa isu terorisme selalu datang di tahun politik. Misalnya menjelang diberlangsungkannya pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.

“Pada tahun 2013 lalu bahkan ada kajian bahwa menjelang tahun politik pilkada dan pemilu, terorisme muncul lagi,” jelasnya.

Ia menyebutkan bahwa hal tersebut terjadi pada tahun 2013, dan sekarang kembali terjadi di tahun 2018 dimana di tahun 2019 nanti akan ada pemilu. Hidayat berharap jika hal tersebut bukanlah sebuah pengulangan dari kejadian yang sebelumnya sudah terjadi tersebut.

Dalam keterangannya, Hidayat juga berharap jika aparat keamanan bergerak segera untuk menuntaskan masalah terorisme yang sedang gencar terjadi di Indonesia ini. Dia juga menyinggung bagaimana peran Presiden Jokowi terkait dengan penanganan masalah teroris di Indonesia ini.

“Saya berharap polisi segera menyelesaikan masalah (terorisme) sampai tuntas ke akar-akarnya,” papar Hidayat.

Ia juga mengingatkan soal apa yang diingatkan oleh Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam Wiranto terkait dengan masalah tersebut.

Sebelumnya, serangan terorisme dalam bentuk bom bunuh diri terjadi di Surabaya dan juga Sidoarjo tepatnya pada Minggu dan Senin, 13 dan 14 Mei 2018. Kejadian yang terjadi secara beruntun tersebut mengguncang tiga gereja di Surabaya, Rusunawa Wonocolo, Taman Sidoarjo dan Mapolrestabes Surabaya.

Kejadian tersebut tentu mengundang berbagai komenter termasuk dari para politikus di Indonesia. Tak jarang, kejadian tersebut jadi dikait-kaitkan dengan politik karena kejadiannya yang berlangsung menjelang tahun politik.

Adanya bom yang mengguncang beberapa tempat dalam dua hari berturut-turut tersebut pun menggugah pembahasan terkait dengan Rancangan Undang-Undang terkait dengan terorisme yang saat ini masih dalam proses perundingan.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan saat ini, Wiranto menjelaskan jika pengesahan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut tidak akan dijadikan sebagai alat dengan tujuan politik. Menurutnya, disahkannya RUU terorisme tersebut akan memberi payung hukum bagi para penegak hukum dalam hal menindak pidana terorisme.

“Undang-undang anti-terorisme ini akan memberi banyak kesempatan yang tadinya tak bisa dimasuki jadi bisa dimasuki,” jelas Wiranto.

Tetapi, ia menambahkan jika hal tersebut tidak aka nada yang merugikan kepentingan masyarakat. Ia mengatakan bahwa hal tersebut juga tidak akan digunakan sebagai kepentingan politik semata. Hal tersebut disampaikan Wiranto di rumah dinasnya setelah bertemu dengan para petinggi partai yang mendukung Jokowi pada Senin (14/5).

Wiranto juga membahasa jika UU Anti-Terorisme ini semata-mata akan digunakan sebagai senjata bagi para penegak hukum atau aparat keamanan dalam memberantas terorisme dengan kewenangan serta payung hukum yang sah. Jadi, para aparat keamanan tidak lagi ragu untuk menindak suatu aksi teror.

“Undang-undang itu semangatnya ke sana (memberi penegak hukum ruang untuk melakukan tindakan preventif), sehingga kami tidak akan lagi kecolongan, sebab sejak dini sudah bisa mengamati tindakan,” jelas Wiranto.

Setelah terjadinya rentetang kasus serangan bom di Surabaya, RUU Terorisme ini mendesak harus segera disahkan. Saat ini sendiri, RUU tersebut masih menjadi pembahasan di parlemen. Molornya pembahasan tersebut terjadi karena masih belum ada kesepakatan terkait dengan definisi teroris antara pihak pemerintah dan parlemen.

Selain Wiranto selaku Menkopohukam, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Tito Karnavian juga memintan agar RUU terorisme tersebut untuk segera diselesaikan setelah adanya rentetan serangan bom yang terjadi di Surabaya.

RUU Terorisme sendiri saat ini seperti yang dikatakan oleh Fadli Zon selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sudah hampir selesai. Dalam hal ini, hanya tinggal satu sampai dua poin lagi yang masih harus dibahas.

“Tapi, pihak pemerintah sendiri yang meminta untuk menunda satu bulan,” terang Fadli Zon di Kompleks Parlemen pada Senin (14/5).

Fadli juga menjelaskan jika pada masa sidang sebelumnya, hal tersebut sudah dapat disahkan. Akan tetapi ada permintaan untuk menunda selama satu bulan. Karena itu, RUU tersebut baru bisa dibahas kembali pada masa sidang selanjutnya karena saat ini DPR sedang dalam masa reses.

Dalam hal ini, Fadli membantah jika DPR lah yang membuat RUU tersebut tidak segera disahkan. Ia menyebut jika Pemerintahlah yang lamban terkait dengan pembahasan RUU tersebut.

“Bola kan di tangan pemerintah, pemerintahnya lamban,” kata Fadli.

Fadli juga menjelaskan jika sejak awal pemerintah lah yang sering menunda terkait dengan pembahasan RUU Anti Terorisme tersebut. Karena itu, ia meminta agar Presiden Jokowi memastikan fakta tersebut pada para aparaturnya.

“Saya kira wajib dikoreksi pernyataan Presiden jika seakan-akan DPR lah yang lamban,” kata Fadli.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo memang memberikan pernyataan terkait pengesahan RUU tersebut di masa sidang selanjutnya. Jokowi merasa jika pembahasan tersebut telah berlangsung lama namun belum disahkan.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here