Harusnya Kapolri Mundur, Bukan Minta Presiden Tertibkan Perppu Antiterorisme

0
43293

Jakarta, namalonews.com- Pada tanggal 13-14 Mei 2018  lalu telah terjadi pengeboman di beberapa tempat di Surabaya. Tiga tempat di antaranya Gereja Santa Maria Tak Bercela,  Gereja Kristen Indonesia (GKI) Diponegoro, dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) Jemaat Sawahan. Dua tempat lainnya, yakni Rumah Susun Wonocolo di Taman Sidoarjo dan Markas Polrestabes Surabaya.

Pengeboman tersebut menyebabkan setidaknya korban meninggal berjumlah delapan  belas orang. Jumlah korban luka-luka dan dirawat di rumah sakit setidaknya mencapai empat puluh tiga orang.

Atas pengeboman tersebut, Kapolri Jenderal Tito Karnavian segera menanggapi. Salah satu tanggapannya di antaranya adalah merevisi undang-undang yang terkait dengan terorisme.

Untuk itu, Tito meminta anggota DPR agar segera merevisi undang-undang terkait terorisme. Sebab, undang-undang yang ada saat ini dinilainya sudah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Karena kita tahu sel mereka. Kita tak bisa tindak kalau mereka tidak lakukan aksi. Kita bisa bertindak kalau mereka melakukan aksi atau jelas ada barang bukti,” kata Tito.

“Kita ingin lebih dari itu. Salah satunya, misalnya, institusi menetapkan JAD (Jamaah Ansharut Daulah) dan JAT (Jamaah Ansharut Tauhid) organisai teroris. Setelah itu ada pasal yang tergabung dalam organisasi teroris dapat dilakukan proses pidana.

“Agar undang-undang ini cepat direvisi. Apabila perlu, kalau terlalu lama, Pak Presiden diminta mengeluarkan Perppu,” ucap  Tito.

Keluhan Polri tersebut yakni belum rampungnya revisi Undang-undang Antiterorisme sebagai penghambat kerja mereka untuk mencegah aksi teror sampai meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti perundang-undangan (Perppu) untuk menanggulangi rentetan aksi terorisme mendapat tanggapan dari Panja RUU Antiterorisme  DPR.

Ketua Panja RUU Anti Terorisme  DPR, Muhammad Syafi’I, meminta Polri tidak melimpahkan kesalahan kepada pihak lain dalam hal ini DPR yang tak kunjung mengesahkan revisi UU Antiterorisme. Apalagi, meminta Presiden menerbitkan Perppu.

Jangan lindungi ketidakbecusannya memimpin institusi dengan (minta) Perppu. Sepatutnya dia mundur dari Kapolri biar digantikan orang yang benar-benar profesional yang mampu dengan UU yang ada, Nomor 15 Tahun 2013,” kata Syafi’i.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here