Insiden #2019GantiPresiden di Debat Pilkada Jabar Ditelusuri

0
135
Foto: CNN

Jakarta, namalonews.com- Debat Publik Putaran Kedua Pilihan Gubernur Jawa Barat 2018 telah diselenggarakan di Balairung, Universitas Indonesia pada Senin (14/5). Dalam debat publik tersebut, sempat terjadi kericuhan terkait dengan pembentangan slogan 2019 Ganti Presiden oleh salah satu pasangan calon.

Terkait dengan hal tersebut, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jawa Barat segera meminta keterangan pada Komisi Pemilihan Umum atau KPU daerah untuk mengusut adanya dugaan pelaggaran pada Debat Publik Pilkada Jabar tersebut.

Salah satu Anggota Bawaslu, Mochamad Afifuddin menyampaikan jika pihaknya akan menelusuri kejadian tersebut di debat Pilgub jabar. Dan pada Selasa (15/) akhirnya Bawaslu menyelenggarakan rapat pleno dalam rangka membahas temuan-temuan di debat publik tersebut.

“Kami rapat terlebih dahulu di Bawaslu Jabar supaya mengetahui seperti apa situasi yang ada di lapangan. Kami melihat detailnya apa ada kesepakan dengan para panitia sebelumnya atau hanya ada ujaran yang merujuk pada provokasi,” papar Afif pada awak media saat ditemui di Bawaslu, Thamrin pada Selasa (15/5).

Afif menjelaskan jika nantinya akan dicari lebih lanjut mengenai sikap penyelenggara, empat pasangan calon Pilkada Jabar yang ikut dan juga LO acara tersebut. Dengan begitu, dapat diketahui kesepakatan-kesepakatan apa yang telah ada sebelum debat tersebut berlangsung.

“KPU Jabar yang akan melakukan pendalaman. (Sedangkan) Bawaslu akan bertindak sebagai pendamping, tugasnya memberi pandangan terkait hal yang berurusan dengan penindakan,” jelas Afif.

Afif juga menilai adanya dugaan kelalaian yang dilakukan oleh penyelenggara debat Pilkada Jabar tersebut dan juga kelalaian KPU Jabar soal insiden tersebut. Menurutnya, tidak diperkenankan ada kaus dengan tulisan #2019GantiPresiden seperti itu dalam sebuah acara debat publik untuk Pilihan Kepala Daerah.

Menurutnya, hal tersebut dilakukan agar dapat menjaga acara tetap kondusif dan untuk menjaga kenetralan dalam kegiatan yang resmi diselenggarakan oleh KPU seperti ini.

“Proses debat publik kan semua ada aturannya. Termasuk tidak mengungkapkan ujaran yang mengakibatkan kondisi debat menjadi tidak lagi kondusif,” tegas Afif.

Sebelumnya, debat publik pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang diselenggarakan di Kampus Universitas Indonesia tersebut diwarna kericuhan yang berasal dari pendukung.

Kericuhan tersebut terjadi setelah pernyataan penutup atau closing statement dari salah satu pasangan calon yaitu Sudrajat dan Syaikhu yang diusung oleh partai-partai seperti Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional.

Pada kesempatan tersebut, Sudrajat saat sampai di ujung pernyataannya tiba-tiba dibarengi dengan Syaikhu yang mengeluarkan kaus dengan tulisan “2018 Asyik Menang, 2019 Ganti Presiden”.

“Jika Asyik (Sudrajat dan Syaikhu) menang, insya Allah 2019 nanti kita ganti presiden,” papar Sudrajat kala itu.

Aksi yang dilakukan oleh pasangan tersebut ternyata memancing emosi para pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Hasanudin dan Anton Charliyan (Hasanah) yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan kemudian acara pun menjadi ricuh di area kursi para pendukung.

Para pendukung pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan tersebut tampak menunjukan emosinya. Padahal saat itu pasangan calon nomor 4 yaitu Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi masih belum menyampaikan kata-kata penutupnya.

Saat itu pemandu acara sudah berkali-kali meminta para pendukung untuk tetap tenang, tapi tidak berhasil. Teriakan-teriakan tetap terdengar dari arah pendukung.

“Mohon tenang, tidak akan selesai acaranya (debat publik Pilkada Jabar) jika Anda tidak tenang,” pinta Alvito Deanova yang didapuk menjadi pemandu acara pada Debat Publik tersebut.

Namun, suasan malah semakin menjadi dan tidak terkendali. Bahkan istri Deddy Mizwar sempat terlihat ketakutan dan lari menuju arah panggung untuk menghampiri suaminya. Tiga paslon gubernur dan wakil gubernur pun terlihat berusaha menenangkan para pendukung. Sedangkan, pasangan Sudrajat-Syaikhu nampak tetap duduk di kursi mereka.

Dan terkait dengan insiden tersebut, Yusuf Kurnia selaku Ketua Bawaslu Jawa Barat berencana untuk melakukan panggilan ke KPU terkait ihwal tersebut pada Rabu (16/5).

Menurut Yusuf, pihak Bawaslu akan menilai apakah tindakan yang dilakukan oleh Sudrajat dan Syaikhu tersebut melanggar aturan kampanye Pilkada atau tidak. Selain itu, juga akan didiskusikan terkait aturan main pada debat publik tersebut dengan KPU.

“UU Pilkada serta aturan teknisnya kan (mengatur juga soal) pelanggaran ada beberapa jenis, sanksinya pun demikian. Karena debat ini masuk wilayah kampanye maka ada larangan pada Pasal 69 UU Pilkada,” terang Yusuf.

Dalam larangan tersebut, Yusuf menjelaskan jika tidak boleh ada unsur menghasut atau mengadu domba. Dan apakah insiden pasangan Asyik ini memenuhi unsur tersebut atau tidak baru akan dikaji kemudian.

Berdasarkan bunyi Undang-Undang Pilkada tersebut, jika dinyatakan bersalah maka aka nada sanksi pidana penjara yaitu tiga sampai delapan bulan dan/atau denda sebesar Rp 600.000 hingga Rp 6.000.000. Aturan terkait ini tertulis pada Pasal 187 ayat 2 Undang-Undang Pilkada.

“Jika pelanggarannya administrasi, maka Bawaslu Jabar akan mengeluarkan rekomendasi pada KPU supaya memberi teguran pada yang melanggar. Jika ada unsur pidana maka prosesnya akan di kepolisian dan jaksa atau Sentra Gakkumdum,” terang Yusuf.

Terkait dengan aksi yang dilakukan oleh Sudrajat-Syaikhu pada debat publik Pilkada Jabar tersebut, Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menilai jika apa yang dilakukan oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Guberjur Jabar tersebut adalah suatu hal yang brilian.

Ia menilai tidak ada yang dilanggar pasangan calon tersebut ketika membentangkan kaos dengan tagar #2019GantiPresiden di akhir debat.

“Ya tidak masalah. Itu menurut saya bagus kok,” terang Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen pada hari Selasa (15/5).

Ia kemudian menjelaskan jika mau ganti presiden di tahun 2019, ya pilih pasangan Sudrajat dan Syaikhu di Pilkada 2018. Ia merasa tidak ada yang salah dengan hal tersebut karena menurutnya hal itu sangat demokratis dan juga etis. Dan merupakan suatu ide yang brilian.

Justru Fadli menilai jika mereka yang mempermasalahkan hal tersebut lah yang tidak paham dengan demokrasi.

“Orang yang ricuh saja yang tidak mengerti. Kalu misal kandidat lain bilang, pilih ini nanti Jokosi Presiden lagi, memang tidak boleh? Ya, boleh saja,” papar Fadli.

Fadli sendir membantah jika apa yang dilakukan oleh Sudrajat-Syaikhu merupakan suatu bentuk kampanye. Hal tersebut karena belum adanya calon presiden dan wakil presiden saat ini. Menurutnya hal ini bukan lah termasuk kampanye dini karena kampanye dini itu jika sudah ada calonnya.

Berbeda dengan Fadil, Hendrawan Supratikno Ketua DPP PDI Perjuangan malah menilai aksi tersebut adalah sebuah blunder bagi pasangan Sudrajat-Syaikhu. Menurutnya aksi yang dilakukan mereka itu tidak relevan dengan acara debat dan materi Pilkada.

Ia juga menyayangkan jika forum debat yang seharunya penting bagi semua pasangan calon malah dirusak oleh suatu hal yang konyol. Karena menurutnya ini forum Pilihan Kepala Daerah bukan suatu kampanye Pilihan Presiden.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here