Kantor Staf Kepresidenan Dibubarkan Saja!

0
1946

Jakarta, namalonews.com- Kantor Staf Kepresidenan (KSP) harus dibubarkan? Pernyataan tersebut disampaikan oleh wakil ketua DPR RI, Fadli Zon. Kenapa? Menurut Fadli Zon, KSP tidak diatur dalam undang-undang.

“Coba kita hitung di dalam Undang-Undang Kementerian Negara. Itu kalau tidak salah, UU Kementerian, ya, namanya itu cuma 34 portofolio. KSP itu nggak ada. KSP itu harusnya dibubarkan, itu nggak ada di dalam nomenklatur,” kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 16/5/2018.

“Dan di situ lebih banyak yang saya dengar urusannya urusan kepentingan menampung orang-orang yang menjadi relawan dan sebagainya. Jadi, itu bisa kategorinya abuse of power juga ya, menggunakan anggaran negara, tapi bisa dipakai untuk kepentingan pribadi presiden, bukan lembaga kepresidenan,” sambungnya.

“Saya kira ya lembaga-lembaga kepresidenan sudah terlalu banyak. Ada Setneg, ada Seskab, ada Kepala Staf Kepresidenan. Itu sebenarnya nomenklaturnya berlebih,” ucapnya.

Fadli menyebut kerja KSP mengurusi kepentingan di tahun politik.

“Apalagi ditambah ini, ini kan saya kira urusannya untuk tahun-tahun politik. Nanti kerja buat negara atau kerja untuk calon presiden. Bubarin saja itu KSP,” ujarnya.

Usulan pembubaran KSP bukan kali ini saja muncul. Pada tahun 2015, seorang pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta menyuarakan hal serupa.

“Mengingat saat ini kelembagaan Kemsetneg dan Setkab sudah cukup ideal. KSP sebaiknya dibubarkan,” tulis Ahmad Redi, dalam Detik. News, Sabtu 29 Agustus 2015.

“Efisiensi anggaran dan sumber daya manusia serta efektivitas ketatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan karena potensi gesekan antara lembaga dapat diminimalisasikan apabila KSP bubar. Saat ini, biarkan Kemsetneg dan Setkab yang menjadi pembantu Presiden dan Wapres di lingkungan kepresidenan, baik teknis, administrasi, dan substansi di ‘pintu terakhir’ sebelum Presiden dan Wapres mengambil keputusan dan/atau tindakan,” tambahnya.

Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, pernah mengatakan bahwa keberadaan dan fungsi Staf Kepresidenan tidak diperlukan lagi atau dibubarkan saja.

Apalagi dengan adanya Sekretariat Negara (Setneg) dan Sekretaris Kabinet (Seskab) di Istana Negara sejak dulu, maka fungsi Staf Kepresidenan yang dibentuk berdasarkan peraturan presiden (Perpres) harus dihapus.

“Bagaimana mungkin Kepala Staf Kepresidenan yang dibentuk dengan Perpres memiliki kewenangan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga lainnya yang dibentuk dengan undang-undang (UU). Kalau Staf Kepresidenan bisa mengatur kementerian itu berarti telah melampaui UU,” kata Margarito Kamis, beberapa tahun yang lalu.

Kantor Staf Presiden Republik Indonesia adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan yang sejak 18 Januari 2018 resmi dijabat oleh Moeldoko. Kantor Staf Presiden sebelumnya bernama Unit Staf Kepresidenan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2014 tentang Unit Kerja Kepresidenan namun dengan adanya perluasan fungsi Kepala Staf Kepresidenan, Unit Staf Kepresidenan berganti nama menjadi Kantor Staf Presiden. Dasar hukum pergantian nama tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden yang disahkan Presiden pada tanggal 23 Februari 2015.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here