Melawan Oligarki dan Korupsi di Indonesia

0
249

Jakarta, namalonews.com- Secara umum, oligarki berasal dari bahasa Yunani yaitu oligarkhia yang berarti bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang olek kelompok elit keci dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, militer, dan organisasi. Singkatnya, oligarki adalah kekuasaan yang dipimpin oleh sekelompok masyarakat kecil.

Untuk konteks Indonesia, oligarki sulit dilepas-pisahkan dari korupsi. Hal ini mengindikasikan bahwa oligarki memiliki kecenderungan paten untuk melakukan korupsi. Fenomena kehadiran para oligark korup terlihat begitu gamblang dalam level konstelasi dan praksis politik Indonesia saat ini. Lanskap politik semacam ini menjadi “lonceng bahaya” untuk negeri ini.

Melihat kronisnya persoalan ini, Dosen Sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta, Robertus Robert menyebut oligarki merupakan sebuah ancaman karena sistem ini sangat kontra-produktif dengan substansi demokrasi yang saat ini sedang dikembangkan di Indonesia. Apalagi pada tataran geopolitik, oligarki seringkali terjebak dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Oleh karena itu, oligarki berpotensi mematikan demokrasi yang sudah dibangun dengan susah payah.

Senada dengan itu, Sekretaris Sorge Bramantya menyebut struktur oligarki dapat mengeroposkan sistem demokrasi di Indonesia. Secara sosio-historis, oligarki telah dimulai sejak Soeharto dan struktur ini masih mencengkram kuat dalam konstelasi politik praktis di Indonesia.

“Akan tetapi, sejarah membuktikan bahwa oligarki tidak selalu menang,” katanya. Bramantya menambahkan bahwa gerakan-gerakan antikorupsi merupakan bentuk serangan terhadap simpul oligarki.

Sementara itu, mantan pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi, Bambang Widjiyanto menyebut bahwa tantangan-tantangan dalam memberantas korupsi adalah terlalu meletakan tugas pemberantasan korupsi pada lembaga peradilan, sementara de facto lembaga peradilan belum bekerja maksimal. Lebih lanjut, dia menyebut lebih jamak mengusut kasus orang per orang ketimbang jaringan atau organisasi, sementara de facto kekuatan korupsi banyak bersarang dalam organisasi-organisasi.

Namun, Widjiyanto mengakui saat ini, episentrum korupsi masih sulit ditemukan jantungnya. Hal ini disebabkan KPK dan Lembaga penegak hukum lainnya lebih banyak bergerak di level yang tinggi. Sementara kenyataannya, fondasi level itu lemah.

Oleh karena itu, Widjiyanto mengimbau agar akses partisipasi masyarakat dibuka lebar demi memperjuangkan masa depan yang bersih dari kasus korupsi.

Obral Ide Boni Ogur

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here