Mendagri, Konflik Kepentingan Rawan Korupsi

0
156

Jakarta, namalonews.com- Di dalam pelaksanaan sistem pemerintahan tak jarang terkendala dengan kurang sehatnya sistem yang dijalankan. Baik oleh oknum maupun oleh segelintir orang untuk kepuasan kepentingan pribadi atau golongannya. Sebagai contoh, maraknya permasalahan korupsi di pelbagai lini dalam pemerintahan.

Tidak hanya di daerah tingkat pusat, budaya yang tak perlu ditauladani ini acapkali juga terjadi di tingkat bawah suatu daerah. Hal ini secara otomatis dapat mengganggu stabilitas jalannya program pembangunan baik daerah maupun nasional. Bahkan yang semestinya program nasional dengan mulus dapat berjalan akhirnya ikut berimbas pula.

Hal terkait ditegaskan Tjahjo Kumolo, selaku Menteri Dalam Negeri, berharap agar kepala daerah di Indonesia berikut jajarannya bisa menghindari adanya konflik kepentingan legislatif dengan swasta. Diharapkan tidak ada pertentangan yang dapat menimbulkan masalah korupsi.

“Iya. Jangan sampai ada masalah pertentangan. Karena nanti disinyalir bisa menimbulkan permasalahan yang serius. Karena tidak kecocokan anggaran pembahasan antara Pemda dengan DPRD, korupsi nantinya ditakutkan akan timbul,” katanya di Jakarta saat acara Konsulidasi Penyiapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019, Rabu 16/05/2018 pada media.

Lebih lanjut dalam keterangannya, beliau mengharapkan agar kepala daerah dan jajarannya bisa mencermati area yang dipandang rawan terhadap tindak korupsi. Yakni dengan adanya perencanaan anggaran daerah, dana hibah maupun bantuan sosial, serta mekanisme pengadaan jasa maupun pembelian suatu barang. Hal tersebut harus benar-benar dicermati agar sebagaimana seperti rencana awalnya.

“Iya benar itu. Harus dicermati dengan baik, karena yang begini ini rawan korupsi. Anggota DPR maupun teman-teman kepala daerah ikuti mekanisme peraturan yang ada agar terjadi sinkron,” kata Tjahjo.

Seandainya ternyata ada yang menemukan indikasi konflik terhadap kepentingan pihak swasta, sebaiknya kepala daerah harus mencari langkah yang tepat untuk menyukseskan program kerjanya. “Gubernur, bupati, maupun walikota tidak harus ikut apa yang ditegaskan oleh DPRD, kalau tidak bisa buat Perda, ya buat saja peraturan gubernur atau peraturan walikota atau peraturan bupati,” terangnya kemudian.

Terkait dengan adanya perizinan maupun tender dengan pihak swasta, Tjahjo, hal ini juga menjadi bahan pertimbangan yang rawan korupsi. Diharapkan ada transparansi. Sebagai Kemendagri beliau tidak pernah iut campur dalam urusan tender semacam ini.

“Tentang perizinan harus transparan. Saya juga di Kemendagri enggak pernah ikut campur dengan masalah adanya tender. Jangan sampai ada monopoli. Jangan sampai hanya ada satu PT yang ngurusin sesuatu sampai dengan 20 tahun itu-itu saja,” terangnya pada media.

Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri mengharapkan kondisi yang baik dalam pengelolaan proyek pengadaan maupun proyek pembangunan di daerah bisa terhindar dari monopoli maupun budaya korupsi. Harus ditiadakan dan diberantas tuntas.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here