Motif Politik di UU Terorisme Jadi Perdebatan

0
122

Jakarta, namalonews.com- Setelah kasus terorisme kembali merebak, RUU Antiterorisme menjadi topik yang kembali hangat untuk dibahas. Saat ini, pembahasan RUU tersebut pun sudah mencapai tahap finalisasi untuk disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi, DPR dan pemerintah saat ini masih belum sepakat dengan definisi terorisme itu sendiri.

Terkait dengan hal tersebut, para penggiat politik di tanah air pun mulai membuka suara mengenai hal tersebut. Salah satunya adalah Arsul Sani yang merupakan salah satu anggota Panja Revisi UU Terorisme tersebut.

Arsul mengatakan bahwa definisi terorisme yang fraksi-fraksi di DPR sarankan adalah untuk memasukan frasa motif politik sampai motif ideologi ke dalam rumusan definisi terorisme tersebut.

“Terhadap definisi tersebut fraksi-fraksi di DPR banyak yang meminta agar dimasukan frasa seperti motif politik dan motif ideologi,” jelas Arsul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan pada Selasa (15/5).

Politikus dari Partai Persatuan Pembangunan tersebut menyatakan bahwa aksi terorisme ini bukan hanya sekedar tugas kepolisian semata apalagi jika kasus serta ancaman teror tersebut sudah membahayakan kedaulatan serta keamanan negara. Karena itulah, menurutnya perlu dimunculkan frasa motif politik dan juga ideologi ke dalam definisi terorisme dalam RUU tersebut.

Akan tetapi, Arsul menilai, masalah motif politik dan juga ideologi yang disarankan dapat muncul di definisi terorisme tersebut dianggap sebagai ‘titipan’ supaya TNI dapat terlibat dan juga menindak aksi atau ancaman terorisme.

“Lagi-lagi ini dianggap sebagai sebuah titipan supaya membuka jalan yang lebih luas untuk TNI,” jelas Arsul.

Ia melanjutkan adanya frasa tersebut yang mengindikasikan adanya ancaman keamanan negara akan membuka ruang bagi TNI. Karena jika hal tersebut sudah bersangkutan dengan keamanan negara, itu sudah bukan hanya tugas Polri saja tetapi juga tugas TNI.

Arsul juga menyampaikan jika adanya usulan menambahkan frasa tersebut ke dalam perumusan definisi terorisme tidak disetujui oleh pihak kepolisian.

“Terus terang sebenarnya kalau fraksi-fraksi DPR tidak begitu keras (terkait frasa motif politik dan motif ideologi). Tapi teman-teman dari Polri lah yang keberatan,” terang Arsul.

Ia menjelaskan jika pihak Kepolisian keberatan dengan munculnya frasa tentang motif politik tersebut dan juga adanya frasa keamanan negara dalam RUU Terorisme.

Arsul juga menambahkan jika keberatan Polri terkait dengan frasa tersebut juga karena adanya kekhawatiran jika hal tersebut digunakan oleh kuasa hukum tersangka yang terduga teroris atau pun terdakwa untuk terhindar dari sebuah tuduhan.

Dan selain hal tersebut, Polri, dikatakan Arsul juga mempertimbangkan jika frasa tersebut nantinya akan mempersempit gerak penegak hukum dalam menindak seorang pelaku terduga teror.

“Begitu dikenakan dengan pasal pidana materil, pembelaannya bisa mengacu pada pasal 1 ayat 1 soal tidak adanya motif politik serta ancaman terhadap negara,” jelas Arsul.

Arsul melanjutkan, tanpa adanya frasa tersebut pun dalam UU, kepolisian akan tetap melakukan pendalaman motif serta tujuan dari pelaku. Sikap keberatan yang ditunjukan oleh pihak Polri ini juga tentunya dipertimbangkan juga oleh Panja.

“Yang disampaikan teman-teman polisi masuk akal juga. Mereka mengatakan jika setiap penanganan terorisme itu pasti mereka gali,” jelas Arsul.

Arsul menambahkan jika Polri mengatakan akan menggali motif jaringan tersebut meski tidak ada di Undang-Undang. Polri juga akan menggali sebagai upaya mengembangkan kasus. Jadi, tanpa ada kata-kata tersebut pun Polri sudah melakukannya.

Sebaliknya, sebagian fraksi dalam Pansus Revisi UU ini memiliki alasan untuk tetap memasukan unsur ideologi dan motif politik tersebut dalam UU. Alasannya adalah untuk mencegah penegak untuk tidak sewenang-wenang.

Menurut Arsul, sejumlah fraksi tersebut menilai bahwa frasa tersebut juga untuk menghindari penegak hukum untuk langsung saja menetapkan pasal UU Antiterorisme tersebut sebelum didalam lebih lanjut oleh polisi sendiri.

“Ada permintaan supaya jangan sampai ada suatu peristiwa yang belum jelas tapi dikategorikan sebagai terorisme atau keterangan kepolisian jika itu teroris, padahal sebelumnya belum didalami,” jelas Arsul.

Selanjutnya, Arsul menjelaskan jika adanya pertemuan antara partai koalisi yang mendukung pemerintah dengan Wiranto selaku Menkopolhukam menerbitkan sebuah pilihan alternatif terkait dengan definisi tersebut. Yaitu dengan tetap memasukannya dalam revisi UU tapi akan dicantumkan dalam bagian penjelasan.

Selain itu, frasa ancaman keamanan negara juga menjadi sorotan karena belum disepakati oleh Kepolisian. Karena frasa tersebut meluaskan keterlibatan TNI dalam memberantas tindak terorisme.

Disisi lain, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian menyebutkan jika pihaknya tidak keberatan lagi jika ada pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. Tetapi, pelibatan tersebut harus sesuai dengan UU TNI dan terkait dengan teknisnya akan diatur dengan Perpres.

“Saya dan Panglima TNI sudah bicara, saya tak keberatan dan setuju TNI dilibatkan,” ucar Kapolri dalam konverensi pers yang digelar di Polda Jatim pada Senin (14/5).

Tito juga menyebutkan jika hal tersebut telah diakomodir oleh pasal 43 dan ia kembali menegaskan jika pihaknya tidak keberatan lagi jika penanganan terorisme ini nantinya melibatkan TNI.

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan jika pihaknya menyerahkan soal pelibatan TNI dalam revisi UU Antiterorisme tersebut ke DPR dan pemerintah.

“Kita akan menunggu terbitnya revisi Undang-Undang antiterorisme dan PP nya terlebih dulu. Selanjutnya, TNI dapat menyesuaikan pelibatan sesuai dengan kebutuhan,” terang Hadi.

Selain Arsul Sani, politikus lain yang mengomentari terkait dengan definisi terorisme dalam RUU Antiterorisme ini adalah politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Risa Mariska. Dalam hal ini Risa menolak adanya definisi terorisme di dalam RUU tersebut.

Salah satu anggota Panitia Khusus RUU Antiterorisme dari Fraksi PDI Perjuangan ini menyebutkan jika definisi terorisme ini justru akan membatasi ruang gerak negara dalam kewenangannya untuk memberantas ancaman dan aksi terorisme.

“Kalau definisi terorisme ini dijabarkan secara detil tentu akan membatasi ruang dari kewenangan negara dalam hal ini kepolisian,” terang Risa dalam diskusi berjatuk ‘Nasib Pembahasan RUU Terorisme’ yang dilaksanakan di Hotel Atlet Century Park pada Senin (14/5).

Senada dengan Arsul, Risa juga menyebutkan jika proses penjabaran definisi terorisme ini belum sekata dari pemerintah maupun anggota Pansus yang mengurusi RUU Terorisme ini. Sebagian anggota Pansus ingin memunculkan unsure ideologi, keamanan negara serta motif politik di dalam definisi tersebut.

Sedangkan pemerintah mengajukan definisi yang berbeda. Dalam hal ini, pemerintah menyebutkan jika terorisme ini adalah perbuatan yang memanfaatkan kekerasan atau ancaman yang dapat menimbulkan korban masal dan atau mengakibatkan kehancuran atau kerusakan pada objek-objek vital, fasilitas publik, fasilitas internasional dan lingkungan hidup.

“Dari Pansus (RUU Antiterorisme) ini ada sebagian fraksi yang menyampaikan (definisi saran pemerintah) ini belum cukup, tidak ada unsure motif politik, politik ideologi dan juga keamanan negara,” terang Risa.

Ia juga menambahkan jika hal tersebut kemudian dikembalikan lagi ke Pemerintah agar selanjutnya bisa dilakukan reformulasi supaya bisa disepakati terkait dengan definisi terorisme tersebut.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here